Kepala Dinas kesehatan kota (DKK) Balikpapan Alwiaty

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Dinas Kesehatan Kota (DKK) Balikpapan terus berupaya keras menurunkan angka stunting yang masih menjadi tantangan besar di kota tersebut. Berbagai program dan langkah strategis telah diimplementasikan guna mengurangi prevalensi stunting di Balikpapan, yang dalam data terbaru justru menunjukkan adanya peningkatan kasus.

Kepala DKK Balikpapan, Alwiati, mengungkapkan bahwa pihaknya tidak tinggal diam melihat peningkatan angka stunting dari 19,6 persen menjadi 21,6 persen. "Artinya ada peningkatan 2 persen," jelasnya pada Rabu, 28 Agustus 2024.

Untuk menanggulangi hal ini, DKK Balikpapan telah menggulirkan beberapa program, termasuk pendampingan intensif bagi keluarga yang terdampak stunting serta pemberian makanan tambahan bergizi yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Alwiati, yang akrab disapa Alwi, menyoroti bahwa salah satu faktor penyebab utama adalah banyaknya ibu yang bekerja di Balikpapan sehingga tidak dapat memberikan ASI eksklusif kepada anak mereka.

"Ibu yang bekerja sering kali menghadapi kesulitan dalam memberikan ASI eksklusif, padahal ini sangat penting untuk pertumbuhan optimal anak," tambahnya.

Selain itu, pola asuh yang tidak tepat juga turut menyumbang terhadap peningkatan kasus stunting. "Pola asuh yang kurang baik, seperti memberikan makanan tambahan terlalu dini, padahal anak masih harus mendapatkan ASI, menyebabkan anak tumbuh kurang sehat," ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa kurangnya konsumsi tablet penambah darah pada ibu hamil turut mempengaruhi kondisi gizi anak saat lahir. "Yang paling utama adalah bagaimana meningkatkan status gizi untuk ibu yang sedang hamil dan menyusui, sehingga nantinya bayi akan mendapatkan ASI yang baik dan tidak terkena stunting," tegas Alwi.

Di samping upaya tersebut, Alwiati berharap agar posyandu yang banyak tidak aktif di Balikpapan dapat segera dihidupkan kembali. "Posyandu di Balikpapan, untuk saat ini banyak yang tidak aktif," katanya, menekankan pentingnya peran posyandu dalam pemantauan kesehatan ibu dan anak untuk pencegahan stunting secara berkelanjutan.

Dengan pendekatan ini, DKK Balikpapan berharap dapat menekan angka stunting secara signifikan di masa mendatang, memastikan setiap anak di Balikpapan tumbuh sehat dan berkembang optimal.

(Jm/ADV/Diskominfo Balikpapan)

Kepala Dinas perhubungan kota Balikpapan Adwar Skenda Putra

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan—Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Balikpapan memastikan bahwa Bus Balikpapan City Trans (BCT) akan segera beroperasi kembali di kota tersebut. Meskipun izin operasional untuk uji coba sudah lengkap, penetapan tarif bus tersebut masih belum ditetapkan.

Kepala Dishub Balikpapan, Adwar Skenda Putra, menjelaskan bahwa Bus BCT memiliki izin operasional dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah mengeluarkan surat yang mendukung operasional bus ini. "Kami masih menunggu konfirmasi lebih lanjut dari kementerian," katanya.

Berdasarkan arahan Wali Kota, Bus BCT direncanakan akan mulai beroperasi pada Selasa, 27 Agustus 2024. Namun, Dishub akan mengadakan pertemuan dengan perwakilan sopir angkutan kota (angkot) untuk membahas dan menyepakati beberapa hal terkait operasional bus.

Kebijakan ini menimbulkan berbagai reaksi di masyarakat. Ada yang menyambut baik, namun ada juga yang menolak. Adwar menekankan bahwa suara dari 32 ribu masyarakat pengguna BCT sebelumnya menjadi salah satu pertimbangan pemerintah. Ia mengungkapkan bahwa sejak awal, pihaknya telah menjelaskan kepada sopir angkot bahwa mereka akan berfungsi sebagai feeder untuk Bus BCT. Penjelasan tersebut telah disampaikan dalam berbagai pertemuan, termasuk di warung kopi.

Menurut Adwar, pemerintah berkomitmen untuk menyediakan fasilitas transportasi yang memadai sebagai bagian dari tanggung jawabnya. "Kami berharap kebijakan ini dapat diterima dan berjalan baik. Sebagai kota modern, penting bagi kami untuk memiliki sarana transportasi yang memadai," jelasnya.

Dia menambahkan bahwa sistem transportasi di Balikpapan akan sulit berkembang tanpa dukungan pemerintah. Banyak angkot di kota ini tidak memiliki izin trayek atau izin usaha transportasi. "Ini adalah data yang kami miliki. Tugas pemerintah adalah menciptakan dan memberikan pelayanan yang layak kepada masyarakat," tutupnya.

(Jm/ADV/Diskominfo Balikpapan)