SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Upaya pencegahan Hepatitis B di wilayah Manggar Baru terus diperkuat melalui vaksinasi, skrining rutin, serta penerapan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

Puskesmas Manggar Baru menegaskan bahwa pencegahan dengan Vaksinasi atau imunisasi lengkap merupakan langkah paling penting untuk menekan penularan, terutama bagi ibu hamil yang berisiko menularkan virus kepada bayi.

Bidan Arniati Manda Sari, yang memegang program Hepatitis B bagi ibu hamil, menjelaskan bahwa pemeriksaan HBsAg menjadi salah satu prosedur wajib selama masa kehamilan. Dari skrining inilah tenaga kesehatan dapat menentukan tindak lanjut dan pemantauan khusus, terutama jika hasilnya reaktif. “Jika seorang ibu hamil dinyatakan reaktif, bayi harus dipantau sejak lahir. Ini penting untuk mencegah infeksi bawaan,” jelasnya.

Bayi dari ibu HBsAg reaktif merupakan kelompok paling rentan karena dapat terinfeksi sejak proses persalinan hingga menyusui, apabila tidak ada intervensi tepat. Selain skrining, vaksinasi Hepatitis B menjadi upaya pencegahan yang paling efektif. Namun, sebagian warga masih belum menjalani vaksinasi karena keterbatasan kemampuan ekonomi atau kurangnya pengetahuan mengenai manfaatnya.

Arniati menekankan pentingnya vaksin, terutama bagi mereka yang tinggal bersama anggota keluarga dengan riwayat hepatitis. “Jika mampu secara ekonomi, vaksin hepatitis B sangat dianjurkan. Vaksin memberikan perlindungan jangka panjang,” katanya.

Penerapan PHBS juga menjadi salah satu langkah penting dalam mencegah penularan. Tidak berbagi alat makan, menjaga kebersihan tangan, serta menghindari kontak dengan cairan tubuh orang lain menjadi poin yang selalu ditekankan dalam setiap sesi edukasi posyandu.

Meski demikian, kebiasaan berbagi peralatan makan masih sering ditemukan di masyarakat, terutama dalam kegiatan keluarga. Puskesmas Manggar Baru juga memberikan layanan pemeriksaan lanjutan dan rujukan bagi warga yang hasil skriningnya reaktif.

Langkah tersebut diharapkan dapat memutus rantai penularan sejak dini. Melalui rangkaian upaya pencegahan ini, pihak puskesmas berharap kualitas kesehatan ibu dan bayi dapat semakin baik dan risiko penularan hepatitis dapat ditekan secara maksimal.

(ADV/Puskesmas)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Tragedi tenggelamnya enam anak di kawasan KM 8 Balikpapan menyisakan duka mendalam bagi keluarga korban dan masyarakat. Kubangan air berukuran besar di area yang diduga sebagai lokasi bekas pengerukan menimbulkan banyak pertanyaan, terutama terkait aspek keselamatan publik dan kemungkinan adanya kelalaian dalam pengelolaan lahan.

Kabid Litbang Biro Bantuan Hukum (BBH) Balikpapan, Agung Wicaksono, S.H., M.H., menegaskan bahwa peristiwa ini tidak dapat dilihat sebagai kecelakaan biasa. Menurutnya, sejumlah indikasi di lapangan mengarah pada ciri-ciri lahan bekas kegiatan pengambilan material. “Kami melihat ada karakteristik yang patut didalami, mulai dari ukuran kubangan, kontur tanah, hingga bentuk permukaan yang mirip area pengerukan,” ujarnya.

Agung menjelaskan bahwa jika lokasi tersebut merupakan bagian dari aktivitas Galian C, maka kegiatan itu seharusnya mengikuti ketentuan perizinan dan aturan pertambangan, termasuk kewajiban reklamasi setelah pengerjaan. Kota Balikpapan sendiri memiliki Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2000 yang mengatur pengambilan bahan galian golongan C secara ketat untuk mencegah kerusakan lingkungan dan risiko keselamatan.

Namun, BBH menegaskan bahwa dugaan tersebut masih bersifat awal. Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, dan aparat penegak hukum memiliki kewenangan memastikan apakah lokasi itu pernah menjadi objek pengerukan berizin maupun tidak.

Prinsip praduga tak bersalah tetap dijunjung, tetapi potensi pelanggaran tidak boleh diabaikan. Agung menekankan bahwa apa pun status kegiatan sebelumnya, pemilik atau pengembang lahan tetap memikul tanggung jawab hukum. Merujuk Pasal 1367 KUHPerdata, pemilik wajib memastikan objek yang berada dalam penguasaannya aman dan tidak menimbulkan bahaya bagi masyarakat. “Jika area berbahaya dibiarkan terbuka tanpa pagar, tanda bahaya, atau pengawasan, unsur kelalaian bisa melekat,” jelasnya.

Kelalaian ini bahkan dapat masuk ranah pidana, sebagaimana diatur Pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa. Selain itu, kewajiban pengamanan kawasan juga termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. BBH Balikpapan juga menyoroti aspek pengawasan pemerintah.

Jika kubangan tersebut telah lama dibiarkan tanpa penanganan, perlu ditelusuri apakah fungsi pengawasan berjalan efektif, terlebih kawasan tersebut berada di wilayah yang berkembang pesat seperti sekitar Grand City. Kondisi ini berkaitan dengan Perda Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, yang mengatur pemanfaatan ruang dengan ketat.

Selain tata ruang dan pertanahan, tragedi ini juga menyentuh aspek perlindungan anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa pemerintah dan lingkungan wajib memastikan anak terlindungi dari kondisi berbahaya. Lingkungan terbuka yang berisiko tinggi dapat dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap prinsip tersebut.

Karena itu, BBH menilai penting adanya penyelidikan menyeluruh meliputi status hukum lahan, riwayat pengerukan, perizinan, identifikasi pemilik dan pengendali lahan, hingga potensi pelanggaran baik pidana, perdata, maupun administratif. “Kematian enam anak ini bukan sekadar angka. Ini menunjukkan adanya sistem pengawasan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya,” tegas Agung.

BBH Balikpapan mendorong pemerintah daerah, kepolisian, dan dinas teknis untuk bergerak cepat, transparan, dan profesional. Tragedi ini harus menjadi peringatan keras agar pengelolaan lahan tidak dibiarkan tanpa pengawasan, demi memastikan keselamatan publik menjadi prioritas utama.

(*)

SWARAREPUBLiKA.com, BALIKPAPAN — Tingkat kesadaran masyarakat terhadap bahaya Hepatitis B masih tergolong rendah, meskipun penyakit ini menjadi salah satu infeksi yang paling sering ditemukan di lapangan. Kondisi tersebut terpotret dari temuan Puskesmas Manggar Baru yang menyebut banyak warga, khususnya ibu hamil, baru mengetahui status kesehatannya setelah menjalani pemeriksaan rutin.

Bidan Puskesmas Manggar Baru, Arniati Manda Sari, menjelaskan bahwa Hepatitis B kerap tidak menimbulkan gejala sehingga penderitanya tidak merasa sakit. Mereka baru menyadari keberadaan virus ketika sudah terjadi infeksi yang cukup lama. Fenomena ini yang membuat kasus Hepatitis B masih tinggi dalam pemeriksaan kesehatan primer.

“Hepatitis B ini sering tidak disadari karena gejalanya tidak muncul. Banyak ibu hamil yang baru mengetahui statusnya saat pemeriksaan kehamilan,” ungkapnya.

Kondisi tersebut membuat risiko penularan kepada bayi sangat tinggi, terutama saat proses persalinan. Arniati menjelaskan cara penularan Hepatitis B sebagai berikut:

*Melalui darah: berbagi jarum suntik, sikat gigi, pisau cukur, dan alat medis lainnya yang tidak steril.

*Hubungan seksual: melalui seks tanpa kondom dengan orang yang terinfeksi. Dari ibu ke anak: terjadi saat lahir jika ibu memiliki Hepatitis B.

*Tato dan tindik: melalui alat yang tidak steril untuk membuat tato atau tindik.

Situasi ini diperburuk oleh kebiasaan masyarakat yang masih abai terhadap pola hidup bersih, termasuk kebiasaan makan bersama satu wadah atau berbagi peralatan tanpa disadari. Minimnya edukasi dan informasi menjadi tantangan tersendiri bagi tenaga kesehatan.

Puskesmas Manggar Baru secara bertahap melakukan sosialisasi, terutama melalui posyandu serta kegiatan Cek Kesehatan Bersama (CKB).

Meski demikian, Arniati menilai edukasi yang diberikan kepada masyarakat masih perlu diperluas, mengingat risiko Hepatitis B sangat berpengaruh pada kualitas kesehatan ibu dan bayi. Dengan masih rendahnya tingkat kewaspadaan masyarakat, tenaga kesehatan berharap upaya edukasi rutin dapat meningkatkan kesadaran warga untuk melakukan pemeriksaan sejak dini, sehingga risiko penularan dapat ditekan secara signifikan.

(ADV/Puskesmas)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Bank Mandiri resmi membuka gelaran Livin’ Fest 2025 di Balikpapan, sebuah festival kolaborasi yang menggabungkan pemberdayaan UMKM, industri kreatif, serta inovasi layanan keuangan digital. Acara berlangsung mulai tanggal 20–23 November 2025 di kawasan Balikpapan Superblock (BSB).

Regional CEO Bank Mandiri Region IX/Kalimantan, Agus Kurniawan, mengatakan bahwa Livin’ Fest 2025 menghadirkan 176 tenant dari berbagai sektor, mulai dari kuliner, fesyen, kriya, produk kecantikan, hingga kebutuhan gaya hidup. Selain itu, zona khusus UMKM binaan Bank Mandiri turut menampilkan produk-produk lokal unggulan Kalimantan.

“Livin’ Fest adalah ruang sinergi tempat masyarakat, pelaku usaha, dan industri kreatif bisa bertumbuh bersama. Kami ingin kehadiran Bank Mandiri di Kalimantan memberikan dampak nyata bagi ekonomi daerah,” ujar Agus dalam sambutan pembukaan, Kamis (20/11).

Hadirkan Government Hub Pertama di Kalimantan Salah satu daya tarik Livin’ Fest adalah Government Hub, area layanan publik terpadu yang memudahkan masyarakat mengurus berbagai dokumen resmi. Mulai dari pembuatan paspor, perpanjangan SIM, layanan administrasi kependudukan digital, perpajakan, hingga layanan pemerintah lainnya.

Keberadaan Government Hub menjadi bagian dari upaya mendekatkan layanan publik sekaligus memperkuat literasi digital masyarakat. Kolaborasi dengan Event Kreatif Nasional Festival ini semakin semarak melalui kolaborasi dengan sejumlah event kreatif berskala nasional seperti Inacraft, Jakarta Coffee Week, pameran FnB, elektronik, hingga lifestyle expo.

Kolaborasi ini menjadikan Livin’ Fest tampil variatif dan relevan untuk masyarakat urban Kalimantan. Promo Eksklusif dan Layanan Digital Bank Mandiri juga menawarkan berbagai promo, di antaranya:

Program Mandiri KPR & Mandiri Auto – “HUT Mandiri Semua Hepi”, dengan cashback hingga Rp 2,7 juta Raffle berhadiah 27 hadiah menarik Partisipasi 20 pengembang properti besar seperti Sinar Mas Land, Ciputra, dan Agung Podomoro Land Partisipasi 13 dealer otomotif, termasuk BYD Indonesia, Auto 2000, dan Hyundai Arista, lengkap dengan fasilitas test drive Seluruh layanan dan promo telah terintegrasi melalui Livin’ by Mandiri, aplikasi digital yang kini menjadi tulang punggung ekosistem layanan Bank Mandiri.

Per September 2025, Livin’ by Mandiri mencatat: 35 juta pengguna Frekuensi transaksi naik 25% Nilai transaksi mencapai Rp 3.220 triliun 91% pembukaan rekening baru dilakukan secara digital Dimeriahkan Musik dan Run Fest Tidak hanya menonjolkan sektor ekonomi, Livin’ Fest juga menghadirkan hiburan bagi pengunjung.

Sejumlah musisi nasional seperti Nadhif Basalamah, Anggi Marito, dan Element dijadwalkan tampil di panggung utama. Selain konser, ada pula Run Fest dengan kategori Fun Run 5K dan 10K yang terbuka untuk masyarakat umum. Sinergi Majukan Negeri Agus Kurniawan menyebut Livin’ Fest sebagai penutup tahun dengan membawa semangat kolaborasi.

“Di penghujung tahun ini, Bank Mandiri ingin merayakan kontribusi yang benar-benar dapat dirasakan masyarakat. Livin’ Fest adalah panggung kolaborasi yang menyatukan UMKM, industri kreatif, dan layanan finansial dalam satu semangat besar: Sinergi Majukan Negeri,” tutupnya.

(*)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Puskesmas Manggar Baru kembali menyelenggarakan Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP) di RT 31 Kelurahan Manggar Baru, Sabtu (22/11/2025). Kegiatan ini ditujukan untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar secara lebih lengkap bagi seluruh kelompok usia, mulai dari bayi, balita, dewasa hingga lansia. Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Amalia Nur Jannah, menjelaskan bahwa posyandu integrasi merupakan layanan yang mencakup siklus hidup secara menyeluruh.

Selain memudahkan masyarakat, kegiatan ini juga bertujuan meningkatkan kesadaran warga terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin. “Di posyandu integrasi ini, pelayanan yang diberikan meliputi pengukuran tinggi badan, berat badan, lingkar kepala, lingkar lengan atas, dan lingkar perut. Selain itu ada pemeriksaan tekanan darah dan gula darah sebagai bagian dari pemeriksaan kesehatan dasar,” jelas Amalia.

Ia menambahkan, apabila ditemukan masalah kesehatan pada balita—seperti berat badan tidak naik atau keluhan lainnya—kader akan berkonsultasi dengan dokter dan memberikan edukasi kesehatan kepada orang tua. Sementara pada orang dewasa, temuan yang paling sering muncul adalah tekanan darah tinggi dan kadar gula darah tinggi. “Kalau ada indikasi hipertensi atau gula darah tinggi, kami arahkan untuk kontrol lebih lanjut ke puskesmas karena pelayanan obat tidak tersedia di posyandu,” ujarnya.

Posyandu ILP di RT 31 saat ini merupakan satu-satunya posyandu integrasi di wilayah Manggar Baru, sementara posyandu lain masih berfokus pada layanan bayi dan balita. Meski demikian, seluruh kegiatan tetap dilaksanakan secara rutin setiap bulan. Untuk sasaran balita di RT 31 tercatat sebanyak 57 anak, dengan rata-rata sekitar 40 anak hadir setiap bulan untuk penimbangan. Amalia juga menyoroti pentingnya deteksi dini untuk mencegah masalah tumbuh kembang, termasuk risiko stunting.

Pemeriksaan rutin di posyandu dianggap sangat penting karena memungkinkan adanya intervensi lebih cepat jika ditemukan penurunan atau stagnasi berat badan. Dalam kesempatan itu, Amalia turut menegaskan bahwa pelayanan imunisasi tidak dilakukan di posyandu.

Petugas hanya memantau catatan imunisasi melalui buku KIA, dan apabila ditemukan imunisasi yang belum lengkap, orang tua akan diarahkan untuk melanjutkan imunisasi ke fasilitas kesehatan sesuai prosedur. “Harapan kami, masyarakat terus rutin datang ke posyandu. Dengan mengetahui kondisi kesehatan sejak dini, potensi masalah kesehatan bisa dicegah lebih awal,” tutupnya.

Melalui posyandu integrasi ini, Puskesmas Manggar Baru berharap masyarakat semakin aktif memanfaatkan layanan kesehatan dasar serta meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya pemeriksaan rutin dan deteksi dini penyakit.

(ADV/Puskesmas)

SWARAREPUBLIKA.com, BANJARMASIN – PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur (UIP KLT) terus memantapkan koordinasi lintas lembaga guna memastikan percepatan pembangunan infrastruktur kelistrikan di Kalimantan, khususnya wilayah Kalimantan Selatan.

Komitmen ini diwujudkan melalui audiensi antara jajaran PLN dengan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan pada Kamis (20/11). General Manager PLN UIP KLT Basuki Widodo hadir bersama General Manager PLN UID Kalselteng Iwan Soelistijono serta General Manager PLN UIP3B Kalimantan Riko Ramadhano Budiawan.

Ketiganya diterima langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, Tiyas Widiarto, S.H., M.H., beserta jajarannya. Pertemuan berlangsung dalam suasana akrab dan konstruktif, mencerminkan hubungan kerja yang selama ini terjalin baik antara PLN dan Kejati Kalsel.

Melalui dialog terbuka, kedua pihak membahas sejumlah agenda strategis yang berkaitan dengan proyek pembangunan kelistrikan, termasuk tantangan, progres, serta dukungan pendampingan hukum yang diperlukan agar setiap tahapan berjalan lancar dan sesuai ketentuan.

Audiensi ini juga menjadi ajang mempererat sinergi antarpimpinan, sekaligus meneguhkan komitmen bersama untuk menghadirkan tata kelola pembangunan yang transparan, profesional, dan berkelanjutan. Dengan pendampingan hukum dari Kejati Kalsel, PLN mendapatkan kepastian dalam pelaksanaan proyek—mulai dari perencanaan, pengadaan, hingga konstruksi—sehingga pekerjaan di lapangan dapat dieksekusi lebih aman, tertib, dan efektif.

GM PLN UIP KLT Basuki Widodo menyampaikan apresiasi mendalam atas dukungan yang selama ini diberikan. “Kami sangat menghargai sinergi dengan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan. Pendampingan ini menjadi fondasi penting agar program ketenagalistrikan dapat berjalan tepat sasaran, aman, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Kajati Kalsel Tiyas Widiarto menegaskan komitmennya untuk melanjutkan kerja sama yang sudah terbangun. “Kami siap mendampingi PLN secara profesional dan akuntabel. Kolaborasi ini merupakan bagian dari upaya memastikan pelayanan publik, termasuk penyediaan listrik, berjalan optimal dan memiliki kepastian hukum,” tegasnya.

Melalui komunikasi yang semakin solid dan kolaborasi yang terus diperkuat, percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di Kalimantan Selatan diyakini akan semakin efektif. Upaya bersama ini menjadi modal penting untuk menghadirkan listrik yang lebih andal, merata, dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi serta kemajuan daerah.

(*)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Puskesmas Manggar Baru terus memperkuat layanan kesehatan bagi warga lanjut usia melalui kegiatan Posyandu Lansia yang rutin dilaksanakan di lima titik posyandu di wilayah Kelurahan Manggar Baru. Hal ini disampaikan Jubaidah, Penanggung Jawab (PJ) Program Lansia Puskesmas Manggar Baru, saat ditemui dalam kegiatan posyandu yang digelar di RT 31, Sabtu (22/11/2025).

Jubaidah menjelaskan bahwa posyandu menjadi fasilitas penting yang menyediakan layanan kesehatan secara langsung dan terjangkau bagi para lansia. “Kami punya lima posyandu lansia di Manggar Baru. Masing-masing posyandu mencakup beberapa RT, dan kegiatan dilakukan rutin tiga bulan sekali,” ujarnya.

Menurutnya, setiap kegiatan posyandu mencakup serangkaian pemeriksaan kesehatan, mulai dari pengukuran tekanan darah, berat badan, tinggi badan, lingkar perut, hingga pemeriksaan laboratorium sederhana. “Kami cek gula darah, kolesterol, asam urat, dan melakukan penilaian indeks massa tubuh (IMT). Jika ditemukan masalah seperti hipertensi atau kondisi lain yang memerlukan penanganan lebih lanjut, kami langsung rujuk ke puskesmas,” jelasnya.

Ia mengatakan bahwa penyakit yang paling sering ditemukan pada lansia di Manggar Baru adalah hipertensi dan kolesterol tinggi. “Dua ini yang paling banyak. Asam urat dan jantung juga ada, tapi tidak sebanyak hipertensi,” terang Jubaidah. Untuk pemeriksaan gula darah dan kolesterol, ia menyarankan agar dilakukan minimal satu kali dalam setahun.

Bahkan dalam beberapa kasus, pemeriksaan bisa dilakukan dua kali sesuai kondisi lansia. Jubaidah menegaskan pentingnya peran posyandu sebagai perpanjangan layanan puskesmas, terutama karena banyak lansia yang enggan atau kesulitan pergi ke fasilitas kesehatan. “Dengan adanya posyandu, mereka lebih mudah dijangkau. Tidak semua lansia bisa datang ke puskesmas, jadi posyandu sangat membantu kami,” katanya.

Bagi lansia yang tidak memungkinkan hadir karena kondisi kesehatan, seperti penderita stroke atau yang sudah kehilangan kemandirian, Puskesmas Manggar Baru menyediakan layanan home care. “Kami yang datang ke rumah. Biasanya ada beberapa lansia yang memang sudah tidak bisa jalan, jadi mereka tetap kami pantau kesehatannya,” tuturnya.

Terkait pola makan, Jubaidah mengimbau agar lansia membatasi makanan tinggi garam dan lemak. “Kami anjurkan lebih banyak konsumsi sayur, baik sayur bening maupun lalapan. Buah juga baik, tapi disesuaikan porsinya,” jelasnya. Selain pemeriksaan kesehatan, kegiatan seperti senam lansia juga rutin dilakukan untuk menjaga kebugaran. Namun jika ada lansia yang kesulitan mencapai lokasi senam, puskesmas siap melakukan penjemputan menggunakan ambulans. “Kasihan kalau mereka jauh. Jadi kami jemput supaya tetap bisa ikut senam dan tetap aktif,” tambahnya.

Menutup penjelasannya, Jubaidah menyampaikan bahwa pemerintah selalu memastikan ketersediaan alat kesehatan untuk pemeriksaan lansia, termasuk stik gula darah, kolesterol, dan asam urat. “Alhamdulillah, untuk kebutuhan pemeriksaan lansia tidak pernah kosong. Antriannya pun selalu kami dahulukan,” ujarnya.

Dengan komitmen tersebut, Puskesmas Manggar Baru berharap kualitas hidup para lansia terus meningkat melalui layanan yang mudah dijangkau, rutin, dan berkesinambungan.

(ADV/Puskesmas)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur (UIP KLT) terus memperkuat koordinasi lintas instansi untuk memastikan keandalan infrastruktur kelistrikan yang akan menyuplai Ibu Kota Nusantara (IKN).

Upaya ini diwujudkan melalui Rapat Teknis Pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Kabel Tegangan Tinggi (SKTT) 150 kV Kuaro–Gas Insulated Switchgear (GIS) 4 IKN yang digelar di PLN Hub Balikpapan, Kamis (20/11).

Rapat tersebut dihadiri berbagai pemangku kepentingan strategis, mulai dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kaltim, Otorita IKN, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kaltim, hingga pemerintah daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Paser. Kolaborasi ini menjadi komponen penting dalam percepatan administrasi, termasuk penyelarasan dokumen hingga kesiapan lahan.

Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kaltim, Siti Sugiyanti, S.E., M.Si., menekankan perlunya harmonisasi antarinstansi dalam proses pengadaan tanah. “Rapat ini sangat penting untuk memastikan semua dokumen pendukung dan telaahan hasil pengadaan tanah dapat disinkronkan dan disampaikan secepatnya,” ujarnya.

Proyek SUTT dan SKTT 150 kV Kuaro–GIS 4 IKN merupakan salah satu infrastruktur utama yang akan menopang suplai listrik menuju kawasan inti IKN. Kehadiran jaringan baru ini dirancang untuk menjamin pasokan energi yang andal dan berkelanjutan seiring percepatan pembangunan pusat pemerintahan baru. Dalam pertemuan tersebut, sejumlah aspek teknis dan sosial turut dibahas secara mendalam.

Mulai dari mekanisme pembebasan lahan, mitigasi dampak lingkungan, hingga langkah koordinatif yang diperlukan untuk memastikan proyek dapat berjalan tepat waktu. PLN menegaskan bahwa seluruh proses pembangunan akan mengikuti prinsip keberlanjutan serta memperhatikan kepentingan masyarakat sekitar.

Secara terpisah, General Manager PLN UIP KLT, Basuki Widodo, menyampaikan bahwa proyek ini menjadi bagian krusial dalam mendukung stabilitas sistem kelistrikan di wilayah IKN. “Pembangunan SUTT dan SKTT 150 kV Kuaro–GIS 4 IKN adalah proyek strategis yang mendukung keberlanjutan sistem listrik IKN dan sekitarnya. Dengan komitmen bersama, kami optimistis proses pengadaan tanah bisa selesai tepat waktu sehingga pembangunan fisik dapat segera dimulai,” katanya.

Melalui sinergi yang kuat antara Pemprov Kaltim, Otorita IKN, Kementerian ATR/BPN, serta pemerintah daerah di PPU dan Paser, percepatan proses penetapan lokasi hingga pengadaan lahan diharapkan berjalan sesuai ketentuan dan target waktu yang ditetapkan. Infrastruktur ini juga diharapkan meningkatkan keandalan listrik di kawasan PPU dan Paser, sekaligus memenuhi kebutuhan energi yang terus berkembang seiring pesatnya pembangunan IKN.

(*)