SWARAREPUBLIKA.com, JAKARTA — PT PLN (Persero) terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mewujudkan pemerataan akses listrik hingga ke daerah terluar.

Komitmen tersebut ditegaskan melalui penandatanganan Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Gardu Induk (GI) 150 kV Selaru dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Inc. 2 Phi (Batulicin–Kotabaru) Selaru, serta Pembangunan GI 150 kV Sebuku New 30 MVA. Kerja sama ini melibatkan PLN bersama PT Hasta Prajatama dan PT PLN Nusantara Power Construction, yang dilaksanakan di Kantor PLN Pusat Jakarta, Rabu (8/10).

Pulau Sebuku merupakan pulau terluar di Provinsi Kalimantan Selatan yang terpisah dari Pulau Kalimantan dan Pulau Kotabaru, dengan jumlah penduduk sekitar 2.000 jiwa. Saat ini, pasokan listrik di wilayah tersebut masih bergantung pada satu unit Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Sebuku.

Melalui proyek ini, PLN berupaya menghadirkan sistem kelistrikan yang lebih andal dan berkelanjutan bagi masyarakat setempat. Penandatanganan ini disaksikan langsung oleh Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan (EBT) PT PLN (Persero) Suroso Isnandar bersama General Manager PLN Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur (UIP KLT) Basuki Widodo.

Keduanya menegaskan pentingnya proyek ini sebagai langkah konkret PLN dalam memperkuat interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan serta meningkatkan rasio elektrifikasi di daerah-daerah terpencil. Suroso Isnandar menekankan bahwa proyek ini harus dilaksanakan dengan prinsip tepat biaya, tepat waktu, dan tepat mutu. 

“Listrik menjadi kebutuhan vital bagi masyarakat Pulau Sebuku untuk menunjang aktivitas ekonomi dan sosial. Kami berharap pekerjaan ini dapat diselesaikan sesuai target, agar masyarakat segera menikmati listrik yang andal dan menyala 24 jam,” ujarnya.

Sementara itu, Basuki Widodo menjelaskan bahwa kedua proyek ini menjadi tonggak penting dalam penguatan infrastruktur ketenagalistrikan di Kalimantan Selatan.

“Melalui pembangunan gardu induk dan jaringan transmisi baru, kami ingin memastikan pasokan listrik yang stabil dan berkualitas, sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.

Ia menambahkan, seluruh proses pembangunan akan diawasi secara ketat dari aspek mutu hingga keselamatan kerja di lapangan. “Kami menargetkan proyek ini berjalan sesuai rencana dengan hasil terbaik. Sinergi seluruh pihak menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan infrastruktur ketenagalistrikan yang andal dan berkelanjutan,” tambah Basuki.

Dengan terealisasinya kerja sama pembangunan dua proyek strategis ini, PLN UIP KLT semakin menegaskan perannya sebagai ujung tombak pembangunan kelistrikan di kawasan timur Indonesia. Kehadiran gardu induk dan jaringan transmisi baru diharapkan tidak hanya memperkuat sistem energi regional, tetapi juga mendorong pemerataan listrik dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di Pulau Sebuku dan sekitarnya.

(*)

SWARAREPUBLIKA.com, BERAU — Dalam momentum peringatan Hari Kesaktian Pancasila, PT PLN (Persero) melalui Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur (UIP KLT) menegaskan komitmennya membangun persatuan energi bangsa. Semangat itu diwujudkan melalui percepatan pembangunan proyek interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Timur–Kalimantan Utara (Kaltim–Kaltara), yang menjadi bagian penting dalam mewujudkan ketahanan energi nasional.

Proyek strategis ini mencakup pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV yang menghubungkan Gardu Induk (GI) Maloy – GI Talisayan – GI Tanjung Redeb – GI Tanjung Selor – GI Tidang Pale – hingga GI Malinau. Penyatuan sistem kelistrikan lintas provinsi ini akan menciptakan jaringan energi yang lebih efisien, andal, dan saling menopang di Pulau Kalimantan.

General Manager PLN UIP KLT, Basuki Widodo, memimpin langsung peninjauan progres lapangan dari Malinau, Kalimantan Utara, hingga Maloy, Kalimantan Timur, pada awal Oktober 2025.

Kunjungan tersebut memastikan setiap tahapan pembangunan berjalan sesuai rencana dari sisi teknis, mutu, dan keselamatan kerja. “Interkoneksi ini bukan sekadar proyek teknis, tetapi wujud nyata semangat Pancasila semangat persatuan untuk menyalakan Indonesia. Sistem yang saling menopang akan menjamin pasokan listrik andal dan merata, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan industri daerah,” ungkap Basuki.

Ia menegaskan, keberhasilan proyek ini akan menjadi tonggak penting menuju sistem kelistrikan Kalimantan yang tangguh dan berdaya saing. Selain memperkuat pasokan lintas wilayah, interkoneksi ini juga membuka peluang besar pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Kalimantan Utara yang kaya sumber daya tenaga air, biomassa, dan surya.

Sementara itu, Manajer UPP KLT 2, Jefry Sambara Palelleng, menyampaikan bahwa segmen GI Talisayan – GI Tanjung Redeb kini telah memasuki tahap penarikan konduktor. “Proses ini sangat krusial karena melibatkan area berbukit yang menantang. Kami memperketat pengawasan teknis dan keselamatan agar semua berjalan sempurna,” jelasnya.

Sedangkan Manajer UPP KLT 3, Junaedi, menambahkan bahwa segmen GI Maloy – GI Talisayan menunjukkan kemajuan signifikan. “Sebagian besar menara sudah siap untuk penarikan konduktor. Fokus kami menjaga kualitas dan ketelitian agar sistem ini benar-benar siap saat dioperasikan penuh nanti,” ujarnya.

Apabila seluruh sistem interkoneksi selesai dan beroperasi penuh, jaringan listrik Kaltim–Kaltara akan menjadi tulang punggung pembangunan kawasan industri dan investasi baru, sekaligus mempercepat pemerataan akses listrik bagi masyarakat.

“Dengan semangat Kesaktian Pancasila, kami percaya energi yang dibangun ini adalah simbol persatuan bangsa. Listrik bukan hanya kebutuhan dasar, tetapi sumber kehidupan dan kemajuan ekonomi rakyat,” tutup Basuki.

(*)

SWARAREPUBLIKA.com, BANJARBARU, 3 Oktober 2025 – Upaya memperkuat tata kelola dan transparansi di sektor ketenagalistrikan terus digencarkan. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (DJK) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur (UIP KLT) menggelar Sosialisasi Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2025 serta Simulasi Aplikasi TRABAS GATRIK.

Kegiatan berlangsung di Kantor PLN UPP KLT 4, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, selama dua hari, Rabu hingga Kamis (2–3/10). Acara dibuka secara daring oleh Plt. Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan, Bayu Nugroho, S.T., M.B.A., yang menekankan pentingnya sinergi antara regulator dan pelaksana di lapangan agar implementasi regulasi berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh jajaran pimpinan DJK ESDM dan Tim Pengembang Aplikasi TRABAS GATRIK. Dari pihak PLN, hadir Senior Manager Perizinan, Pertanahan, dan Komunikasi PLN UIP KLT, Ferdyan Hijrah Kusuma, beserta tim dan perwakilan dari UPP KLT 1, 2, 3, dan 4.

Diterbitkannya Permen ESDM Nomor 13 Tahun 2025 menjadi tonggak penting dalam memperkuat regulasi dan tata kelola ketenagalistrikan nasional. Aturan tersebut mengatur tata cara pemeriksaan jalur transmisi serta mekanisme pemberian kompensasi Right of Way (ROW), yang berperan strategis dalam mempercepat pembangunan infrastruktur kelistrikan.

Sinergi DJK dan PLN juga menandai langkah nyata transformasi digital di sektor energi. Melalui aplikasi TRABAS GATRIK, proses layanan, pengawasan, hingga validasi data kini dapat dilakukan secara lebih cepat, transparan, dan akurat. General Manager PLN UIP KLT, Basuki Widodo, menyampaikan bahwa kegiatan ini memperkuat keselarasan antara kebijakan dan praktik di lapangan.

“Sosialisasi ini memberikan pemahaman yang sama bagi seluruh tim mengenai implementasi aturan baru dan digitalisasi melalui TRABAS GATRIK. Dengan sinergi ini, kami optimistis pelaksanaan proyek ketenagalistrikan di Kalimantan akan semakin efisien dan akuntabel,” ujarnya

. Sementara itu, Ferdyan Hijrah Kusuma menjelaskan bahwa penerapan regulasi dan sistem digital tersebut berdampak langsung pada efektivitas kerja di lapangan. 

“Permen dan TRABAS GATRIK membantu memastikan seluruh proses, mulai dari pemeriksaan jalur hingga kompensasi ROW, berjalan sesuai ketentuan dan terdokumentasi secara digital. Sistem terintegrasi ini memperkuat koordinasi antara PLN, DJK, dan pemerintah daerah sehingga monitoring proyek dapat dilakukan secara real-time dan keputusan di lapangan menjadi lebih cepat serta tepat,” terangnya.

Kegiatan dua hari ini juga diisi dengan simulasi langsung penggunaan aplikasi TRABAS GATRIK oleh tim DJK dan peserta dari PLN. Melalui kolaborasi tersebut, PLN UIP KLT berharap sinergi yang terjalin dapat memperkuat pelaksanaan regulasi baru sekaligus mewujudkan tata kelola ketenagalistrikan yang lebih transparan, modern, dan terintegrasi di masa depan.

(*)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Polda Kalimantan Timur kembali menghadirkan terobosan dalam sistem administrasi internal dengan meluncurkan proyek perubahan bertajuk “SEPEDA ONTEL” atau Strategi Penguatan Integritas Para Admin/Operator Aplikasi Astina Polri dalam Tata Kelola Administrasi Surat-Menyurat Secara Elektronik di Lingkungan Polda Kaltim.

Program ini diinisiasi oleh Kasetum Polda Kaltim, AKBP I Nyoman Wijana, S.Ag., S.H., dan resmi dimulai pada Selasa, 7 Oktober 2025. Melalui inovasi ini, Polda Kaltim berupaya memperkuat integritas dan profesionalitas para admin maupun operator aplikasi Astina Polri, yang menjadi ujung tombak dalam pengelolaan surat-menyurat berbasis digital di lingkungan kepolisian.

Program SEPEDA ONTEL menekankan nilai INTEGRITAS, yang merupakan akronim dari Intelektual, Netralitas, Transparansi, Elektabilitas, Governance, Responsif, Inovatif, Teknologi, Akuntabel, dan Sinergi. AKBP I Nyoman Wijana menjelaskan, proyek perubahan ini terdiri dari beberapa langkah strategis.

Di antaranya, penunjukan dan penerbitan surat perintah bagi para admin dan operator aplikasi Astina Polri, penyusunan serta penandatanganan Pakta Integritas, hingga penerbitan Keputusan Kapolda Kaltim yang mengatur hal tersebut.

Selain itu, juga dilakukan bimbingan teknis (Bimtek) guna meningkatkan kemampuan teknis dan pemahaman peserta terhadap pengelolaan administrasi elektronik yang efektif dan efisien.

Tak hanya itu, Polda Kaltim juga menjalin kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui penandatanganan nota kesepahaman untuk memperkuat implementasi sistem surat-menyurat elektronik lintas lembaga. Program ini diharapkan mampu mewujudkan tata kelola administrasi yang modern, transparan, dan akuntabel.

“Seluruh kegiatan proyek perubahan SEPEDA ONTEL ini mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Naskah Dinas dan Tata Persuratan Dinas di Lingkungan Polri, Keputusan Kapolri Nomor Kep/1242/VIII/2025 tentang Pelaksanaan Astina Polri, serta Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2025 mengenai penggunaan tanda tangan elektronik,” ujar AKBP I Nyoman Wijana.

Melalui langkah inovatif ini, Polda Kaltim berkomitmen menghadirkan sistem administrasi yang lebih efisien, terintegrasi, dan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dalam mendukung profesionalitas Polri menuju pelayanan publik yang modern.

(*)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Memasuki usia 25 tahun, Biznet semakin agresif memperluas jaringan layanan internet di Pulau Kalimantan. Sejak resmi hadir di Balikpapan pada Maret 2022, perusahaan berbasis fiber optik ini mencatat pertumbuhan pelanggan yang terus meningkat dengan tren positif setiap tahunnya.

Regional Manager Biznet Kalimantan, Nurul Sari Ramadhani, mengungkapkan bahwa jumlah pelanggan di Balikpapan kini telah melampaui 3.000 pengguna, terdiri dari segmen rumah tangga dan bisnis. “Sebagai newcomer, Biznet hadir sebagai alternatif bagi pengguna internet.

Dari 2024 ke 2025, peningkatannya mencapai antara 30 hingga 40 persen,” ujarnya dalam konferensi pers peringatan 25 tahun Biznet di Balikpapan, Kamis (9/10/2025).

Menurut Nurul, produk Biznet Home menjadi penyumbang terbesar dengan porsi sekitar 60 persen. Secara regional, jumlah homepass Biznet di Kalimantan Timur telah mencapai 70 ribu titik, sementara di Kalimantan Selatan sekitar 8 ribu titik.

“Kami juga baru memperluas jangkauan ke Kalimantan Tengah sebagai bagian dari rencana ekspansi Biznet di wilayah Kalimantan,” tambahnya.

Untuk memperkuat pasar, Biznet terus membangun brand awareness melalui berbagai event dan kegiatan sosial. Di sisi lain, perusahaan juga fokus memperluas jaringan guna mengurangi blind spot dan meningkatkan kualitas layanan. “Layanan kami berbasis fiber optik, jadi tantangan utamanya ada pada perizinan dan ketersediaan lahan untuk infrastruktur,” jelas Nurul.

Ia menambahkan, banyaknya provider di Balikpapan membuat pemasangan tiang jaringan perlu diatur agar tidak mengganggu estetika kota. “Kami tidak ingin tiang-tiang jaringan menumpuk di satu lokasi,” tegasnya.

Saat ini Biznet telah menjangkau seluruh enam kecamatan di Balikpapan, meski beberapa wilayah belum terlayani sepenuhnya. Perluasan jaringan turut terbantu oleh pengembang perumahan dan apartemen baru. “Jaringan kami kini mencakup kawasan Perumahan Bukit Damai Indah, Balikpapan Baru, Apartemen Green Valley, hingga Balikpapan Super Block,” ungkap Nurul.

Selain memperluas jaringan, Biznet mendukung rencana Pemerintah Kota Balikpapan untuk menerapkan sistem kabel bawah tanah yang dinilai lebih aman dan estetik. “Kami sangat mendukung rencana pemerintah kota. Kabel bawah tanah akan membuat tata kota lebih rapi dan aman,” ujarnya.

Meski investasi dan waktu instalasi sistem tersebut lebih besar, Nurul menilai manfaat jangka panjangnya jauh lebih signifikan. “Dari sisi perawatan memang lebih menantang, tetapi hasilnya sepadan,” tambahnya.

Nurul menegaskan komitmen Biznet dalam memperluas konektivitas dan menyediakan internet cepat serta stabil di seluruh Kalimantan. “Kami ingin seluruh masyarakat Kalimantan Timur dapat menikmati layanan berkualitas tanpa kendala jaringan. Ini sejalan dengan semangat ulang tahun Biznet ke-25 bertema ‘Menyempurnakan Indonesia’,” pungkasnya.

(*)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan – PT Pegadaian Area Balikpapan kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung keberlanjutan lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Komitmen itu diwujudkan melalui kegiatan bersih-bersih pantai di Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Sabtu (4/10/2025).

Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Balikpapan, aparatur pemerintahan setempat, hingga Komunitas Forum Sahabat Emas Peduli Sampah Indonesia (Forsepsi). Deputi Bisnis Pegadaian Area Balikpapan, Tomy Djoko Dwi Raharjo, mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari program Environmental, Social, and Governance (ESG) serta Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Pegadaian. “Ini bentuk nyata kepedulian Pegadaian terhadap lingkungan.

Selain kegiatan bersih pantai, kami juga mengedukasi masyarakat melalui program memilah sampah menjadi emas,” ujarnya di sela kegiatan. Tomy menjelaskan, Pegadaian tidak hanya berhenti pada kegiatan seremonial semata. Ke depan, pihaknya berencana menyediakan 10 hingga 20 tong sampah di sekitar area pantai dan sentra UMKM agar pengunjung terbiasa membuang sampah pada tempatnya.

“Kami ingin pengunjung bisa memilah sampah. Nantinya, sampah yang sudah dipilah dapat disetorkan ke bank sampah dan ditukar menjadi emas,” jelasnya. Lebih lanjut, Tomy menerangkan bahwa program “Sampah Jadi Emas” merupakan hasil kolaborasi antara Pegadaian dan Forsepsi.

Saat ini, ada tujuh bank sampah binaan Pegadaian yang aktif mengelola sampah organik dan anorganik di Balikpapan. Sampah organik diolah menjadi pupuk, sedangkan sampah anorganik dijual ke bank sampah untuk dikonversi menjadi saldo tabungan emas Pegadaian. “Kalau dulu anggota bank sampah menjual hasil pilahan untuk uang tunai, kini kami mendorong mereka menyisihkan sebagian hasilnya ke tabungan emas.

Lama-kelamaan bisa menjadi investasi yang bermanfaat,” kata Tomy. Sementara itu, Koordinator Forsepsi sekaligus Ketua Bank Sampah Induk Kota Hijau, Abdul Rahman, menilai program tersebut bukan sekadar kegiatan sosial, melainkan gerakan perubahan perilaku masyarakat. “Melalui program Clean and Gold dari Pegadaian, masyarakat belajar bahwa berinvestasi tidak selalu harus bermodal besar.

Cukup memilah sampah dari rumah, bawa ke bank sampah, dan hasilnya bisa diubah menjadi tabungan emas,” ujarnya. Abdul Rahman menambahkan, inisiatif ini menjadi solusi dua arah: mengurangi volume sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sekaligus membantu masyarakat memiliki tabungan dan investasi. “Dengan program ini, warga jadi lebih peduli lingkungan, TPA berkurang bebannya, dan masyarakat punya manfaat ekonomi dari kebersihan,” imbuhnya.

Ia berharap dukungan Pegadaian terus berlanjut agar edukasi pengelolaan sampah bisa diperluas hingga tingkat RT, sekolah, dan perusahaan. “Kami ingin masyarakat sadar bahwa sampah bukan masalah, tetapi peluang. Kalau dikelola dengan benar, sampah bisa membawa manfaat,” tutupnya.

Melalui langkah ini, Pegadaian membuktikan bahwa kepedulian terhadap lingkungan dapat berjalan beriringan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dari pantai yang bersih hingga tabungan emas yang tumbuh, Pegadaian menghadirkan inovasi nyata untuk masa depan yang lebih hijau dan sejahtera.

(R)

SWARAREPUBLIKA.com, SAMARINDA — Musyawarah Daerah (Musda) pertama Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Provinsi Kalimantan Timur berlangsung khidmat dan penuh semangat di Aston Hotel Samarinda, Rabu (8/10/2025).

Dalam forum demokratis tersebut, Mohammad Sukri kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua JMSI Kaltim untuk periode lima tahun ke depan. Rasa haru tampak menyelimuti suasana ketika Sukri menyampaikan sambutan usai dinyatakan terpilih. Ia mengaku sempat berniat untuk tidak kembali mencalonkan diri, namun kepercayaan yang diberikan para pengurus cabang menjadi dorongan kuat baginya untuk melanjutkan kepemimpinan.

“Saya bersyukur atas amanah ini. Sempat terpikir untuk mundur, tapi setelah mendengar masukan teman-teman, saya sadar mundur bukan pilihan. Itu berarti lari dari tanggung jawab,” ujarnya dengan nada emosional.

Sukri menegaskan bahwa JMSI bukan organisasi yang berorientasi pada keuntungan, melainkan wadah bagi perusahaan pers siber untuk tumbuh profesional, sehat, dan berintegritas. Ia menyoroti pentingnya peran JMSI dalam mengadvokasi, melindungi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di industri media. “JMSI harus bisa menjadi rumah besar bagi semua anggota. Melalui pelatihan, advokasi, dan peningkatan SDM, kita bisa memperkuat ekosistem media yang bermartabat,” tegasnya.

Selain itu, Sukri berkomitmen menyusun kepengurusan yang lebih efektif dan selektif agar program kerja yang dihasilkan Musda dapat dijalankan secara optimal. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga etika jurnalistik di tengah derasnya arus informasi digital. “Ke depan, JMSI Kaltim harus hadir dengan pemberitaan yang menyejukkan dan mendorong pembangunan, bukan yang memperkeruh suasana,” tambahnya.

Rencana pelantikan pengurus baru, lanjut Sukri, akan digelar pada Desember 2025 bersamaan dengan JMSI Award dan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) bagi anggota JMSI Kaltim. Dari JMSI Pusat, Ketua Bidang Organisasi Faisal Andri Mahrawa turut memberikan apresiasi atas suksesnya pelaksanaan Musda perdana ini.

Ia menyebut forum tersebut berlangsung demokratis, penuh dinamika, dan menunjukkan soliditas antarpengurus. “Selamat kepada Bang Sukri yang kembali dipercaya memimpin. Dedikasinya luar biasa, dan Musda kali ini menjadi bukti semangat kebersamaan yang kuat di JMSI Kaltim,” ujar Faisal.

Ia menekankan pentingnya menindaklanjuti hasil rekomendasi Musda, terutama dalam penguatan kapasitas internal dan percepatan pembentukan pengurus di tingkat kabupaten/kota dengan pendekatan aglomerasi wilayah. “Kalau satu daerah belum cukup kuat, bisa digabung dengan wilayah terdekat agar organisasi tetap berjalan. Yang terpenting, semangat membangun media sehat tidak boleh padam,” jelasnya.

Faisal juga mengingatkan agar seluruh pengurus JMSI Kaltim tetap terbuka terhadap kritik dan masukan demi kemajuan organisasi. “Kritik harus disampaikan dengan cara yang baik, karena niat baik pun butuh cara terbaik,” tutupnya.

Musda perdana JMSI Kaltim menjadi momentum strategis untuk memperkuat eksistensi media siber di daerah. Melalui kolaborasi dan komitmen bersama, JMSI Kaltim bertekad menjadi garda terdepan dalam membangun media yang profesional, independen, dan berintegritas.

(*)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Nurhadi Saputra, S.H., M.H., kembali menggelar Agenda Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) ke-9 dengan tema “Kepemerintahan yang Baik Bersumber pada Nilai Budaya Bangsa”. Kegiatan ini berlangsung di lingkungan RT 63 Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, pada Minggu (5/10/2025).

Dalam kegiatan tersebut, Nurhadi menghadirkan Rustam Jaohari, S.H. sebagai narasumber utama. Diskusi ini menyoroti pentingnya penerapan prinsip good governance atau kepemerintahan yang baik yang berpijak pada nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia.

Menurut Rustam, good governance bukan hanya sekadar sistem administrasi pemerintahan yang transparan dan akuntabel, melainkan juga harus berakar pada karakter bangsa. “Nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah mufakat, dan keadilan sosial merupakan fondasi moral yang perlu dijaga dalam tata kelola pemerintahan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pemerintahan yang baik mencakup berbagai aspek seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, serta supremasi hukum. Namun, dalam konteks Indonesia, nilai budaya seperti kesederhanaan, kejujuran, toleransi, dan kerukunan juga harus menjadi panduan dalam praktik pemerintahan sehari-hari.

Lebih lanjut, Rustam menekankan bahwa implementasi nilai budaya dapat diwujudkan melalui berbagai cara, di antaranya pendidikan dan sosialisasi nilai budaya, penyusunan kebijakan yang inklusif, penegakan hukum yang adil, serta pengawasan publik yang berkelanjutan.

Nurhadi dalam sambutannya menyampaikan bahwa penguatan demokrasi daerah tidak dapat dipisahkan dari upaya menanamkan kembali nilai-nilai kebangsaan. “Demokrasi yang sehat harus tumbuh dari akar budaya sendiri, bukan semata meniru sistem luar. Ketika masyarakat memahami nilai-nilai ini, maka pemerintahan yang bersih dan berkeadilan bisa terwujud,” tegasnya.

Kegiatan ini juga membahas sejumlah tantangan yang masih dihadapi dalam praktik pemerintahan di Indonesia, seperti korupsi, ketidaktransparanan, inefisiensi administrasi, penyalahgunaan kekuasaan, serta rendahnya pendidikan politik masyarakat.

Selain itu, ketimpangan sosial dan ekonomi serta krisis kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah juga menjadi persoalan yang perlu diselesaikan secara bersama.

Melalui forum ini, Nurhadi berharap masyarakat semakin sadar pentingnya berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi serta menjaga nilai-nilai luhur budaya bangsa agar tetap menjadi dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan pemerintahan.

(R)