DPRD-PPU

SWARAREPUBLIKA.com Penajam - Anggota Komisi I DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Muhammad Bijak Ilhamdani, dengan optimis menyatakan bahwa proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) PPU Tahun 2023 – 2043 tengah berjalan lancar.

Menurutnya, kerja sama erat antara lembaga eksekutif, legislatif, dan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menjadi kunci kelancaran proses tersebut.

Meskipun kompleksitas tugas, Bijak yakin bahwa pembahasan akan selesai sesuai jadwal. Tantangan terbesar adalah menyelaraskan batas wilayah antar daerah, terutama terkait pengambilalihan Kecamatan Sepaku oleh OIKN. Namun, langkah-langkah konkret telah diambil, termasuk konsultasi publik untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat.

Kerjasama lintas lembaga menjadi penting dalam menangani isu ini, dengan perencanaan pertemuan antara DPRD PPU dan OIKN untuk membahas strategi optimalisasi Raperda RTRW. Meski prosesnya membutuhkan waktu, optimisme tetap terpancar dalam mematuhi jadwal yang ditetapkan, sambil berupaya mempercepatnya semampu mereka.(ADV/M)

SWARAREPUBLIKA.com, PENAJAM- Selain menyoroti terkait rotasi 20 pejabat eselon II Pemerintah PPU belum lama ini, Wakil Ketua Satu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU) Raup Muin juga menyoroti terkait rotasi kepala sekolah di lingkungan pendidikan PPU.

Menurutnya, jangan hanya melihat dari sisi kebutuhan untuk di sekolah tersebut. “Masih ada sisi lain yang menjadi pertimbangan,” katanya, Rabu (28/2/2024). Menurutnya, seorang kepala sekolah ditempatkan di sekolah yang sama.

Lalu, diturun menjadi guru biasa tentu mempengaruhi mental kepala sekolah tersebut. “Secara psikis tentu dapat mempengaruhi orang tersebut,” ujarnya. Raup Muin menyebutkan, seharusnya hal tersebut bukan hanya dilihat dari seberapa besar tanggungjawab.

Tetapi lihatlah juga mulai dari kualitas, kemampuan hingga manajemen untuk menempatkan orang tersebut. “Selain itu juga harus melihat dari sisi manusianya,” timpalnya.

Diketahui, awal Februari 2024. Pj Bupati PPU Makmur Marbun melantik dan mengambil sumpah atau janji jabatan bagi kepala sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) PPU.

Sebanyak 34 kepala sekolah di Kabupaten PPU yang dilantik. Terdiri dari Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) PPU sebanyak 25 orang dan untuk Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri PPU sebanyak 9 orang. (*)

SWARAREPUBLIKA.com, PENAJAM-Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU) Syahrudin, mendorong Dinas Lingkungan Hidup (DLH) PPU mempersiapkan Stasiun Peralihan Antara (SPA) sampah. Ia mengharapkan agar pembangunan SPA sampah bisa dilaksanakan di setiap kecamatan. “Kalau kita tidak mempersiapkan tempat – tempat stasiun sementara sampah di masing – masing kecamatan di PPU. PPU tentu akan keteteran dalam penanggulangan sampah,” ujar Syahrudin, Senin (11/3/2024).

Hal ini, kata dia, disebabkan banyakannya orang di PPU yang mengumpulkan sampah, namun tidak tahu ke mana tujuan membuang sampah, lantaran minimnya sistem pengolahan sampah PPU. Ia mengatakan, tentu hal tersebut jangan sampai menjadi permasalahan besar untuk PPU. “Untuk itu mulai sekarang kita sudah mulai harus merencanakan sesuatu yang betul – betul progress ke depanya,” katanya.

Politikus Fraksi Partai Demokrat DPRD PPU itu menjelaskan, seharusnya penghargaan adipura yang baru diraih pemerintah PPU menjadi landasan sebagai sarana intropeksi diri. Agar PPU bisa semakin menjadi lebih maju. “Kita juga berterimakasih sudah dihargai adipura, tetapi jangan lantas ketika mendapatkan penghargaan itu, kita menjadi besar kepala. Karena di sisi lain kita harus memiliki upaya yang konkrit,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) PPU Safwana mengatakan, terkait gagasan ketua DPRD PPU agar DLH PPU untuk segera mempersiapkan SPA sampah di tiap-tiap kecamatan di PPU, sangat sejalan dengan pemikiran pihak DLH PPU. Bahkan gagasan itu bukan hanya wacana dan telah direncanakan sejak jauh hari.

“Karena sejak tahun 2020 sudah pernah direncanakan pembebasan lahan untuk SPA sampah di Kecamatan Waru. Namun sampai tahun 2023 mengalami kegagalan karena adanya penolakan masyarakat saat pembebasan lahannya,” sambungnya.

Menurutnya, DLH PPU tentu saja menyambut baik adanya gagasan rencana pembangunan SPA Sampah, dan wacana itu mulai bergulir kembali. Sebab keberadaan SPA sampah sangat membantu pengelolaan sampah di PPU. Dengan konsep secara umum, yaitu sampah dari berbagai sumber timbulan dikumpulkan dalam satu lokasi untuk dilakukan pemilahan.

“Antara sampah yang masih bernilai ekonomis. Sementara sampah organik bisa dibuat kompos dan akhirnya tinggal residu yang dibuang ke TPA,” tukasnya.

Selain itu, lanjutnya, perlunya juga dukungan anggaran yang memadai untuk penambahan armada truk pengangkut. “Tahun 2025, DLH akan mengusulkan Penyusunan Detail Enginering Design (DED) Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Buluminung dan sekaligus pembangunan fisiknya. Kami mohon dukungan Badan Anggaran (Banggar) DPRD untuk dapat merealisasikannya,” imbuhnya.

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Syahrudin M Noor, memberikan ucapan selamat kepada seluruh pekerja atau buruh dalam peringatan Hari Buruh, yang juga dikenal sebagai May Day, yang diperingati setiap tanggal 1 Mei. Dia menyampaikan harapannya agar para pekerja semakin produktif dan terlibat dalam kegiatan yang positif.

Pada Rabu (1/5/2024), Syahrudin juga mengungkapkan harapannya bahwa para pekerja lokal, terutama warga Kabupaten PPU, dapat diakomodir dalam proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Dia menginginkan bahwa hingga 80 persen tenaga lokal dapat terlibat dalam proyek tersebut, sementara untuk tenaga ekspat dan ahli, mereka bisa direkrut dari luar daerah.

Sebagai seorang politisi dari Partai Demokrat, Syahrudin pernah terlibat dalam Serikat Buruh Sejahtera dan banyak melakukan advokasi untuk melindungi hak-hak tenaga kerja yang bermasalah dengan perusahaan yang tidak mematuhi aturan. Dia mengatakan bahwa dia sering mendampingi pekerja agar perusahaan-perusahaan tersebut mematuhi aturan.

Kontribusinya dalam membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh para buruh mendorongnya untuk terjun ke dunia politik sebagai wakil rakyat. Melalui peran politiknya, dia berharap dapat terus memperjuangkan hak-hak pekerja dan memastikan bahwa perusahaan-perusahaan mematuhi aturan yang berlaku untuk melindungi kesejahteraan pekerja.

SWARAREPUBLIKA.com, PENAJAM-Sejarah perkembangan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menjadi perhatian masyarakat. Tak terkecuali bagi Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU) Wakidi.

Ia mengaku tertarik membahas terbentuknya sejarah PPU setelah mendengarkan pidato Hari Jadi ke 22 PPU yang disampaikan Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik dan Pj Bupati PPU Makmur Marbun.

"Sejarah itu dinamis. Artinya, saat disampaikan, sejarah PPU saat ini sejak lahir pada 22 tahun lalu sudah seperti apa," ujar Wakidi, saat ditemui, Minggu (10/3/2024).

Menurutnya, seseorang yang memiliki peran strategis di PPU harus membuat sejarah baru lagi. "Supaya PPU ke depannya lebih mantap dan lebih maju. Modern dan religius," harapnya.

Lebih jauh, Wakidi menilai pembentukan sejarah Benuo Taka mesti dibentuk seperti yang disampaikan dalam hymne PPU, artinya ini cita - cita bersama. "Ini menjadi cita-cita PPU bahwa ke depan kita harus membuat sejarah yang lebih baik lagi untuk PPU," pungkasnya.

SWARAREPUBLIKA.com, Penajam - Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Muhammad Bijak Ilhamdani, menggaris bawahi pentingnya pemekaran desa dan kecamatan di wilayah PPU. Dalam konteks ini, Bijak menegaskan bahwa euforia masyarakat terhadap pemekaran telah mencapai tingkat yang signifikan. Menurutnya, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak menjawab tuntutan ini.

Bijak menunjukkan keseriusannya dalam mendorong pemekaran dengan menyatakan bahwa sebagai anggota Pansus I yang membahas Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), pihaknya berharap pemerintah terus mendorong pemekaran.

Dia menyatakan bahwa tidak menanggapi euforia masyarakat bisa memberikan kesan yang kurang baik di masa depan. Pemikiran Bijak mengenai urgensi pemekaran juga didukung oleh pandangannya bahwa pemerintah daerah harus segera memulai pemekaran dari tingkat desa dan kecamatan.

Dia menyebutkan bahwa selama dua tahun terakhir, masyarakat PPU telah menunjukkan minat yang kuat terhadap pemekaran. Meskipun Bijak belum memiliki informasi pasti mengenai jumlah desa yang akan dimekarkan, dia memastikan bahwa pemekaran kecamatan sangat mendesak. Dengan merujuk pada rencananya, dua kecamatan akan ditambahkan.

Bijak juga menyatakan kesiapannya untuk memaksakan pemekaran desa jika memenuhi syarat, guna memastikan terciptanya desa-desa baru hasil pemekaran. Alasan Bijak untuk mendesak pemekaran wilayah PPU adalah karena statusnya sebagai Serambi Ibu Kota Nusantara (IKN). Dia menjelaskan bahwa pembangunan IKN di Kecamatan Sepaku secara tidak langsung akan mengurangi jumlah kecamatan di daerah tersebut.

Saat ini, PPU memiliki empat kecamatan, dan dengan Sepaku menjadi bagian dari IKN, hanya tersisa tiga kecamatan. Hal ini tidak memenuhi syarat pemerintah yang mensyaratkan setiap kabupaten memiliki paling tidak lima kecamatan.

Pemekaran wilayah di PPU menjadi tuntutan mendesak dalam mengantisipasi dampak IKN. Hal ini mendorong Bijak dan pihak terkait untuk mempercepat proses pemekaran demi memastikan kebutuhan wilayah dan tuntutan masyarakat terpenuhi.(ADV/M)

SWARAREPUBLIKA.com, Penajam - DPRD Penajam Paser Utara (PPU) membahas pentingnya pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) terkait Pengelolaan Pohon pada Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik.

Sudirman, anggota DPRD PPU, menekankan urgensi penyediaan taman kota dan RTH yang memadai mengingat pertumbuhan penduduk dan jumlah pendatang yang semakin meningkat di wilayah tersebut.

Menurut Sudirman, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan serta memelihara RTH Publik, termasuk pohon yang tumbuh di dalamnya. Pembentukan kebijakan terkait pengelolaan pohon mencakup aspek perencanaan, penanaman, pemeliharaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pengawasan, serta perlindungan pohon dan hak serta kewajiban masyarakat terkait.

Definisi RTH sendiri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menggambarkan RTH sebagai kesatuan ruang lingkup dengan segala komponennya yang mempengaruhi alam dan kehidupan manusia.

Ini mencakup semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup untuk kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Inisiatif DPRD PPU untuk merumuskan Bapemperda tentang Pengelolaan Pohon pada RTH Publik menunjukkan komitmen mereka terhadap pelestarian lingkungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan dan pengelolaan RTH yang baik. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memastikan keberlanjutan lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup warga PPU.

SWARAREPUBLIKA.com, PENAJAM-Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU) Sakka Said, menggelar Serap Aspirasi (Reses) Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024. Kegiatan Silaturahmi sekaligus menyerap aspirasi masyarakat itu dihelat di Desa Binuang Kecamatan Sepaku, Minggu (25/2).

Banyak usulan warga yang diajukan. Salah satunya terkait program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). “Sebagain besar warga meminta bantuan terkait program perbaikan rumah mereka,” ujar Sakka, saat ditemui, Selasa (5/3/2024).

Dijelaskan, program tersebut merupakan bantuan pembangunan rumah warga miskin yang kondisi rumahnya memang benar-benar memprihatinkan dan harus segera dibenahi. “Program itu disebut dengan program perbaikan atap, lantai dan dinding (Aladin),” ujarnya. Selain usulan RTLH, adapula bantuan yang diusulkan terkait beasiswa anak sekolah dan mahasiswa.

Di samping itu juga, melalui usulan masyarakat meminta bantuan semenisasi jalan, pupuk subsidi bagi petani hingga bibit petani unggul dan keinginan untuk beternak kambing. Setelah pengimputan aspirasi yang diusulkan oleh warganya. Sakka mengaku akan berupaya mengakomodir setiap usulan dalam anggaran APBD Perubahan, tahun 2024 terkait pengadaan – pengadaan tersebut.

“Tetapi untuk pengadaan fisik, tidak memungkinkan untuk dianggaran perubahan ini,” ungkapnya. Politisi Partai Golkar itu menyebutkan, kemungkinan di tahun anggaran 2025 mendatang untuk diperjuangkan.

Untuk pengadaan di tahun 2025, dirinya juga menyebutkan telah menginput semua usulan dari warga daerah pemilihannya itu. “Itulah usulan – usulan yang diajukan oleh warga saya. Jadi reses tersebut sekaligus bentuk syukuran bersama warga atas kemenangan kembali menjadi anggota dewan,” imbuhnya. 

SWARAREPUBLIKA.com, Penajam - Anggota Komisi III DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Sudirman, menekankan urgensi maksimalisasi pembangunan anjungan Pelabuhan Speedboat dan Klotok di Penajam, Kabupaten PPU. Dalam APBD 2024, telah dialokasikan dana sebesar Rp15 miliar untuk proyek tersebut.

Namun, meskipun groundbreaking dilakukan pada Maret 2024, pengerjaan fisik belum dimulai hingga saat ini. Sudirman menggarisbawahi bahwa pembenahan kedua pelabuhan tersebut sangat penting mengingat peran strategisnya sebagai bagian dari wajah Kabupaten PPU, terutama dengan keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dengan demikian, ia mendesak Pemerintah Kabupaten PPU untuk segera merealisasikan proyek tersebut. Selain itu, Sudirman juga menyoroti perlunya penyelesaian pembebasan lahan milik warga yang terdampak pembangunan anjungan, agar proyek dapat berjalan lancar tanpa meninggalkan masalah sosial.

Dalam konteks ini, ia menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah daerah dan warga untuk mencapai tujuan bersama. Dengan dorongan Sudirman ini, diharapkan Pemkab PPU segera mengambil langkah konkret untuk memulai pengerjaan fisik proyek anjungan Pelabuhan Speedboat dan Klotok. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan infrastruktur pelabuhan, tetapi juga akan memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi dan pariwisata di Kabupaten PPU.(ADV/M)

SWARAREPUBLIKA.com, PENAJAM-Tokoh Partai Gerindra Penajam Paser Utara (PPU) Daerah Pemilihan (Dapil) Babulu-Waru Sujiati, berkomitmen melanjutkan perjuangan aspirasi masyarakat terkait program jalan usaha tani. Sekretaris Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) PPU itu memastikan, program demi kemajuan para petani PPU akan mendapat dukungan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Gerardus Budisatrio Djiwandono, khususnya di Kecamatan Babulu.

Sujiati mengatakan, sebagian besar aspirasi jalan usaha tani tersebut diusulkan warga Kecamatan Babulu, saat Serap Aspirasi (Reses) Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024 yang dihelat di dua lokasi berbeda.

Yakni, Reses di Babulu Darat, 26 Febuari 2024 dan Reses di Desa Labangka Barat, 27 Februari 2024. “Selain jalan usaha tani, beberapa usulan juga disampaikan.

Seperti saluran air yang dangkal serta terkait kenaikan harga gabah pasca panen,” ujar Sujiati saat ditemui di Kantor DPRD PPU, Rabu (28/2/2024). Sujiati bersyukur, selama ini G Budisatrio Djiwandono selalu intens membantu petani di Kecamatan Babulu dalam program-program jalan usaha tani.

Hal tersebut dibuktikan dengan bantuannya yang sudah disalurkan dan terealisasi melalui aspirasi G Budisatrio Djiwandono. “Saya sendiri juga berusaha semampu mungkin untuk membantu mereka dalam mewujudkan jalan usaha tani,” ulasnya.

Sujiati juga merespons usulan terkait kebutuhan irigasi air yang juga menjadi prioritas bagi petani. Menurutnya irigasi tersebut hingga saat ini masih menjadi harapan para petani.

Meski saat ini diakuinya belum mendapat informasi perkembangan terkait progresnya. Namun setiap bertemu dengan G Budisatrio Djiwandono serta Kementerian PUPR, Sujiati selalu menyampaikan terkait kebutuhan tersebut. “Selalu saya sampaikan bahwa yang paling dibutuhkan adalah irigasi air di Bendung Telake,” ungkapnya.

Bahkan, Komisi II DPRD PPU juga terus mendorong kepada Kementerian PUPR saat melakukan kunjungan. “Kami jelaskan, kalau tidak mau lahan lumbung pangan kita hilang, hanya bendungan tersebut solusinya dalam pengairan,” imbuhnya.

SWARAREPUBLIKA.com, PENAJAM-Anggota Komisi II DPRD PPU Syarifuddin HR mendorong agar pemerintah daerah (Pemda) Penajam Paser Utara (PPU) membangun pasar desa di lima kelurahan pesisir PPU. Hal ini diusulkannya, berdasarkan hasil rapat kerja antara Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) PPU bersama Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan (KUKMPerindag) PPU.

Adapun lima kelurahan itu antara lain, Kelurahan Sesumpu, Kampung Baru, Pejala, Saloloang dan Tanjung Tengah. “Karena diusia ke – 22 tahun ini, lima kelurahan itu sampai sekarang belum ada pasar,” katanya saat ditemui di Kantor DPRD PPU, Selasa (5/3/2024).

Ia menyebut, tujuannya pembangunan pasar desa untuk memastikan perputaran ekonomi di lima kelurahan tersebut dapat menggeliat. “Jadi jika hanya kami yang memikirkan tentu tidak memungkinkan. Makanya harus bersama – sama pemerintah daerah untuk memikirkan tarkait dengan lima kelurahan pesisir di PPU,” ucapnya.

Pada prinsipnya, lanjut Syarifuddin, Kadis KUKM Perindag PPU Margono Sutanto telah menyatakan kesiapannya dalam mengadakan pasar desa atau pasar kelurahan di lima wilayah pesisir tersebut. “Lebih tekhnisnya kami akan melakukan rapat kembali. Karena itu yang kami inginkan,” ulasnya.

Syarifuddin menyebut, mekanisme awal pembangunan pasar sebaiknya dilakukan dengan pembebasan lahan diantara lima kelurahan untuk dibangunkannya pasar tersebut. Kemudian, dinas terkait bersama lima kelurahan yang akan menentukan di mana lokasi yang tepat atau sesuai untuk dibangunkan pasar desa. “Yang penting di situ memancing geliat perputaran ekonomi,” imbuhnya.

SWARAREPUBLIKA.com, Penajam - Ketersediaan air bersih di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus menjadi perhatian serius bagi Anggota Komisi III DPRD PPU, Jhon Kenedy. Menurutnya, selain masalah sumber air baku, jaringan PDAM juga menjadi persoalan yang kerap dihadapi masyarakat.

Dalam pernyataannya, Jhon mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kondisi di beberapa wilayah, seperti Kelurahan Gunung Seteleng, Kecamatan Penajam, yang hampir setiap tahun mengalami masalah serupa.

Dia menyoroti bahwa meskipun infrastruktur telah dibangun, seringkali suplai air masih belum tersedia sepenuhnya, meninggalkan masyarakat dalam ketidakpastian.

Dia menekankan bahwa masyarakat yang telah dipasangi instalasi PDAM namun belum mendapatkan pasokan air akan semakin frustrasi. Situasi ini, menurutnya, mencerminkan kurangnya koordinasi dan pemantauan yang efektif dalam proyek-proyek infrastruktur air.

Jhon juga mengungkapkan bahwa selama ini, solusi yang diharapkan masyarakat adalah penyelesaian dari pemerintah terhadap masalah infrastruktur air. Dia menekankan perlunya penyelesaian perbaikan pipa PDAM dan pembangunan bendungan agar suplai air dapat terjamin untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, perhatian terhadap ketersediaan air bersih di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus menjadi fokus utama, dengan harapan bahwa pemerintah akan segera mengatasi tantangan ini untuk kesejahteraan bersama.