DPRD-PPU

SWARAREPUBLIKA.com, PENAJAM - Revitalisasi sektor pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menjadi perhatian para wakil rakyat. Salah satunya yakni, Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU), Thohiron, yang menyoroti perlunya revitalisasi sektor pertanian di Benuo Taka, secepatnya.

Ia menekankan, perbaikan sektor pertanian ini menjadi krusial untuk menjadikan PPU sebagai penyokong utama Ibu Kota Nusantara (IKN). “Perlu adanya upaya serius dalam meningkatkan sektor pertanian dan infrastruktur di PPU,” katanya ditemui usai rapat paripurna, Senin (11/3/2024).

Dijelaskan, hal ini agar dapat mengejar ketertinggalan dari kabupaten atau kota lain di sekitarnya. Ia menegaskan, bahwa PPU harus berbenah sejak dini untuk memenuhi peran sebagai penyangga utama IKN. "Kita harus bisa sejajar dengan kabupaten kota tetangga dalam rangka menyongsong IKN," tegasnya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga menyoroti kebutuhan revitalisasi di sektor pertanian yang dianggapnya belum mendapatkan perhatian dan alokasi anggaran yang memadai. “Pentingnya fokus dan alokasi anggaran yang memadai untuk membangun infrastruktur pertanian yang mumpuni,” ujarnya.

Dengan begitu, lanjut Thohiron, maka PPU diharapkan dapat memenuhi ambisi pemerintah daerah untuk menjadi lumbung pangan di Kalimantan Timur (Kaltim).

"Sampai saat ini pertanian ini belum mendapatkan porsi yang memadai dibanding dengan keinginan untuk menjadikan PPU sebagai lumbung pangan," imbuhnya.

SWARAREPUBLIKA.com, PENAJAM- Belum lama ini, Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan (KUKM Perindag) PPU menggelar Sosialisasi Sertifikasi Halal bagi 50 pelaku UMKM di PPU. Tujuan untuk meningkatkan daya saing produk UMKM yang meningkat drastis.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU) Wakidi berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU terus melakukan upaya tersebut agar seluruh pelaku UMKM di PPU memiliki sertifikasi halal di setiap produk kemasannya.

“Harapannya kegiatan itu dapat menjadi agenda rutin pemerintah daerah,” katanya belum lama ini. Apalagi, untuk di PPU, sebagian besar pelaku UMKM berkecipung dengan produk – produk makanan. “Untuk itu kami terus mendorong terkait sertifikasi halal tersebut,” ujarnya.

Supaya, konsumen yang mengonsumsi makanan lokal UMKM PPU tidak menimbulkan rasa was – was. Mulai dari kehigienisannya serta proses pembuatan makanannya. “Memastikan produk makanan tersebut sudah sesuai dengan aturan agama yang dianut,” timpalnya.

Begitu pula untuk produk lainnya. Seperti produk minuman hingga obat – obatan tradisional. Agar meningkatkan kepercayaan konsumen dan pangsa pasar. “Begitu juga terkait kelengkapan. Mulai dari perizinan hingga sertifikasinya,” imbuhnya.

Menurutnya, pemerintah daerah harus memberikan support kepada para pelaku UMKM lokal PPU. “Itu harus menjadi perhatian pemerintah daerah,” pungkasnya. (*)

SWARAREPUBLIKA.com, PENAJAM- Sebanyak 150 lebih warga Desa Tengin Baru menghadiri Serap Aspirasi (Reses) Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU) Muhammad Bijak Ilhamdani, Rabu (28/2/2024).

Beragam usulan warga dilontarkan dalam Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024. Salah satunya, usulan terkait akses - akses jalan lingkungan, jalan usaha tani.

“Ada juga usulan terkait PTSL yang saat ini sifatnya hanya berupa hak pakai,” kata Bijak sapaan akrab Muhammad Bijak Ilhamdani.

Dirinya menyebutkan, terkait PTSL dirinya berencana akan meneruskan ke pihak Bpn/Atr PPU. Sementara terkait akses jalan lingkungan serta jalan usaha tani akan dicoba melalui bantuan aspirasi DPRD.

“Jika nilainya besar untuk membangun jalan tersebut. Nanti akan kita upayakan melalui sumber penganggaran yang lain,” jelasnya. Menurutnya, bisa melalui anggaran Dana Alokasi Khusus (Dak) atau Bantuan Keuangan (Bankeu).

Selain itu, adapula usulan terkait tambahan bantuan yang sudah digulirkan di tahun – tahun sebelumnya. Seperti bantuan pupuk hingga bibit perikanan. “Itu juga yang mereka minta untuk ditambahkan oleh masyarakat - masyarakat kita,” sebutnya.

Bijak juga menyebutkan, usulan terkait Bimbingan Teknis (Bimtek) pelaksanaan administrasi RT juga dilontarkan. Karena saat ini pencatatan sipil terkait keluar masuk masyarakat tidak lagi melalui RT. “Nah itu juga yang mereka minta. Terkait bimtek dalam pengadministrasian,” pungkasnya.