DPRD Balikpapan

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, turut meramaikan Balikpapan Expo 2025, yang digelar dalam rangka HUT Kota Balikpapan ke-128. Acara yang bertema "Harmoni Berkelanjutan" ini berlangsung di Taman Bekapai, Minggu (16/2/2025), dengan menghadirkan berbagai kegiatan yang mengusung keberagaman budaya dan penguatan ekonomi kreatif.

Balikpapan Expo 2025 menjadi wadah bagi komunitas lokal, pelaku UMKM, serta instansi pemerintahan untuk memamerkan produk unggulan dan atraksi seni. Beragam kegiatan digelar, mulai dari festival kuliner, pertunjukan musik, tarian tradisional dan kontemporer, hingga senam massal.

Acara ini tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga sarana mempererat kebersamaan masyarakat dalam membangun kota yang lebih maju dan berkelanjutan. Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, memberikan apresiasi terhadap partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keberagaman budaya serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

“Balikpapan Expo bukan sekadar perayaan, tetapi juga momentum untuk memperkuat rasa persatuan dan mendukung keberlanjutan kota. Melalui kegiatan ini, kita bisa melihat bagaimana budaya dan ekonomi kreatif dapat berjalan beriringan dalam membangun Balikpapan yang lebih maju,” ujarnya.

Selain itu, Alwi menegaskan komitmen DPRD dalam mendukung program-program yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Kami akan terus mendorong pengembangan UMKM dan pelestarian budaya sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang berkelanjutan. Keberlanjutan bukan hanya soal lingkungan, tetapi juga bagaimana kita menjaga kearifan lokal dan memberdayakan ekonomi rakyat,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Balikpapan, Ratih Kusuma, menyampaikan bahwa Mini Expo ini memberikan ruang bagi kreativitas masyarakat, khususnya musisi, pelaku seni, serta UMKM.

"Kami menghadirkan sekitar 60 anak muda dari berbagai band lokal yang siap menghibur pengunjung, selain penampilan tarian yang juga menarik," ujarnya. Ratih berharap kegiatan ini dapat menjadi wadah bagi komunitas lokal untuk saling mengenal dan berkolaborasi dalam bidang seni dan ekonomi kreatif. 

“Mini Expo Bekapai bukan hanya ajang hiburan, tetapi juga platform untuk mempromosikan komunitas-komunitas lokal di berbagai bidang, seperti musik, tarian, dan seni lainnya,” tambahnya.

Ia juga memastikan bahwa Mini Expo ini akan menjadi agenda tahunan yang rutin diselenggarakan guna terus mendukung industri kreatif di Balikpapan. Acara yang berlangsung sejak pagi hingga sore hari ini sukses menarik perhatian warga.

Pengunjung menikmati berbagai hiburan, membeli produk UMKM, serta menyaksikan beragam pertunjukan seni yang ditampilkan. Balikpapan Expo 2025 pun menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan komunitas dalam membangun kota yang lebih berdaya dan berkelanjutan. (ADV)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Balikpapan kembali mempertegas identitasnya sebagai kota yang menghargai keberagaman budaya dengan menggelar Pawai Budaya Nusantara 2025.

Acara yang menjadi bagian dari peringatan HUT ke-128 Kota Balikpapan ini tidak hanya menjadi tontonan meriah, tetapi juga simbol persatuan dalam keberagaman. Meriahkan Kota dengan Kekayaan Budaya Pawai yang berlangsung pada Minggu, 16 Februari 2025, sukses menarik perhatian ribuan peserta dan warga yang memadati sepanjang rute dari Lapangan Sudirman hingga Gedung Parkir Serbaguna Klandasan.

Berbagai komunitas, pelajar, instansi pemerintah, serta paguyuban daerah menampilkan keindahan budaya masing-masing melalui busana adat dan pertunjukan seni. Alunan musik tradisional, tarian daerah, serta atraksi budaya khas Nusantara mengiringi jalannya pawai.

Tak hanya masyarakat Balikpapan, peserta dari berbagai daerah di Indonesia turut serta, menunjukkan semangat kebersamaan dalam keberagaman.

Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, yang hadir bersama Forkopimda, menyampaikan apresiasinya terhadap gelaran ini. > "Pawai Budaya ini mencerminkan harmoni dan persatuan di Balikpapan. Semoga kota ini semakin maju dan tetap menjadi tempat yang ramah serta berbudaya," ujar Alwi Al Qadri.

Atraksi Budaya yang Memukau Sejumlah pertunjukan menjadi sorotan dalam pawai kali ini, mulai dari Reog Ponorogo asal Jawa Timur, Tari Dayak khas Kalimantan, hingga berbagai tarian daerah lain yang menampilkan kekayaan budaya Indonesia.

Lebih dari sekadar hiburan, pawai ini juga memiliki nilai edukatif bagi masyarakat, terutama generasi muda, untuk lebih mengenal dan mencintai budaya bangsa. Sebagai bagian dari rangkaian HUT ke-128 Kota Balikpapan, Pawai Budaya Nusantara bukan hanya perayaan, tetapi juga wadah untuk mempererat hubungan antarkomunitas.

Dengan tema Harmoni Berkelanjutan, Balikpapan menunjukkan bahwa keberagaman adalah kekuatan dalam membangun kota yang lebih inklusif dan maju.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKa.com, Balikpapan - Anggota Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Nelly Turuallo, menegaskan bahwa sektor pendidikan memegang peran krusial dalam mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

Oleh karena itu, ia mendorong Kota Balikpapan untuk mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas sejak dini guna menghadapi tantangan di masa depan. “Kami di Komisi IV DPRD Balikpapan sangat fokus pada bidang pendidikan dan kesehatan

Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud telah menyampaikan visi Indonesia Emas 2045, dan harapan kami adalah Balikpapan memiliki SDM yang berkualitas pada waktu itu,” ujar Nelly Turuallo dalam wawancaranya pada Kamis, 13 Februari 2025. Menurutnya, kesiapan SDM bukan hanya tentang meningkatkan kualitas akademik, tetapi juga membekali generasi muda dengan keterampilan praktis dan karakter yang kuat.

Pendidikan yang baik tidak hanya menghasilkan individu yang cerdas, tetapi juga pribadi yang memiliki etika, disiplin, dan kompetensi tinggi untuk bersaing dalam dunia kerja serta kehidupan sosial. “Anak-anak sekolah dan pemuda-pemudi saat ini adalah generasi yang harus dipersiapkan

n baik. Mereka harus cerdas secara pengetahuan, terampil dalam skill, dan tentunya memiliki sikap beretika yang baik. Ini adalah tanggung jawab kita bersama sebagai pemangku kepentingan dalam mencapainya,” tambahnya.

Ia pun menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia pendidikan dalam6 menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Kolaborasi yang kuat diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas pendidikan di Balikpapan, sehingga mampu mencetak generasi yang siap menghadapi era globalisasi.

Sebagai kota yang terus berkembang pesat, Balikpapan harus memiliki SDM yang unggul agar dapat bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Dengan langkah-langkah konkret dalam pembangunan pendidikan, Nelly berharap Balikpapan dapat berkontribusi besar dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara maju di tahun 2045.

(ADV/J) 

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Balikpapan, Iwan Wahyudi, menegaskan perlunya regulasi khusus untuk mengatur penyelenggaraan pondok pesantren di kota ini.

Langkah ini didorong oleh meningkatnya jumlah pesantren di Balikpapan, yang bertambah dari 11,6% pada 2018 menjadi 13,8% pada 2023 dari total pondok pesantren di Kalimantan Timur. Menurut Iwan, pertumbuhan jumlah pesantren mencerminkan semangat masyarakat dalam membangun pendidikan berbasis agama.

Namun, hingga kini belum ada regulasi spesifik yang mengatur berbagai aspek penyelenggaraan pesantren, mulai dari standar fasilitas, sistem pendidikan, hingga mekanisme pendanaan. "Oleh karena itu, kami mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pondok Pesantren agar ada kepastian hukum serta pedoman yang jelas bagi pemerintah daerah dalam mendukung perkembangan pesantren," ujar Iwan saat diwawancarai wartawan, Kamis (13/2/2025).

Ia menekankan bahwa pesantren memiliki peran strategis dalam membentuk generasi yang berakhlak, beriman, dan memiliki keterampilan untuk menghadapi tantangan zaman. Namun, tanpa regulasi yang jelas, banyak pesantren menghadapi kendala dalam pengadaan fasilitas, pendanaan, dan dukungan kebijakan dari pemerintah daerah.

Raperda yang tengah disusun mencakup 12 Bab dan 25 Pasal yang mengatur berbagai aspek krusial, seperti prosedur pendirian pondok pesantren, perencanaan dan pengembangan, peran serta masyarakat dan dunia usaha, hingga sistem informasi serta mekanisme pendanaan.

Melalui regulasi ini, diharapkan pesantren di Balikpapan dapat berkembang lebih baik dengan dukungan yang memadai dari pemerintah dan masyarakat. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk memastikan kualitas pendidikan di pesantren tetap terjaga sesuai standar yang telah ditetapkan.

Dalam hal pendanaan, Raperda ini mendorong adanya alokasi anggaran yang jelas dari pemerintah daerah, serta peluang kerja sama dengan pihak swasta dan lembaga sosial untuk mendukung keberlangsungan pesantren.

Pemerintah Kota Balikpapan dan DPRD berharap regulasi ini dapat segera dibahas dan disahkan, mengingat peran pesantren yang semakin vital dalam membangun karakter generasi muda. "Dengan adanya peraturan ini, pondok pesantren di Balikpapan diharapkan tidak hanya menjadi pusat pendidikan agama, tetapi juga mampu mencetak lulusan yang siap bersaing di dunia kerja serta memiliki keterampilan sosial yang baik," tutup Iwan.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Anggota Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Subari, menyatakan optimisme terhadap potensi besar Taman Wisata Bukit Pringgodani yang terletak di kawasan Jalan Gunung Binjai, Kelurahan Teritip, Balikpapan Timur. Ia menilai destinasi wisata ini memiliki daya tarik yang stabil dan berkelanjutan.

Menurut Subari, setelah meninjau langsung lokasi tersebut, aktivitas wisata di Bukit Pringgodani menunjukkan tren yang berbeda dibandingkan destinasi baru lainnya. Ia menyoroti tingginya antusiasme pengunjung yang terus berlanjut hingga saat ini. “Biasanya, destinasi wisata yang baru hanya ramai pada awal pembukaannya, lalu berangsur sepi. Namun, Pringgodani tetap ramai hampir setiap akhir pekan,” ujarnya kepada media, Kamis (13/2/2025).

Keberlanjutan kunjungan wisatawan ini, lanjut Subari, menunjukkan bahwa Bukit Pringgodani memiliki daya tarik yang konsisten dan layak dikembangkan lebih lanjut. Ia menyoroti beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam upaya pengembangannya agar lebih maksimal. Salah satu aspek utama yang menjadi perhatian adalah pemanfaatan lahan yang masih luas.

Meskipun jumlah pengunjung terus meningkat, masih terdapat banyak area yang belum dimanfaatkan sepenuhnya. Subari menyarankan agar lahan tersebut dapat dikembangkan untuk menambah fasilitas pendukung yang menarik lebih banyak wisatawan. Selain itu, ia juga menyoroti peningkatan infrastruktur, terutama akses jalan.

Menurutnya, jalan menuju kawasan wisata tersebut masih tergolong sempit dan perlu diperbaiki agar mampu menampung arus kendaraan dengan lebih baik. Infrastruktur yang memadai akan meningkatkan kenyamanan pengunjung dan mendukung pertumbuhan wisata di kawasan tersebut.

Tak hanya itu, Subari menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah kota dan pihak terkait agar pengembangan Pringgodani berjalan optimal. Ia berharap adanya sinergi dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan infrastruktur wisata.

Lebih lanjut, Subari juga melihat potensi besar sektor wisata ini dalam mendorong pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sekitarnya. Ia menilai meningkatnya jumlah pengunjung dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian lokal, terutama bagi para pelaku usaha kecil yang bergerak di sektor kuliner, kerajinan, dan jasa pariwisata.

Dengan potensi besar yang dimilikinya, Subari berharap Taman Wisata Bukit Pringgodani dapat terus berkembang dan menjadi salah satu destinasi unggulan di Balikpapan Timur.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA com, Balikpapan - Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan sektor pariwisata di Kota Balikpapan. Peran aktif masyarakat dalam mengelola destinasi wisata semakin terlihat, sehingga membutuhkan dukungan lebih lanjut dari berbagai pihak.

Anggota Komisi II DPRD Balikpapan, Subari, memberikan apresiasi terhadap kontribusi Pokdarwis dalam memajukan sektor pariwisata. Menurutnya, banyak destinasi wisata yang berkembang dengan baik berkat pengelolaan langsung oleh masyarakat melalui kelompok ini. “Jika kita lihat, cukup banyak destinasi wisata yang berkembang pesat di Balikpapan, terutama yang dikelola oleh Pokdarwis. Di wilayah Balikpapan Selatan dan Timur, misalnya, ada beberapa destinasi yang tengah dikembangkan, yang menunjukkan partisipasi aktif masyarakat,” ujar Subari pada Kamis (13/2/2025).

Lebih lanjut, Subari menegaskan bahwa DPRD Balikpapan berkomitmen untuk menjembatani aspirasi Pokdarwis dengan pemerintah kota, terutama dalam penyediaan infrastruktur penunjang seperti akses jalan dan fasilitas pendukung lainnya. “Kami pasti akan terlibat dalam mendukung pengembangan wisata, khususnya terkait infrastruktur. DPRD akan menjadi penghubung antara Pokdarwis dan pemerintah untuk menyampaikan berbagai kebutuhan dan keluhan mereka,” jelasnya.

Ia juga menekankan bahwa Pokdarwis merupakan ujung tombak dalam pengembangan pariwisata di Balikpapan. Oleh karena itu, ia berharap ke depan akan ada lebih banyak sinergi antara pemerintah dan kelompok masyarakat ini guna meningkatkan daya tarik wisata kota.

Dukungan dari berbagai pihak, termasuk DPRD dan pemerintah, diharapkan dapat memperkuat sektor pariwisata dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Komisi II DPRD Kota Balikpapan tengah mengkaji konsep wisata Rumah Adat Nusantara sebagai bagian dari upaya pengembangan sektor pariwisata. Inisiatif ini diharapkan dapat memperkuat identitas Balikpapan sebagai kota yang heterogen sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Anggota Komisi II DPRD Balikpapan, Subari, menjelaskan bahwa sebagai kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), Balikpapan perlu terus beradaptasi dengan perkembangan, termasuk di sektor pariwisata. Salah satu langkah yang tengah dipertimbangkan adalah pembangunan kawasan wisata yang menampilkan rumah adat dari berbagai daerah di Indonesia.

“Balikpapan ini kota yang dihuni oleh berbagai suku. Kami di Komisi II sepakat untuk mengkaji pembangunan Rumah Adat Nusantara, tidak hanya sebagai daya tarik wisata, tetapi juga sebagai upaya meningkatkan PAD,” ujar Subari saat ditemui di gedung DPRD Balikpapan, Kamis (13/2/2025).

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa konsep wisata budaya ini tidak hanya menampilkan rumah adat, tetapi juga menghadirkan kuliner khas serta berbagai atraksi budaya dari masing-masing daerah. Dengan demikian, wisatawan dapat merasakan pengalaman budaya yang lebih autentik.

Subari menambahkan bahwa seiring pesatnya perkembangan Balikpapan, masyarakat membutuhkan lebih banyak pilihan tempat rekreasi. Sebagai kota dengan dominasi sektor jasa, keberadaan destinasi wisata yang beragam dinilai penting untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

“Kita melihat Balikpapan berkembang sangat cepat. Dengan kesibukan warga, mereka tentu membutuhkan tempat rekreasi yang memadai, baik wisata pantai maupun wisata budaya,” pungkasnya.

Kajian ini masih dalam tahap perencanaan, dan DPRD Balikpapan akan terus menggali berbagai aspek guna memastikan konsep tersebut dapat direalisasikan dengan optimal.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – DPRD Kota Balikpapan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Perdagangan serta Pertamina Patra Niaga untuk membahas persoalan kelangkaan dan lonjakan harga gas LPG 3 kg di pasaran.

Sekretaris Komisi II DPRD Balikpapan, Taufiq Qul Rahman, mengungkapkan bahwa berdasarkan data dari Pertamina, kuota LPG untuk Balikpapan sejatinya mencukupi dan bahkan mengalami peningkatan.

Namun, permasalahan justru muncul di tingkat distribusi pangkalan, yang diduga menjadi penyebab utama kelangkaan serta kenaikan harga di masyarakat. "Pertamina telah menyalurkan LPG sesuai kuota ke 11 agen resmi di Balikpapan, yang kemudian mendistribusikannya ke 794 pangkalan. Setiap pangkalan menerima sekitar 694 tabung per bulan.

Namun, ada dugaan bahwa sejumlah oknum pangkalan menahan distribusi dan menjual sebagian tabung kepada pengecer dengan harga lebih tinggi," jelas Taufiq. Akibat praktik ini, harga LPG di tingkat pengecer melonjak drastis hingga mencapai Rp50.000-Rp80.000 per tabung, jauh di atas harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan.

Kondisi ini dinilai merugikan masyarakat, terutama kalangan ekonomi menengah ke bawah yang sangat bergantung pada LPG bersubsidi. Sebagai langkah konkret, DPRD Balikpapan merekomendasikan pembentukan satuan tugas (Satgas) pengawasan distribusi LPG, yang melibatkan pemerintah daerah, Pertamina, serta masyarakat.

Satgas ini bertugas mengawasi distribusi LPG di setiap pangkalan guna memastikan tidak ada praktik penimbunan ataupun penyimpangan lainnya. "Jika pengawasan dilakukan secara transparan dengan memanfaatkan teknologi digital atau laporan berbasis foto dan video, maka penyimpangan dapat segera ditekan. Dengan begitu, distribusi LPG bisa berjalan lebih lancar dan harga tetap terkendali," tambahnya.

Selain itu, DPRD juga mendesak Pertamina untuk lebih aktif dalam mengawasi distribusi LPG serta menerapkan sanksi tegas terhadap pangkalan yang terbukti melakukan pelanggaran. Permasalahan kelangkaan serta permainan harga LPG memang bukan isu baru di Balikpapan.

Namun, dengan sistem pengawasan yang lebih ketat dan terstruktur, DPRD optimistis permasalahan ini dapat segera diatasi demi kepentingan masyarakat luas.

(ADV/J)

SWARARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Masih dalam rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-128 Kota Balikpapan, Taman Orchidarium yang berlokasi di UPTD Kebun Raya Balikpapan resmi dibuka pada Rabu, 12 Februari 2025.

Peresmian ini dihadiri oleh Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas'ud, Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, serta jajaran Forkopimda. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas'ud, menyampaikan apresiasi atas dukungan berbagai pihak dalam pengembangan Kebun Raya, khususnya kepada Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dan Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT) yang telah memberikan bantuan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

"Hari ini, kita menyampaikan terima kasih kepada Pertamina Hulu Mahakam dan PHKT atas kontribusi mereka dalam menambah fasilitas di UPTD Kebun Raya Balikpapan. Kami berharap perusahaan lain juga dapat berperan aktif dalam berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, serta pengembangan fasilitas umum bagi masyarakat Balikpapan," ujar Rahmad Mas'ud.

Senada dengan itu, Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, juga mengapresiasi kolaborasi antara pemerintah dan perusahaan dalam meningkatkan sarana publik. "Dukungan dari Pertamina Hulu Mahakam dan PHKT dalam pengembangan Kebun Raya Balikpapan patut diapresiasi.

Semoga ini menjadi inspirasi bagi perusahaan lain untuk ikut berkontribusi, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik," tuturnya.

Taman Orchidarium ini diharapkan menjadi daya tarik wisata sekaligus pusat edukasi bagi masyarakat, khususnya dalam mengenal lebih dekat berbagai jenis anggrek khas Kalimantan yang kian langka.

Selain itu, keberadaan taman ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelestarian flora asli Indonesia.

Sebagai bagian dari peresmian, para tamu undangan turut meninjau langsung area taman dan menyaksikan prosesi penanaman simbolis anggrek oleh Wali Kota dan Ketua DPRD. Kegiatan ini menjadi bentuk dukungan nyata terhadap upaya konservasi anggrek di Balikpapan.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Menjelang bulan suci Ramadan, DPRD Kota Balikpapan mengimbau seluruh tempat hiburan malam untuk menghentikan operasional guna menghormati umat Muslim yang menjalankan ibadah.

Anggota Komisi I DPRD Balikpapan, Iwan Wahyudi, menegaskan bahwa penutupan ini sebaiknya dilakukan tiga hari sebelum Ramadan dimulai, dengan batas akhir operasional pada malam satu Ramadan. "Kami mengimbau para pelaku usaha tempat hiburan malam untuk menutup operasional mereka tiga hari sebelum Ramadan. Namun, paling lambat penutupan dilakukan pada malam satu Ramadan," ujar Iwan kepada wartawan, Rabu (12/2/2025).

Langkah ini bertujuan menjaga kondusivitas dan kenyamanan umat Muslim dalam menjalankan ibadah, seperti Salat Tarawih, Tadarus Al-Qur'an, hingga persiapan menyambut Idul Fitri. Menurut Iwan, aturan ini bukan sekadar imbauan, melainkan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga norma dan ketertiban di masyarakat.

Sebagai bentuk pengawasan, Iwan meminta pemerintah kota untuk meningkatkan kontrol terhadap tempat hiburan malam selama Ramadan. Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan aturan tersebut. "Kami meminta pemerintah kota untuk melakukan pengawasan ketat. Selain itu, kami berharap pemerintah juga mendengar berbagai masukan dari masyarakat, termasuk dari netizen," tambahnya.

Iwan menegaskan bahwa jika ada tempat hiburan yang tetap beroperasi selama Ramadan dan melanggar ketentuan yang berlaku, pemerintah harus memberikan sanksi tegas tanpa toleransi. Hal ini demi memastikan aturan berjalan dengan baik serta menjaga ketertiban di Kota Balikpapan. "Jika ada pelaku usaha yang melanggar, pemerintah harus bertindak tegas sesuai aturan yang berlaku. Ini menyangkut ketertiban dan kepatuhan terhadap peraturan di kota ini," katanya.

Selain itu, ia mengapresiasi langkah pemerintah kota yang sebelumnya telah menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait operasional tempat hiburan malam selama Ramadan. Menurutnya, tindakan tegas menunjukkan bahwa pemerintah mendengar aspirasi warga dalam menjaga nilai-nilai keagamaan di Balikpapan.

Dengan pengawasan ketat dan kepatuhan dari pelaku usaha hiburan malam, diharapkan suasana Ramadan di Balikpapan dapat berjalan dengan lebih khusyuk dan kondusif. Iwan berharap seluruh pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun pelaku usaha, dapat bekerja sama menciptakan suasana harmonis selama bulan suci ini.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Komisi II DPRD Kota Balikpapan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah pihak terkait, termasuk Dinas Perdagangan, Sekretariat Daerah Kota (Sedakot) Perekonomian, Pertamina Patra Niaga, serta LSM Lembaga Investigasi dan Informasi Kemasyarakatan (Lidik).

Rapat ini membahas ketidaksesuaian data penerima manfaat gas LPG 3 kg yang berpotensi menyebabkan distribusi tidak tepat sasaran. Ketua Komisi II DPRD Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah, menyoroti adanya ketidakakuratan dalam pendataan penerima LPG bersubsidi, khususnya pada kategori rumah tangga.

Ia menegaskan bahwa berdasarkan aturan, gas LPG 3 kg diperuntukkan bagi rumah tangga kurang mampu, usaha mikro, serta petani dan nelayan. Namun, dalam praktiknya, masih banyak penerima yang tidak sesuai dengan kriteria tersebut. "Kami menemukan adanya ketidaksesuaian dalam pendataan penerima manfaat LPG bersubsidi.

Oleh karena itu, kami meminta agar Pemerintah Kota dan Pertamina segera menyinkronkan data agar distribusi lebih terkontrol dan benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak," ujar Fauzi, Rabu (12/2/2025).

Ia menambahkan bahwa kelangkaan LPG 3 kg yang sering dikeluhkan masyarakat salah satunya disebabkan oleh pendataan yang kurang akurat. Lemahnya sistem pendataan ini memungkinkan pembelian yang tidak terkontrol, sehingga gas subsidi kerap disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak.

Untuk mengatasi permasalahan ini, DPRD Balikpapan merekomendasikan pembaruan data penerima secara berkala agar sesuai dengan kondisi di lapangan. Langkah ini diyakini dapat membantu memastikan bahwa subsidi dari pemerintah benar-benar dinikmati oleh masyarakat kecil yang membutuhkannya.

Selain itu, DPRD juga menekankan pentingnya pengawasan ketat dalam distribusi LPG bersubsidi. Fauzi menegaskan bahwa pengontrolan ketat diperlukan agar tidak terjadi penyimpangan, seperti penyaluran kepada pihak yang tidak berhak atau praktik penyalahgunaan oleh oknum tertentu.

“Kami berharap dengan adanya sinkronisasi data ini, distribusi LPG 3 kg di Balikpapan bisa lebih efektif dan tidak ada lagi keluhan mengenai kelangkaan atau penyaluran yang tidak tepat sasaran. Subsidi yang diberikan pemerintah harus benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan,” tambahnya.

DPRD Balikpapan berkomitmen untuk terus mengawal proses sinkronisasi data ini hingga terealisasi. Mereka juga mengajak seluruh pihak terkait, termasuk agen dan pangkalan LPG, untuk lebih transparan dalam pendistribusian gas bersubsidi. Dengan koordinasi yang baik, diharapkan keluhan masyarakat terkait sulitnya mendapatkan LPG 3 kg di pasaran dapat diminimalisir.

(ADV/J)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Kelangkaan gas elpiji 3 kg yang dikeluhkan masyarakat Kota Balikpapan mendapat perhatian serius dari DPRD setempat. Untuk mencari solusi atas permasalahan ini, Komisi II DPRD menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah pihak terkait, termasuk Dinas Perdagangan, Sekretariat Daerah Kota (Sedakot) Perekonomian, Pertamina Patra Niaga, serta Lembaga Investigasi dan Informasi Kemasyarakatan (Lidik).

Ketua Komisi II DPRD Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah, mengungkapkan bahwa banyak warga mengeluhkan sulitnya memperoleh gas bersubsidi. Oleh karena itu, DPRD meminta penjelasan dari Pertamina dan instansi terkait mengenai penyebab utama kelangkaan serta langkah konkret yang telah ditempuh untuk mengatasi permasalahan ini.

“Kami menyoroti pengawasan distribusi, khususnya di tingkat pengecer. Ada indikasi permainan di tingkat pangkalan yang menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga di pasaran. Oleh karena itu, kami meminta Pertamina untuk memperketat pengawasan agar masyarakat tidak dirugikan,” ujar Fauzi dalam wawancara dengan wartawan, Rabu (12/2/2025).

Menurutnya, distribusi gas elpiji 3 kg perlu diawasi lebih ketat guna mencegah penyimpangan yang berpotensi merugikan masyarakat kecil. Ia juga mengungkapkan dugaan adanya oknum yang sengaja memainkan distribusi, sehingga stok gas bersubsidi semakin terbatas di pasaran.

Selain pengawasan, Komisi II DPRD merekomendasikan agar sidak (inspeksi mendadak) dilakukan lebih rutin. Fauzi menegaskan bahwa selama ini DPRD tidak dilibatkan dalam sidak, sehingga sulit untuk memantau perkembangan distribusi gas secara menyeluruh. “Kami berharap hasil sidak bisa dilaporkan secara transparan kepada DPRD. Dengan begitu, kami dapat ikut mengawasi dan memastikan distribusi berjalan sesuai aturan,” tambahnya.

Sementara itu, Eko selaku Sales Area Manager Kalimantan Timur dan Utara (SAM Kaltimut) PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan menjelaskan bahwa pihaknya terus berupaya menyalurkan gas elpiji 3 kg sesuai kuota yang telah ditetapkan pemerintah. Namun, peningkatan permintaan serta potensi penimbunan di tingkat pengecer menjadi kendala dalam distribusi.

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini, DPRD, Pertamina, dan instansi terkait sepakat untuk memperketat pengawasan distribusi gas elpiji. Selain itu, mekanisme pelaporan yang lebih transparan juga didorong agar masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan dalam memperoleh gas bersubsidi.

Kelangkaan gas elpiji 3 kg di Balikpapan menjadi persoalan yang terus berulang setiap tahunnya. Dengan adanya langkah konkret dari berbagai pihak, diharapkan masyarakat tidak lagi kesulitan mendapatkan gas yang menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari.

(ADV/J)