DPRD Balikpapan

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, menekankan pentingnya penempatan Tempat Pemungutan Suara (TPS) di lokasi yang mudah dijangkau masyarakat pada Pilkada Serentak 2024, yang akan berlangsung 27 November mendatang. Ia menyampaikan hal ini dalam rapat koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Balikpapan yang diadakan di Aula Kantor KPU Balikpapan,  pada Rabu (23/10/2024).

Rapat ini dihadiri jajaran Forkopimda, Ketua KPU, dan Bawaslu Kota Balikpapan. “Lokasi TPS harus strategis dan mudah diakses, terutama di wilayah yang sulit dijangkau, agar tidak ada pemilih yang kesulitan menggunakan hak suaranya,” kata Alwi.

Ia mengingatkan bahwa aksesibilitas TPS sangat penting untuk memastikan semua warga dapat berpartisipasi dalam pemilu tanpa hambatan. Selain itu, Alwi juga menggarisbawahi pentingnya kesiapan logistik sebelum hari pemungutan suara untuk menghindari hambatan teknis. “Kesiapan logistik harus dijamin, dan koordinasi antari nstansi harus optimal agar Pilkada berjalan lancar dan aman,” tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, Komisioner KPU Kota Balikpapan Divisi Penyelenggaraan, Farida Asmauanna, menyatakan bahwa proses pengiriman logistik Pilkada masih berlangsung. Logistik yang sedang dikirim meliputi alat bantu pemilih tunanetra, surat suara, formulir A-4, dan plano.

Farida memastikan bahwa pengadaan logistik telah dilakukan jauh-jauh hari untuk menjamin ketepatan waktu distribusi. “Surat suara sudah selesai dicetak dan sedang dalam proses pengiriman. Semua kebutuhan logistik telah dipesan lebih awal untuk memastikan semuanya tiba tepat waktu di setiap TPS,” jelas Farida.

Ia menambahkan bahwa surat suara diproduksi di Semarang, sedangkan alat bantu pemilih tunanetra diproduksi di Kudus, Jawa Tengah. Dengan berbagai persiapan yang dilakukan, KPU Kota Balikpapan optimis Pilkada dapat terlaksana sesuai jadwal dan berjalan lancar.

Farida menyampaikan harapannya agar seluruh masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dan menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara nanti.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Anggota DPRD Kota Balikpapan, Nelly Turuallo, menyampaikan apresiasi atas peresmian toko penyeimbang di Pasar Klandasan dan Pasar Pandansari. Langkah ini dianggap sebagai bentuk inovasi pemerintah dalam menghadapi kondisi ekonomi yang tidak stabil. "Ini merupakan kreativitas pemerintah untuk menjaga kestabilan ekonomi di tengah ketidakpastian," ujarnya kepada media, Jumat, 25 Oktober 2024.

Sebagai politisi Partai Golkar, Nelly mengungkapkan kebanggaannya bahwa Balikpapan menjadi salah satu kota yang memiliki toko penyeimbang di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). "Belum semua daerah di Kaltim memiliki fasilitas ini, jadi kita sangat bersyukur. Peresmian oleh Penjabat Gubernur Kaltim juga menunjukkan dukungan penuh dari pemerintah," ucapnya.

Nelly juga menjelaskan bahwa di Kaltim terdapat enam toko penyeimbang, dengan dua di antaranya berada di Balikpapan, sementara yang lain tersebar di Samarinda, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kabupaten Paser. "Dengan adanya dua toko di Balikpapan, ini sangat membantu. Seringkali komoditas seperti cabai dan ikan layang memicu inflasi," tambahnya.

Ia berharap keberadaan toko penyeimbang ini dapat menjaga kestabilan harga bahan pokok dan menekan laju inflasi. "Ketika inflasi terjadi, pemerintah dapat segera bertindak untuk menstabilkan harga. Ini adalah langkah yang sangat baik dan bisa menjadi contoh bagi provinsi lainnya," jelasnya.

Direktur Perumda Manuntung Sukses, Andi Sangkuru, menambahkan bahwa toko penyeimbang merupakan inisiatif pemerintah Kaltim untuk mengendalikan inflasi dan memastikan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat. "Perumda Manuntung Sukses ditugaskan untuk mengelola toko ini sebagai bagian dari peran aktif dalam TPID Kota Balikpapan," terangnya.

Toko penyeimbang di Balikpapan diberi nama "Gerakan Stabilisasi Inflasi Terkendali" atau Gesit, yang menyediakan berbagai komoditas seperti beras, minyak goreng, telur, gula, dan hortikultura. "Dinas Perdagangan Kota Balikpapan telah memberikan dua kios di masing-masing pasar, dan peresmian difokuskan di Pasar Klandasan," pungkas Andi.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan mendukung penuh upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan dalam melakukan revitalisasi pasar-pasar di kota tersebut.

Dukungan ini disampaikan oleh Anggota DPRD Balikpapan, Nelly Turuallo, usai peresmian Toko Penyeimbang di Pasar Klandasan, Jumat, 25 Oktober 2024. Nelly menyatakan, Pemkot melalui Dinas Perdagangan (Disdag) telah memulai revitalisasi di Pasar Klandasan dan penataan di Pasar Pandansari. "Kami ingin agar revitalisasi pasar bisa segera menyeluruh, tapi mengingat keterbatasan anggaran daerah, pelaksanaannya perlu dilakukan secara bertahap," jelas Nelly.

Sebagai anggota legislatif dari Partai Golkar, Nelly menekankan bahwa pasar-pasar di Balikpapan harus tertata rapi dan bersih agar memberikan dampak positif bagi pedagang maupun pengunjung. "Revitalisasi pasar tidak hanya meningkatkan kenyamanan, tetapi juga menciptakan suasana pasar yang lebih teratur.

Saat ini, Pasar Klandasan telah jauh lebih nyaman dibanding sebelumnya," tambahnya. Di kesempatan lain, Kepala Disdag Balikpapan, Haemusri Umar, menguraikan bahwa proses revitalisasi Pasar Klandasan dilakukan secara bertahap, dimulai dari Blok A dan Blok B, sementara pengerjaan Blok C masih berlangsung dengan anggaran sekitar Rp 6,6 miliar dari APBD Tahun 2024. "Untuk pembangunan Blok A dan Blok B, kami juga menerima bantuan dana dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur," ujarnya.

Haemusri menambahkan, revitalisasi ini bertujuan menciptakan pasar yang nyaman dan aman bagi pengunjung serta pedagang. Penataan pasar diharapkan mampu menghadirkan suasana santai dan memudahkan aktivitas jual beli. Dengan pasar yang tertata rapi dan bersih, para pedagang dan pembeli dapat menikmati lingkungan yang lebih nyaman dan teratur dalam beraktivitas.

Melalui revitalisasi ini, DPRD dan Pemkot Balikpapan berharap agar pasar-pasar tradisional mampu bersaing dengan pusat perbelanjaan modern, sehingga tetap menjadi pilihan utama masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Pajak menjadi salah satu sumber utama pembiayaan bagi pembangunan di Kota Balikpapan, sehingga berperan penting dalam mendukung berbagai program prioritas kepala daerah. Kesadaran dan partisipasi aktif dari para wajib pajak sangatlah krusial agar pembangunan kota dapat berjalan optimal.

Pemerintah Kota Balikpapan, melalui Badan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD), memberikan apresiasi kepada warga yang taat pajak melalui kegiatan Gebyar Pajak Daerah Kota Balikpapan. Program ini bertujuan untuk mendorong kesadaran masyarakat terhadap pentingnya membayar pajak tepat waktu demi kemajuan kota.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, Laisa Hamisah, menyambut baik inisiatif Pemkot ini. Ia menekankan bahwa pajak memiliki peran penting dalam pembangunan daerah. "Pajak sangat diperlukan," ujarnya kepada media pada Kamis, 24 Oktober 2024.

Menurutnya, apresiasi kepada wajib pajak yang taat dapat menjadi motivasi bagi masyarakat untuk semakin sadar akan kewajiban mereka dalam membayar pajak. Gebyar Pajak diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat Balikpapan akan pentingnya pajak bagi kemajuan kota. Laisa menambahkan, kontribusi dari pajak langsung berdampak pada peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang kemudian akan dimanfaatkan untuk berbagai keperluan pembangunan. "Kontribusinya kembali untuk pembangunan Kota Balikpapan.

Diharapkan masyarakat sadar pajak demi kebaikan kota," lanjutnya. Sebagai pintu gerbang Ibu Kota Negara (IKN), Balikpapan perlu mempersiapkan infrastruktur yang memadai untuk mendukung perkembangan di sekitar IKN. Pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan publik di Balikpapan sebagian besar bergantung pada pajak dan retribusi yang disetorkan oleh masyarakat.

Dengan demikian, setiap pajak yang dibayarkan akan kembali ke masyarakat dalam bentuk pembangunan dan layanan yang lebih baik.

(ADV/j)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Anggota DPRD Kota Balikpapan, Nelly Turuallo, menyampaikan apresiasi atas peresmian toko penyeimbang di Pasar Klandasan dan Pasar Pandansari. Langkah ini dianggap sebagai bentuk inovasi pemerintah dalam menghadapi kondisi ekonomi yang tidak stabil. "Ini merupakan kreativitas pemerintah untuk menjaga kestabilan ekonomi di tengah ketidakpastian," ujarnya kepada media, Jumat, 25 Oktober 2024.

Sebagai politisi Partai Golkar, Nelly mengungkapkan kebanggaannya bahwa Balikpapan menjadi salah satu kota yang memiliki toko penyeimbang di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). "Belum semua daerah di Kaltim memiliki fasilitas ini, jadi kita sangat bersyukur.

Peresmian oleh Penjabat Gubernur Kaltim juga menunjukkan dukungan penuh dari pemerintah," ucapnya. Nelly juga menjelaskan bahwa di Kaltim terdapat enam toko penyeimbang, dengan dua di antaranya berada di Balikpapan, sementara yang lain tersebar di Samarinda, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kabupaten Paser. "Dengan adanya dua toko di Balikpapan, ini sangat membantu. Seringkali komoditas seperti cabai dan ikan layang memicu inflasi," tambahnya.

Ia berharap keberadaan toko penyeimbang ini dapat menjaga kestabilan harga bahan pokok dan menekan laju inflasi. "Ketika inflasi terjadi, pemerintah dapat segera bertindak untuk menstabilkan harga. Ini adalah langkah yang sangat baik dan bisa menjadi contoh bagi provinsi lainnya," jelasnya.

Direktur Perumda Manuntung Sukses, Andi Sangkuru, menambahkan bahwa toko penyeimbang merupakan inisiatif pemerintah Kaltim untuk mengendalikan inflasi dan memastikan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat. "Perumda Manuntung Sukses ditugaskan untuk mengelola toko ini sebagai bagian dari peran aktif dalam TPID Kota Balikpapan," terangnya.

Toko penyeimbang di Balikpapan diberi nama "Gerakan Stabilisasi Inflasi Terkendali" atau Gesit, yang menyediakan berbagai komoditas seperti beras, minyak goreng, telur, gula, dan hortikultura. "Dinas Perdagangan Kota Balikpapan telah memberikan dua kios di masing-masing pasar, dan peresmian difokuskan di Pasar Klandasan," pungkas Andi.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Proses pembangunan Rumah Sakit (RS) Balikpapan Barat terus berlanjut meskipun berbagai kendala masih mengancam. Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, mengungkapkan bahwa proyek ini sempat terganggu, terutama terkait masalah lahan dan aksi protes dari masyarakat sekitar.

Alwi menjelaskan, “Sebelumnya ada permasalahan lahan, namun masalah tersebut sudah terselesaikan. Selain itu, muncul pula aksi protes dari beberapa warga yang kini telah kami atasi melalui mediasi di kantor kecamatan.” Protes dari warga terjadi karena getaran yang ditimbulkan oleh pekerjaan pancang.

Getaran ini berdampak pada rumah dan jembatan di sekitar lokasi pembangunan, sehingga menimbulkan keresahan dan membuat warga menghentikan sementara kegiatan konstruksi. “Warga sempat menghentikan pekerjaan karena getaran dari pancang membuat beberapa bangunan goyang.

Namun, Alhamdulillah, masalah tersebut sudah selesai, dan pembangunan rumah sakit bisa dilanjutkan,” tambah Alwi. Meski pembangunan kembali berjalan, Alwi menyatakan kekhawatirannya terkait waktu penyelesaian proyek.

Dengan sisa waktu pengerjaan hanya dua bulan, ia pesimis proyek ini dapat selesai tepat waktu sesuai target akhir Desember. “Saya pesimis proyek ini akan selesai sesuai jadwal. Kemungkinan besar, kontraktor harus meminta perpanjangan waktu hingga 50 hari.

Namun, pihak kontraktor keberatan dikenakan denda harian yang bisa mencapai Rp 50 juta,” ungkapnya. Alwi menegaskan bahwa keterlambatan ini bukan sepenuhnya kesalahan kontraktor, karena mereka telah siap dengan material dan peralatan.

Dengan harapan tinggi dan dukungan masyarakat, Alwi berharap pembangunan RS Balikpapan Barat dapat segera rampung dan memberikan manfaat besar bagi kesehatan masyarakat di wilayah tersebut. (ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN-Hingga saat ini, Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan masih belum terbentuk. Masih ada beberapa fraksi belum mengirimkan nama-nama untuk ditetapkan pada AKD di kepemimpinan Alwi Al Qadri, selaku Ketua DPRD Balikpapan periode 2024-2029.

Alwi menginginkan pembentukan AKD DPRD Balikpapan, untuk bisa segera cepat terbentuk, hanya saja masih ada beberapa fraksi yang belum mengirimkan nama-nama yang akan ditempatkan pada masing-masing AKD.

"Kita sudah satu kali bersurat dan hari ini kita bersurat untuk kedua kalinya, agar segera memberikan nama-nama, karena kita belum bisa bentuk AKD kalau berkas-berkas belum selesai," ucapnya kepada awak media di Kantor DPRD Balikpapan, pada hari Senin, 21 Oktober 2024.

Berdasarkan Informasi dari Sekretaris Dewan, Arfiansyah, Alwi menyebutkan fraksi yang belum mengirimkan nama-nama tersebut adalah dari fraksi PKB fraksi Gerindra dan fraksi PDIP. "Kita tidak bisa menjalankan, kalau daftar nama tidak ada. Yang jelas akhir bulan depan sudah harus terbentuk AKD," tegasnya.

Alwi berharap fraksi dapat segera mengirimkan nama-namanya, sehingga pengesahan APBD Tahun 2025 dapat segera diparipurnakan. Seyogyanya AKD itu sudah harus terbentuk, jika melihat dari tahun sebelumnya. Pembentukan AKD selesai terlebih dulu kemudian bisa melakukan tahapan pengesahan APBD. "Biasa seperti itu.

Sebenarnya ada opsi lain, tanpa AKD pun bisa tapi saya tidak mau ambil resiko, saya ingin AKD kelar dulu," katanya. Pembentukan AKD DPRD Balikpapan juga sempat ditanyakan Penjabat Sementara (Pjs) Wali Kota Balikpapan, Ahmad Muzakkir saat bersilaturahmi ke Kantor DPRD Balikpapan, pada hari ini, karena ini ada hubungannya dengan penetapan APBD Kota Balikpapan Tahun 2024.

Dikesempatan yang berbeda, Ketua Fraksi PKB include Hanura dan Demokrat, Halili Adinegara menyampaikan fraksi PKB belum mengirimkan nama-nama untuk AKD, dikarenakan masih melaksanakan rapat internal fraksi. Fraksi PKB terdapat tiga partai politik sehingga perlu disinergikan. "Kami segera mengirimkan nama-nama anggota untuk ditempatkan setiap AKD, setelah melaksanakan rapat internal," pungkasnya.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dengan agenda membahas persiapan logistik serta pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Balikpapan 2024.

Dalam pertemuan tersebut, Alwi menyoroti beberapa aspek penting terkait logistik dan Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Alwi mengajukan pertanyaan kepada Ketua KPU Balikpapan, Prakoso Yudho Lelono, terkait masalah kekurangan surat suara yang sempat terjadi pada Pemilu sebelumnya. Ia berharap kejadian serupa tidak terulang dalam Pilkada mendatang. “Beliau sudah memastikan bahwa hal itu tidak akan terjadi lagi,” kata Alwi usai Rakor di Aula Kantor KPU Balikpapan, Rabu (23/10/2024).

Selain itu, Alwi juga menyoroti jarak TPS yang pada Pemilihan Legislatif (Pileg) sebelumnya dinilai terlalu jauh dari tempat tinggal masyarakat, yang membuat warga enggan untuk memilih. “Saya harap tidak ada lagi TPS yang jaraknya hampir satu kilometer dari rumah warga. Jika TPS terlalu jauh, khawatirnya akan banyak yang memilih untuk Golput,” tegasnya.

Ketua KPU Balikpapan, Prakoso, mengungkapkan bahwa pihaknya terus memantau kesiapan logistik, anggota KPPS, serta surat suara. Rakor ini dilakukan secara rutin setiap dua minggu untuk mengevaluasi perkembangan.

Selain masalah logistik, Forkopimda juga membahas kesiapan keamanan, di mana Kapolres Balikpapan, Kombes Pol Anton Firmanto, menyatakan kesiapan jajaran kepolisian dalam menjaga ketertiban selama pelaksanaan Pilkada serentak 2024. “Ini momen penting yang ditunggu masyarakat lima tahun sekali,” tambah Alwi. Alwi berharap dapat segera melakukan tinjauan lapangan bersama anggota DPRD setelah Alat Kelengkapan Dewan (AKD) terbentuk.

Ia menekankan pentingnya memastikan kesiapan di lapangan agar Pilkada berjalan lancar tanpa kendala. Prakoso menambahkan bahwa KPU terus menerima masukan dari berbagai pihak untuk memastikan Pilkada berjalan aman, tertib, dan kondusif. "Kesiapan kami terus meningkat," tutupnya. (ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, bersama anggota DPRD, Syarifudin Oddang, melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) di kawasan Graha Indah, Balikpapan Utara, pada Rabu (23/10/2024). Sidak ini dilakukan menanggapi laporan warga terkait aktivitas pengupasan lahan oleh perusahaan yang berencana membangun kawasan pergudangan di daerah tersebut.

Pengupasan lahan ini menimbulkan masalah bagi warga setempat, terutama di RT 11, 12, dan 13, yang terdampak banjir akibat perubahan lingkungan tersebut. Alwi merasa terkejut melihat adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan pengelola lahan. Perusahaan tersebut diduga tidak membangun bozem atau bendali sebagai upaya pengendalian banjir, serta merusak lahan mangrove yang seharusnya dilindungi.

"Pengupasan lahan yang dilakukan PT 52 untuk pembangunan gudang telah menyebabkan kerugian besar bagi warga, salah satunya banjir yang merusak beberapa rumah," ujar Alwi di lokasi sidak. Ia juga menyampaikan bahwa aktivitas ini terkesan dibiarkan tanpa pengawasan dari pihak berwenang. “Mereka melakukan pengupasan lahan tanpa mengikuti aturan, termasuk merusak lahan mangrove.

Ini sudah berlangsung selama delapan bulan tanpa tindakan tegas, sehingga seolah-olah ada pembiaran,” tegasnya dengan nada prihatin.

Alwi menegaskan bahwa pihaknya akan segera memanggil semua pihak terkait untuk dimintai keterangan, termasuk perusahaan, instansi terkait, Ketua RT, serta warga yang terdampak. Rapat dengar pendapat (RDP) akan digelar guna mencari solusi yang tepat atas permasalahan ini. “Kami akan mengadakan RDP dan mengundang semua pihak yang bertanggung jawab,” pungkas Alwi.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Balikpapan, Rita, yang turut hadir dalam sidak, menambahkan bahwa pengupasan lahan tersebut dilakukan tanpa izin site plan yang sah. "Seharusnya pengupasan lahan ini sudah dihentikan. Penindakan menjadi wewenang Satpol PP yang akan menghentikan aktivitas ini dan menyegel lokasi,” ungkapnya.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Anggota DPRD Kota Balikpapan, Subari, memberikan dukungan penuh terhadap langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan yang merencanakan pembangunan Rumah Sakit (RS) Tipe C serta sekolah menengah pertama (SMP) di Balikpapan Timur.

Menurut Subari, fasilitas tersebut sangat krusial bagi masyarakat di kawasan itu, terutama karena kebutuhan akan layanan kesehatan dan pendidikan terus meningkat. "Fasilitas kesehatan dan pendidikan merupakan kebutuhan mendesak bagi warga Balikpapan, khususnya di Balikpapan Timur.

Kami sangat mengapresiasi Pemkot yang sudah mendengarkan keluhan masyarakat selama ini," ujar Subari saat diwawancarai pada Rabu (23/10/2024).

Subari menjelaskan bahwa Balikpapan Timur merupakan salah satu wilayah yang jauh dari pusat kota, sehingga akses menuju fasilitas kesehatan utama memakan waktu yang cukup lama. Dengan adanya rumah sakit di wilayah tersebut, masyarakat setempat diharapkan bisa mendapatkan layanan kesehatan dengan lebih cepat dan efisien, tanpa harus melakukan perjalanan jauh.

Menurut Subari, perkembangan di Balikpapan Timur terus menunjukkan peningkatan, baik dari segi jumlah penduduk maupun kebutuhan infrastruktur. “Dengan jumlah penduduk yang semakin padat dan kemacetan yang mulai terasa, kehadiran fasilitas kesehatan menjadi kebutuhan yang mendesak bagi masyarakat setempat,” jelasnya.

Selain kebutuhan layanan kesehatan, pembangunan sekolah di Balikpapan Timur juga menjadi sorotan. Dengan dibangunnya SMP di Manggar Baru, diharapkan dapat mengurangi permasalahan yang selalu terjadi setiap tahun, terutama terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). "Dengan adanya SMP di wilayah ini, kami harap masalah PPDB yang sering dikeluhkan para orang tua dapat teratasi," tambahnya.

Subari juga menekankan bahwa pencapaian ini adalah hasil dari sinergi antara DPRD dan Pemkot Balikpapan. "Alhamdulillah, semua ini adalah perjuangan bersama, dan semoga pembangunan ini segera terwujud untuk kesejahteraan masyarakat," tutupnya.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Kemacetan lalu lintas di Balikpapan semakin terasa di berbagai titik, terutama di wilayah Balikpapan Timur. Menanggapi hal ini, anggota DPRD Balikpapan, Suriani, menyoroti pentingnya langkah-langkah strategis dari Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Menurutnya, pembangunan jalan tembus dan solusi lain harus segera dirancang. Suriani menjelaskan, kemacetan tidak hanya terjadi di Balikpapan Timur, tetapi juga di beberapa lokasi lain. Jalan MT Haryono dari arah Damai menuju Balikpapan Baru, kawasan Jalan Jendral Sudirman di depan Balikpapan Super Block (BSB), serta pertigaan Kilometer 5 Jalan Soekarno Hatta sering mengalami kepadatan.

Kemacetan juga kerap terjadi di jalur Grand City menuju Polda, terutama pada sore hari saat jam pulang kerja. Ia menyarankan, selain memperlebar jalan yang ada, Pemkot Balikpapan perlu membangun jalur alternatif untuk mengurai kemacetan. Namun, untuk merealisasikan program tersebut, diperlukan anggaran yang memadai. "Anggaran bisa diusulkan ke pemerintah pusat, mengingat Balikpapan adalah kota penyangga IKN dan beberapa jalannya berstatus jalan nasional," jelas Suriani, Rabu (23/10/2024).

Lebih lanjut, ia menekankan perlunya jalan alternatif yang menghubungkan Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman dengan Jalan Soekarno Hatta di Karang Joang, Balikpapan Utara. Selain itu, perlu juga dibangun jalan yang menghubungkan Jalan Mulawarman dengan Jalan Soekarno Hatta di Karang Joang, untuk mengantisipasi kemacetan yang semakin parah, terutama saat jam sibuk.

Suriani juga menegaskan bahwa Kota Balikpapan harus mempersiapkan diri dari berbagai aspek, terutama infrastruktur, mengingat posisinya sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). "Kehadiran IKN semakin dekat, dan Balikpapan harus siap. Salah satunya dengan membangun infrastruktur jalan untuk mengatasi kemacetan," ujarnya.

Ia berharap, upaya Pemkot Balikpapan dalam membangun jalan baru dan jalur alternatif dapat segera terlaksana, terutama di kawasan Balikpapan Timur, agar permasalahan kemacetan dapat teratasi.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Debat publik pertama untuk pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan telah digelar pada Rabu, 23 Oktober 2024, di Hotel Novotel Balikpapan. Acara ini menampilkan tiga pasangan calon (paslon) yang bersaing dalam Pilkada mendatang.

Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, turut hadir dan menyaksikan langsung debat tersebut. Ia menyampaikan pandangannya terkait acara ini. “Alhamdulillah, semua paslon menyampaikan visi dan misi mereka dengan baik," ujarnya kepada media.

Alwi juga berharap agar debat ini tetap berfokus pada adu visi dan misi, bukan pada serangan personal. “Kita tekankan kepada penyelenggara agar debat tidak menjadi ajang saling serang secara personal, tapi lebih pada persaingan gagasan,” tambahnya.

Menurut Alwi, masyarakat Balikpapan akan menilai kualitas calon pemimpin melalui visi dan misi yang mereka sampaikan, yang akan mempengaruhi masa depan kota selama lima tahun mendatang. “Ini siaran langsung, dan masyarakat Balikpapan bisa menilai langsung calon pemimpin mereka,” ungkapnya.

Ia juga berharap, dengan mengikuti debat ini, masyarakat akan lebih yakin dalam menentukan pilihan pada tanggal 27 November 2024. Sementara itu, Ketua KPU Balikpapan, Prakoso Yudho Lelono, juga merasa puas dengan kelancaran jalannya debat. "Syukur alhamdulillah, debat pertama berjalan dengan lancar, tertib, dan sesuai harapan kita semua,” jelasnya.

Prakoso menegaskan bahwa debat publik ini bertujuan memberikan gambaran lebih jelas kepada masyarakat mengenai visi, misi, dan program kerja masing-masing paslon. "Debat ini bagian dari kampanye yang memungkinkan warga Balikpapan memahami secara mendalam program dari setiap paslon," terangnya.

Debat publik kedua akan dilaksanakan pada 7 November 2024, sementara debat ketiga dijadwalkan pada 18 November 2024.

(ADV)