DPRD-PROVINSI

SAMARINDA , SWARAREPUBLIKA.com – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Yenni Eviliana menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan ke-6. Legislator dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu kembali menyambangi masyarakat di Desa Sandeley, Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser. Selasa, (21/11/2023).

Yenni Eviliana menjelaskan empat konsensus kebangsaan yakni Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI. Menurutnya tujuan dari sosialisasi wawasan kebangsaan ini, agar kita dapat mengingat kembali tentang sejarah perjalanan republik ini, hingga menjadi negara kesatuan yang penuh dengan keberagaman suku, agama, ras, golongan, adat dan budaya dan ribuan Pulau yang ada didalam nya.

“Tujuannya agar menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air supaya tidak gampang terprovokasi dengan ideologi yang memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa,” ungkapnya. Selanjutnya Yenni berharap penguatan nilai-nilai pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI terus tumbuh dan melekat dalam setiap jati diri warga dan masyarakat Indonesia.

“Perbedaan merupakan Rahmat dan tidak perlu di perdebatkan, mulai dari perbedaan suku, agama dan adat istiadat, kita jangan lengah dan mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin memecah belah persatuan ini,”harap Yenni Eviliana Politisi dari Partai PKB dapil Paser. Untuk itu Yenni menegaskan dengan perbedaan harusnya sebagai negara yang penuh keberagaman suku bangsa, menjadikan hal ini lebih kuat lagi buat bangsa ini.(ADV/DPRD Kaltim)

SAMARINDA , SWARAREPUBLIKA.com – Yenni Eviliana Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) kembali sosialisasikan wawasan kebangsaan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika di Desa Tempakan, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser. Minggu (26/11/2023) siang. Dalam kegiatan sosialisasi 4 pilar kebangsaan tersebut turut dihadiri oleh puluhan masyarakat, kaum muda-mudi dan ibu-ibu setempat.

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kaltim Yenni Eviliana mengatakan bahwa sosialisasi wawasan kebangsaan di Benua Etam merupakan tugas dari program terbaru DPRD Provinsi Kaltim.

Kegiatan ini diadakan dan di programkan buat masyarakat supaya dapat memberikan pemahaman tentang empat pilar kebangsaan yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. “Program ini sesuai dengan aturan yang dimana mengamanatkan bagi seluruh lapisan masyarakat harus mengetahui Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika,” tutur Yeni Eviliana.

Menurutnya, dulu pada zaman orde baru wawasan tentang kebangsaan di utamakan dalam kurikulum mata pelajaran di sekolah namun seiring berjalannya waktu banyak perubahan-perubahan kebijakan yang terjadi .“Konsesus 4 pilar ini seiring terkikis, maka dengan kesadaran pemerintah ini harus kembali untuk di galakkan dan sosialisasikan kepada generasi, anak-anak dan kita semua karena empat pilar ini terkandung segala aspek sosial kehidupan dalam berbangsa,” ungkapnya.

Yenni mengaku kegiatan sosialisasi wawasan kebangsaan ini merupakan program yang pertama kalinya dilaksanakan oleh seluruh anggota DPRD Provinsi Kaltim selain dari (Sosper) Sosialisasi Peratuaran Daerah.(ADV/DPRD Kaltim)

SAMARINDA, SWARAREPUBLIKA.com - DPRD Kaltim dan Pemkot Samarinda satu jalan dalam pengentasan masalah banjir di Kota Samarinda. Oleh sebab itu, Anggota Komisi III DPRD Katim Sutomo Jabir mendukung langkah Pemkot Samarinda dalam menuntaskan masalah banjir di Kota Samarinda

Hal ini disampaikannya, karena melihat keberanian Pemkot Samarinda dalam menghapus aktivitas tambang di sekitaran wilayah Samarinda. Kita patut apresiasi langkah Pemkot Samarinda, karena salah satu faktor penyebab banjir, adalah tidak lepas dari lubang tambang,” jelasnya.

Politisi Partai PKB ini menyebut, selain dari penyebab banjir akibat dari aktivitas pertambang, juga karena luapan aliran sungai Mahakam. “Sehingga tugas pemerintah daerah perlu memperhatikan semua aspek tersebut, agar bisa ditangani lebih,” tambahnya. Apalagi, kata dia, Pemkot Samarinda akan mewujudkan Samarinda menjadi Kota Peradaban

“Tentu kita dukung semua program yang direncanakan oleh Pemerintah di Kabupaten dan Kota yang ada di Kaltim, dengan melalui anggaran yang digelontorkan hingga ratusan miliar. Sehingga diharapkan mampu dimanfaatkan secara maksimal,” pungkasnya. (ADV/DPRD Kaltim)

SAMARINDA, SWARAREPUBLIKA.com - Masyarakat Kutai Timur berharap Jembatan Sei Nibung dapat diselesaikan pengerjaanya pada tahun 2024. Hal itu terus disuarakan oleh masyarakat dan wakil rakyat di Kantor DPRD Karang Paci.

anggota Beberapa waktu lalu, Anggota komisi III DPRD Kaltim, Sutomo Jabir mengatakan bahwa Proyek Jembatan Sei Nibung tersebut mulai di bangun 9 tahun yang lalu. Dirinya berharap sebelum gubernur definitif provinsi Kalimantan Timur dilantik.

Proyek tersebut sudah ada sejak pemerintahan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak, namun hingga kini masih belum rampung juga.

“Proyek tersebut sudah ada pada masa pemerintahan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak dan telah memakan anggaran mencapai Rp. 58,7 miliar,” Ungkap Sutomo Jabir.

Menurutnya proyek jembatan tersebut akan berdampak terhadap peningkatan perekonomian daerah, karena dapat mempermudah aksesibilitas masyarakat dalam menjalankan roda perekonomian “Misalnya Wisata ke Biduk-Biduk (Kabupaten Berau) dan akses ke Kecamatan Talisayan, Batu Putih,” sebutnya.

Selain itu, Politisi PKB Kaltim ini juga menyebut bahwa, adanya jembatan Sei Nibung akan memberikan dampak positif, karena menghadirkan manfaat bagi masyarakat, karena jembatan Sei Nibung ini juga menghubungkan Desa Kadungan Jaya Kecamatan Kaubun dan Desa Pelawan Kecamatan Sangkulirang di wilayah kutim. “Sayang kalau dibiarkan mangkrak begitu lama,” tutupnya..(ADV/DPRD Kaltim)

SAMARINDA, SWARAREPUBLIKA.com - Dalam mengatasi penertiban pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) di beberapa SPBU Samarinda Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mengusulkan penggunaan fuel card atau kartu BBM bagi masyarakat Kota Samarinda.

Upaya ini diharapkan mengurangi antrian panjang di SPBU yang kerap kali terjadi. Upaya penggunaan fuel card mendapatkan apresiasi dari anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Sutomo Jabir. Hal tersebut, dinilai Sutomo Jabir sebagai langkah yang tepat. Khususnya dalam mengatasi permasalahan ketertiban di beberapa SPBU.

“Langkah ini perlu mendapat dukungan, mengingat di SPBU yang selalu terjadi antrian panjang khususnya di kota Samarinda,” ungkap Sutomo Jabir, belum lama ini. Ia pun menyebutkan, terkadang pengisian BBM pun seringkali tidak tepat sasaran.

Dimana Terkadang (mobil) perusahaan yang berasal dari luar kota Samarinda yang melakukan pengisian. “Sedangkan data BBM itukan sudah ada. Di Samarinda berapa, di Bontang berapa, Balikpapan berapa,” sebutnya.

Lebih lanjut Sutomo Jabir juga menyampaikan adanya pengecer dan pengepul BBM bersubsidi, juga menambah permasalahan dari tidak tepat sasarannya distribusi BBM. Pengecer tersebut memanfaatkan selisih harga bukan hanya untuk Pertalite yang bersubsidi, tapi juga untuk jenis BBM Pertamax,

“Pengepul dan pengecer yang harusnya juga menjadi perhatian pemerintah untuk di berantas peredarannya. Kerena adanya mereka banyak SPBU kehabisan Stok,” Tutupnya.(ADV/DPRD Kaltim)

SAMARINDA, SWARAREPUBLIKA.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda akan melakukan penghapusan aktivitas tambang di wilayahnya. Hal ini mendapat apresiasi dari anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Sutomo Jabir.

Menurut Sutomo, upaya yang dilakukan oleh Pemkot Samarinda ini merupakan hasil kolaborasi yang kuat dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov), yang setiap tahunnya memberikan dukungan finansial signifikan untuk program-program di berbagai kabupaten/kota, termasuk Samarinda yang ingin menjadikan Kota Samarinda sebagai kota peradaban.

Lanjutnya Pemprov selama ini mengamanahkan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-PERA) untuk terlibat dalam penanganan persoalan di kabupaten/kota, seperti salah satunya penanganan banjir.

Selain itu, Sutomo juga mengungkapkan bahwa langkah penghapusan aktivitas tambang di wilayah Kota Samarinda adalah langkah yang pantas didukung semua pihak.

Karena dampak yang diterima dari aktiviats ini sangat mengganggu masyarakat. “Salah satu faktor penyebab banjir adalah aktivitas tambang ilegal yang telah lama berlangsung” terangnya.

Lebih lanjut, Sutomo menekankan pentingnya Pemerintah Daerah untuk memperhatikan semua aspek yang berkontribusi terhadap permasalahan tersebut. Bukan hanya di kota, tetapi juga di seluruh wilayah, sehingga penanganannya dapat dilakukan dengan lebih efektif. (Adv/dprdkaltim)

SAMARINDA, SWARAREPUBLIKA.com - Anggota Komisi I, M. Udin menyampaikan surat terbuka dari Kelompok Nelayan Marlin pada Rapat Paripurna Ke-31 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) yang dilaksanakan pada Senin (11/9/2023). Adapun surat terbuka tersebut tentang keresahan dan kekhawatiran masyarakat Berau terhadap praktik destructive fishing.

Pasalnya, penangkapan ikan menggunakan cara ilegal seperti menggunakan bom atau bahan kimia dikhawatirkan dapat berimbas buruk pada ekosistem laut dan pesisir di Berau. Adanya kekhawatiran masyarakat Berau terkait ilegal fishing tersebut Sutomo Jabir dengan daerah pilihan (dapil) Bontang, Kutai Timur dan Berau juga ikut angkat bicara.

Dalam menindaklanjuti hal tersebut pihaknya meminta kepada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltim untuk berkoordinasi dengan Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) dan Polisi Air agar mengantisipasi keresahan masyarakat Berau agar mereka tidak semakin dirugikan.

"Kami minta DKP untuk berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menangani hal itu. Mengantisipasi agar mereka tidak eksploitasi terlalu banyak," ujarnya.

Menurutnya, dalam hal ini masyarakat Berau terus didorong agar dalam melakukan penangkapan ikan dapat menggunakan cara yang legal. Legal tersebut seperti menggunakan cara cara yang ramah lingkungan dengan menggunakan alat tangkap dan pancing.

Namun rupanya, masih ada beberapa oknum nelayan kompresor yang menggunakan cara ilegal. "Kami sudah himbau masyarakat Berau untuk melakukan kegiatan penangkapan dengan cara yang ramah lingkungan. Nah ternyata, dari luar ada yang melakukan pengeboman," jelasnya.

Menurutnya jika hal ini tak diantisipasi sejak dini, ditakutkan akan berdampak pada ekosistem laut yang ada di Berau. Oleh karena itu dirinya meminta agar oknum yang melakukan tangkap ikan secara legal agar dapat diberikan tindakan tegas.

Terlebih Kabupaten Berau merupakan salah satu daerah konservasi, "Karena selain sangat merugikan masyarakat, praktik tersebut juga akan memberikan dampak buruk terhadap ekosistem laut, banyak ikan yang mati serta terumbu karang yang berperan sebagai 'rumah' untuk hewan-hewan di dalamnya juga akan rusak," pungkasnya.(ADV/DPRD Kaltim)

SAMARINDA, SWARAREPUBLIKA.com - Wacana penggabungan Kabupaten Berau ke Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) kembali mencuat. Namun, wacana tersebut mendapat penolakan keras dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat Berau. Penolakan tersebut disampaikan secara tegas oleh Bupati Berau Sri Juniarsih. Ia mengatakan, Berau hanya untuk Kalimantan Timur (Kaltim). “Hanya Berau yang memiliki potensi SDA luar biasa.

Tentu ini akan memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Apalagi mayoritas masyarakat Berau juga tidak setuju penggabungan dilakukan,” tegasnya. Sri mengatakan, ada beberapa alasan yang cukup kuat untuk menolak ajakan tersebut.

Pertama, ingin fokus pada pencapaian program prioritas, dan tidak pernah berpikir untuk berpisah dengan Kaltim. Kemudian belanja APBD rutinmaupun pegawai, angkanya sudah mencapai Rp 1,5 triliun sampai Rp 2 triliun. Jika bergabung dengan Kaltara, yang notabene APBDnya jauh lebih rendah dari Berau, tentu pemerintah akan sangat kesulitan. Belum lagi dana bagi hasil (DBH) saat ini sudah cukup lebih besar.

Sehingga tidak memungkinkan untuk Berau berpisah dengan Kaltim. Yang paling disyukurinya adalah, bantuan Pemprov Kaltim yang hampir mencapai Rp 500 miliar untuk perbaikan poros jalan pesisir selatan Berau. “Alangkah tidak tahu balas budinya jika Berau bergabung ke Kaltara. Jika kita bergabung, maka jalan itu menjadi aset Berau, ini akan sangat memberatkan kita,” pungkasnya. Sri mengatakan, Berau dan Kaltara masih bisa bekerjasama dalam segi apapun tanpa harus bergabung.

“Kita masih bisa bekerjasama untuk membangun daerah menjadi lebih baik,” pungkasnya. Penolakan serupa juga disampaikan oleh Anggota DPRD Kaltim Syafruddin. Ia mengatakan, bergabungnya Berau ke Kaltara akan merugikan kedua daerah. “Ya rugilah kalau Berua gabung ke Kaltara, kan lebih nyaman di Kaltim,” ungkap Syafruddin saat ditemui di Hotel Lumbu Sangatta, Minggu (12/11/2023).

Syafruddin mengatakan, Berau memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar. Jika bergabung dengan Kaltara, potensi tersebut akan sulit dimaksimalkan. “Bankeu kita cukup signifikan dan pemerintah provinsi Kaltim sangat serius mendukung Kabupaten Berau,” tegasnya.

Penolakan wacana penggabungan Berau ke Kaltara juga disampaikan oleh berbagai organisasi masyarakat dan tokoh masyarakat Berau. Mereka sepakat, Berau harus tetap menjadi bagian dari Kalimantan Timur. Dengan penolakan yang tegas dari berbagai pihak, tampaknya wacana penggabungan Berau ke Kaltara akan sulit untuk direalisasikan. (ADV/DPRD Kaltim)

BALIKPAPAN, SWARAREPUBLIKA.com - Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menghadiri acara Tabligh Akbar Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriah di halaman BSCC Dome Balikpapan. Acara peringatan Maulid Nabi yang digagas Pemerintah Kota Balikpapan dan terbuka untuk masyarakat muslim Kota Balikpapan tersebut menghadirkan Dai asal Makassar ustadz Das’ad Latif.

Hadir dalam acara tersebut, Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud, Ketua DPRD Kota Balikpapan Abdullah, unsur Forkopimda Kota Balikpapan. Hasanuddin Mas’ud mengharapkan agar momentum peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dapat mempererat tali ukhuwah Islamiyah dan silaturahmi antar umat.

Selain itu, kepada semua jamaah yang hadir dalam tabliqh akbar dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang telah di sampaikan oleh Ustadz Das’ad Latif. “Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Das’ad Latif,” Hasanuddin.

Dalam sambutannya, Rahmad Mas’ud mengatakan, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW kali ini menghadirkan Ustadz Das’ad Latif, sebagai kado terindah untuk warga Kota Balikpapan. “Ini adalah kado untuk warga Kota Balikpapan. saya harus memaksa beliau untuk hadir mengisi tausiah malam ini ditengah kesibukannya,” kata Rahmad Mas’ud.

Kemudian, ia menyinggung terkait tahun politik di Indonesia, yang mana tidak lama lagi akan dilakukan pemilihan umum. “Ditengah kondisi dan situasi perpolitikan saat ini, kita boleh memiliki partai atau pilihan yang berbeda. Namun, jangan sampai kita memutuskan silaturahmi atau hubungan baik,” imbuhnya.

Sementara itu, Ustadz Das’ad Latif dalam tausyiahnya menyatakan pentingnya untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam menghadapi tahun politik. Ia juga menekankan pentingnya menjadi pemilih yang cerdas. “Mudah-mudahan pemilu akan datang, kita semua umat Islam memilih pemimpin yang betul-betul cinta kepada Allah SWT,” ucapnya. (adv/dprdkaltim)

SAMARINDA, SWARAREPUBLIKA.com - Panitia khusus (Pansus) Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Raperda Pendidikan dan Wawasan Kebangsaan segera menyelesaikan pembahasannya. Hal ini disampaikan Rusman Ya'qub, selaku Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kalimantan Timur (Kaltim).

Dirinya dengan tegas mengajukan permohonan kepada panitia khusus (Pansus) yang bertanggung jawab atas pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tersebut..

“Tahap pembahasan tersebut seharusnya sudah selesai pada akhir masa sidang I. Namun, menjelang akhir masa sidang II, masih terdapat 3 Pansus yang belum menyelesaikan pembahasannya”.terang Rusman. Awalnya Pansus menargetkan 4 Pansus selesai dalam masa sidang I, tetapi baru 1 yang telah disahkan.

Sedangkan 3 Pansus lainnya masih dalam tahap pembahasan. Keterlambatan pembahasan Raperda ini, menurut Rusman, terkait dengan ketergantungan pada hasil fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang saat ini masih berjalan.

Walaupun beberapa Raperda masih dalam proses pembahasan, Rusman menyatakan niatnya untuk mengusulkan beberapa Raperda yang dapat segera diajukan, termasuk Raperda Perubahan Bentuk Perusahaan Daerah Pertambangan Menjadi Perseroan Terbatas, Raperda Perubahan Bentuk Perusahaan Melati Bhakti Satya (MBS) menjadi Perseroan Terbatas, dan Raperda tentang Ketertiban Umum.(ADV/DPRD Kaltim)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Pemanfaatan teknologi informasi dinilai semakin strategis dalam mendukung pengawasan publik dan memperkuat praktik demokrasi di daerah. Perkembangan digital yang kian pesat membuka ruang lebih luas bagi masyarakat untuk mengakses informasi, berpartisipasi dalam proses pemerintahan, serta mengawasi jalannya kebijakan publik secara transparan.

Pandangan tersebut disampaikan Anggota DPRD Kalimantan Timur, Nurhadi Saputra, saat menggelar kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah ke-5 bertema “Teknologi Informasi untuk Efektivitas Pengawasan Publik dan Demokrasi Daerah” di kawasan Jalan Pemuda Batakan RT 068, Kelurahan Manggar, Balikpapan Timur, Minggu (14/6/2026).

Dalam pemaparannya, Nurhadi menjelaskan bahwa teknologi informasi tidak hanya terbatas pada penggunaan komputer. Ruang lingkupnya mencakup berbagai perangkat dan sistem komunikasi modern, seperti internet, telepon seluler, hingga platform digital yang memungkinkan masyarakat memperoleh dan menyebarluaskan informasi dengan lebih cepat.

Menurutnya, kemajuan teknologi telah membawa perubahan besar dalam sistem pemerintahan modern. Berbagai layanan dan proses administrasi kini dapat dijalankan secara lebih efektif, sementara masyarakat memiliki kesempatan yang lebih luas untuk terlibat dalam pengambilan keputusan maupun mengawasi kinerja pemerintah.

“Teknologi informasi menjadi sarana penting untuk menciptakan pemerintahan yang lebih terbuka. Masyarakat kini memiliki akses yang lebih mudah terhadap informasi sekaligus dapat berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi,” ujarnya.

Ia menilai kehadiran teknologi digital telah memberikan dampak positif terhadap tata kelola pemerintahan, mulai dari peningkatan efisiensi pelayanan, kemudahan akses informasi publik, hingga penguatan akuntabilitas penyelenggara negara. Namun demikian, Nurhadi mengingatkan bahwa transformasi digital juga menghadirkan sejumlah tantangan yang perlu mendapat perhatian serius.

Kesenjangan akses teknologi, keamanan data pribadi, serta maraknya penyebaran informasi palsu atau hoaks menjadi persoalan yang harus diantisipasi bersama. Karena itu, ia mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan proses digitalisasi berjalan secara inklusif agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, narasumber kegiatan, Iwan Wahyudi, memaparkan pentingnya penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau e-government dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Menurut Iwan, digitalisasi memungkinkan masyarakat memperoleh berbagai layanan secara lebih praktis, mulai dari pengurusan administrasi kependudukan, pembayaran pajak, hingga proses perizinan yang dapat dilakukan secara daring tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintahan.

“Melalui penerapan layanan digital, pemerintah dapat menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, efisien, transparan, dan mudah diakses masyarakat,” jelasnya.

Ia menambahkan, pengembangan e-government sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Meski demikian, keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, serta kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan layanan digital.

Menutup kegiatan tersebut, Nurhadi kembali menegaskan bahwa teknologi informasi merupakan salah satu instrumen utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance.

Dengan dukungan infrastruktur yang memadai, peningkatan literasi digital, serta regulasi yang adaptif, teknologi diyakini mampu memperkuat transparansi, memperluas partisipasi warga, dan meningkatkan efektivitas pengawasan publik dalam kehidupan demokrasi daerah.

(ADV/DPRD provinsi)

BALIKPAPAN, SWARAREPUBLIKA.com - Pada Malam Penganugerahan BK Award 2023 yang digelar Badan Kehormatan DPRD Kaltim, sebanyak 14 Anggota DPRD Kaltim yang menerima penghargaan malam itu. Salah satunya Safuad, Anggota DPRD Kaltim dari Fraksi PDI Perjuangan, (20/10/2023)

Safuad berhasil mendapatkan penghargaan dari Badan Kehormatan setelah masuk nominasi BK Award 2023 Kategori Anggota Fraksi Terbaik bersama koleganya Ananda Emira Moeis.

Badan Kehormatan (BK) Award yang diadakan di Hotel Platinum Balikpapan, ingin memberikan apresiasi pada kinerja anggota Dewan sehingga lebih memacu sebagai wakil rakyat dan bekerja untuk kepentingan rakyat kaltim. 

Atas penghargaan itu, Safuad manyampaikan apresiasi kepada Pimpinan DPRD Kaltim, BK DPRD Kaltim, Sekwan, dan seluruh pihak yang telah memberikan penilaian secara subjektif. “Terimakasih kepada Badan Kehormatan atas penghargaan yang telah diberikan,” ujarnya.

Penghargaan ini kata Safuad menjadi motivasi dirinya menjadi lebih baik lagi dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat.

“Saya hanya bisa melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggungjawab sebagai anggota dewan. Semoga ini juga bisa memotivasi teman-teman di DPRD Kaltim untuk menjadi lebih baik lagi,” sebut Politis PDI Perjuangan ini.

Sementara, Ketua BK DPRD Kaltim Sutomo Jabir mengatakan, program BK Award akan terus dilanjutkan di tahun berikutnya. “Karena ini sudah masuk salah satu program DPRD Kaltim, khususnya di BK,” ujarnya Pelaksanaan BK Award ini kata dia merupakan yang pertama dilakukan DPRD Kaltim.

Karena perdana, tentu kata dia, masih ada kekurangan-kekurangan yang butuh penyempurnaan, baik dalam sistem penilaian maupun dalam sistem penyelenggaraannya itu sendiri.

“Oleh karena itu, kedepannya tentu kita akan melakukannya lebih baik lagi. Tapi saya pikir apa yang dihasilkan oleh tim BK Award ini, itu merupakan sesuatu yang sudah bagus. Tinggal kita tingkatkan lagi,” jelas Sutomo Jabir.(adv/dprdkaltim).