swararepublika swararepublika swararepublika Berita hari ini

Pemerintahan

share with Whatsapp
share with Telegram
Sekretaris Daerah kukar Dr Sunggono membacakan Sambutan Bupati diacara Penutupan Karya Bhakti dan gerakan nasional ketahan pangan 2023

TENGGARONG, SWARAREPUBLIKA .com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) terus bersinergi dalam membangun infrastruktur pertanian di Kukar. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan, kesejahteraan petani, dan kemanunggalan TNI dengan rakyat.

Hal ini disampaikan Bupati Kukar Edi Damansyah melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar Dr. H. Sunggono dalam acara Penutupan Karya Bhakti dan Gerakan Nasional Ketahanan Pangan 2023 di Areal Persawahan Kelurahan Bukit Biru Kecamatan Tenggarong, Rabu (1/11/2023) siang.

Edi mengatakan, kerja sama dan sinergi antara Pemkab Kukar dan TNI tidak hanya di bidang pertanian, tetapi juga di bidang lain seperti bedah rumah, pembukaan isolasi wilayah, program air bersih, dan lainnya. “Kami sangat mengapresiasi dukungan dan kerja sama TNI dalam percepatan pembangunan di Kukar.

Kami berharap kerja sama dan sinergi ini dapat terus ditingkatkan dan diperluas di berbagai bidang,” kata Edi. Edi juga mengapresiasi pelaksanaan Karya Bhakti dan Gerakan Nasional Ketahanan Pangan 2023 yang telah dilakukan oleh TNI di beberapa kecamatan di Kukar, yaitu Tenggarong Seberang, Muara Kaman, Sebulu, Tenggarong, dan Loa Kulu.

Edi mengatakan, program ini bertujuan untuk membantu program pemerintah dalam meningkatkan hak atas pangan, kualitas SDM, ketahanan pangan nasional dan lokal, serta perekonomian masyarakat. “Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kemanunggalan TNI dengan rakyat serta menghadapi tantangan globalisasi dan digitalisasi dengan mengandalkan kearifan lokal,” ujarnya.

Sementara itu, Brigjen Susilo selaku Kasdam VI/Mlw melaporkan bahwa program ini telah berhasil membangun infrastruktur pertanian yang meliputi jalan usaha tani sepanjang 52.523,9 meter, jembatan penghubung sebanyak 58 buah, dan gorong-gorong untuk sistem irigasi pompa air sebanyak 123 buah.

“Infrastruktur pertanian ini dapat meningkatkan konektivitas dan produktivitas pertanian dengan wilayah terdampak persawahan seluas 4.168, 34 hektare dan hortikultura seluas 1.717,50 hektare. Dengan adanya infrastruktur ini, biaya produksi pertanian dari mobilitas hasil tani dapat ditekan sebesar Rp 4.127.643.828 per tahun,” jelasnya.(ADV/Diskominfo Kukar)

share with Whatsapp
share with Telegram
PLT Asisten III Dafip Hariyanto membacakan sambutan Bupati Edi Damansyah 

TENGGARONG, SWARAREPUBLIKA .com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Pemkab Kukar tidak hanya memperbaiki sarana dan prasarana pelayanan, tetapi juga menyesuaikan persyaratan, sistem, mekanisme, dan prosedur, jangka waktu, biaya, produk, penanganan pengaduan, kompetensi, pengawasan, jaminan, keamanan, dan evaluasi pelayanan.

Hal ini disampaikan Bupati Kukar Edi Damansyah dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Plt Asisten III Dafip Haryanto dalam acara Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Bagian Kesejahteraan Rakyat Setkab Kukar di Ruang Serbaguna Kantor Bupati pada Kamis (2/11/2023).

Edi mengatakan, kondisi lingkungan yang penuh dengan perubahan, ketidakpastian, dan dampak terhadap kehidupan masyarakat, menuntut adanya tata kelola pemerintahan yang dinamis, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan pemerintahan juga harus berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik, sesuai dengan misi 1 yaitu Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Edi mengajak penyelenggara pelayanan publik dan masyarakat selaku pengguna atau penerima pelayanan untuk berperan serta dalam membangun sistem pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Peran serta tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Forum Konsultasi Publik (FKP).

“FKP adalah forum komunikasi dua arah, di mana masyarakat dapat mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang diterima. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman dan solusi bersama,” kata Edi.

Edi juga mengapresiasi kesiapan Bagian Kesejahteraan Rakyat Setkab Kukar yang telah menyelenggarakan FKP ini. Ia berharap, FKP ini dapat menjadi sarana untuk mengevaluasi dan meningkatkan standar pelayanan publik yang diberikan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Setkab Kukar.

“Saya harap kalian dapat menetapkan standar pelayanan publik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memperhatikan kepuasan dan kepentingan masyarakat. Saya juga harap kalian dapat melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pelayanan publik,” ujarnya.(ADV/Diskominfo Kukar)

Page 58 of 157