DPRD Balikpapan

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Dalam rapat paripurna ke 10 yang digelar pada Jumat 2/5/2025 di Hotel Gran Senyiur, DPRD kembali menyoroti strategi legislasi yang tengah dikembangkan di tingkat daerah, yakni penggunaan metode Omnibus Law dalam penyusunan Peraturan Daerah (Perda).

Salah satu anggota DPRD, Andi Arif Agung, memberikan penekanan khusus pada pendekatan ini sebagai langkah yang dianggap lebih efisien dan komprehensif dalam merumuskan kebijakan hukum di tingkat lokal. Dalam pemaparannya, Andi Arif Agung menjelaskan bahwa metode Omnibus Law telah memiliki legitimasi yang jelas dalam sistem perundang-undangan nasional.

Hal itu tertuang dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Menurutnya, pendekatan ini memberikan ruang untuk menggabungkan berbagai ketentuan dari regulasi sebelumnya ke dalam satu peraturan baru yang lebih terpadu.

"Metode ini memungkinkan kita menyatukan sejumlah ketentuan dari berbagai peraturan yang sudah ada ke dalam satu regulasi baru yang lebih menyeluruh. Dengan begitu, tidak akan terjadi tumpang tindih antara satu peraturan dengan peraturan lainnya," ujar Andi Arif Agung dalam forum tersebut.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa metode Omnibus Law menjadi solusi untuk menjawab tantangan regulasi yang kerap kali tumpang tindih atau tidak sinkron. Ia menegaskan bahwa dalam konteks penyusunan Perda, pemerintah daerah dituntut untuk mampu menyusun regulasi yang tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga tidak menimbulkan kebingungan dalam implementasinya.

"Dengan adanya metode ini, proses legislasi bisa lebih efisien. Kita tidak perlu lagi membuat banyak peraturan baru jika sejumlah aturan lama bisa diselaraskan dalam satu regulasi yang utuh," tambahnya.

Selain itu, Andi Arif juga menekankan bahwa metode ini harus diterapkan secara hati-hati dan dengan kajian yang matang. Meski memberikan kemudahan, penyusunan Perda dengan pendekatan Omnibus Law tetap membutuhkan koordinasi antar instansi dan keterlibatan publik agar peraturan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Ia berharap bahwa pendekatan ini bisa menjadi solusi yang adaptif bagi daerah dalam menghadapi dinamika pembangunan dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Penyusunan regulasi yang lebih ringkas namun tetap mencakup seluruh aspek dianggap sebagai langkah maju dalam reformasi kebijakan publik di tingkat daerah.

"Dengan Omnibus Law, kita berharap lahirnya peraturan-peraturan daerah yang lebih berkualitas, tidak tumpang tindih, dan bisa langsung menjawab kebutuhan masyarakat," pungkasnya.

(ADV/DPRD Balikpapan/JM)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Dalam momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun 2025, Anggota Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Iim, menyampaikan refleksi dan harapan besar terhadap peningkatan kualitas pendidikan, khususnya di Kalimantan.

Ia menekankan pentingnya pemerataan mutu pendidikan agar tidak terjadi ketimpangan antara daerah, terutama antara Kalimantan dan Pulau Jawa. “Saya mengucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional untuk para guru di seluruh Indonesia. Saya pun adalah seorang guru, jadi saya tahu perjuangan para pendidik,” ujarnya saat diwawancarai pada Jumat (2/5/2025).

Iim menyoroti kenyataan bahwa masih banyak masyarakat Balikpapan yang memilih untuk menyekolahkan anak-anak mereka ke Pulau Jawa. Menurutnya, hal ini disebabkan oleh anggapan bahwa kualitas pendidikan di sana lebih maju. Meski demikian, ia optimistis Kalimantan, khususnya Balikpapan, mampu menyamai kualitas pendidikan di wilayah lain di Indonesia, asalkan mendapatkan dukungan yang memadai dari pemerintah.

“Jika fasilitas pendidikan dan kualitas sumber daya manusianya diperbaiki, InsyaAllah pendidikan kita akan setara dengan Jawa. Dengan begitu, para orang tua tidak perlu lagi mengirim anak-anak mereka jauh-jauh,” jelasnya.

Lebih lanjut, Iim menegaskan bahwa peningkatan mutu pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah negeri saja, tetapi juga melibatkan sekolah swasta. Ia menilai sinergi antara pemerintah, DPRD, dan penyelenggara pendidikan sangat dibutuhkan untuk membenahi sistem yang ada.

“Kami di Komisi IV berkomitmen untuk terus mencari solusi. Misalnya melalui pengadaan fasilitas perpustakaan, pelatihan guru, dan perbaikan infrastruktur. Semua langkah itu kami dorong demi membentuk SDM yang unggul,” tegasnya.

Tak hanya fokus pada aspek akademik, Iim juga menekankan pentingnya penanaman nilai-nilai karakter sejak dini dalam dunia pendidikan. Ia menilai bahwa kecerdasan intelektual harus dibarengi dengan kecerdasan moral. “Adab itu lebih utama. Kepintaran saja tidak cukup kalau tidak punya akhlak,” tegasnya.

Menutup pernyataannya, Iim berharap agar peringatan Hardiknas 2025 bisa menjadi momentum untuk mempercepat pemerataan pendidikan yang berkualitas di Balikpapan. Ia menilai bahwa kualitas fasilitas, kompetensi tenaga pendidik, serta pembentukan karakter siswa harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan sektor pendidikan di daerah.

(ADV/DPRD Balikpapan/JM)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025 menjadi momentum reflektif bagi Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri. Ia menekankan pentingnya mengenang jasa Ki Hajar Dewantara sebagai tokoh pelopor pendidikan Indonesia, sekaligus memperkuat komitmen terhadap pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah Kota Balikpapan.

Dalam keterangannya usai mengikuti Upacara Hardiknas di halaman Balai Kota Balikpapan pada Jumat (2/5/2025), Alwi menyampaikan bahwa perjuangan Ki Hajar Dewantara harus terus menjadi inspirasi dalam membangun sistem pendidikan yang adil dan merata. "Tanggal 2 Mei adalah hari kelahiran Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita.

Beliau adalah tokoh besar yang memperjuangkan hak pendidikan bagi semua, bahkan di tengah tekanan kolonial. Kita wajib terus mengingat dan meneladani semangat beliau," tuturnya. Lebih jauh, ia menyoroti urgensi pemerataan akses pendidikan tanpa kendala biaya.

Menurutnya, setiap anak di Balikpapan harus mendapatkan hak pendidikan yang layak, tanpa melihat latar belakang sosial maupun ekonomi. Ia pun memberikan apresiasi kepada berbagai program pendidikan yang digagas oleh pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun kota.

“Saya sangat mengapresiasi program pendidikan gratis dari Pemprov, termasuk kebijakan seragam sekolah gratis dari Pemkot. Ini sangat membantu masyarakat, khususnya yang kurang mampu. Program seperti ini perlu dilanjutkan dan diperluas,” katanya.

Alwi juga menyampaikan kebanggaannya terhadap pelajar-pelajar Balikpapan yang telah menorehkan prestasi membanggakan di kancah nasional bahkan internasional. Untuk itu, ia berniat mengusulkan pemberian insentif khusus bagi siswa berprestasi sebagai bentuk penghargaan sekaligus motivasi.

“Prestasi para pelajar patut diberikan penghargaan. Saya akan berkoordinasi dengan Wali Kota agar anak-anak yang berprestasi diberikan reward. Ini bisa menjadi pemicu semangat bagi pelajar lainnya untuk terus mengukir prestasi,” ungkapnya.

Sebagai penutup, Alwi menegaskan bahwa DPRD Balikpapan siap bersinergi dengan pemerintah daerah dalam memperkuat sektor pendidikan. Ia menilai, kemajuan pendidikan merupakan kunci dalam mempersiapkan generasi muda Balikpapan sebagai pilar masa depan, khususnya dalam menyambut peran kota ini sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

(ADV/DPRD Balikpapan/JM)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Anggota DPRD Kota Balikpapan, Gasali, menggelar kegiatan reses masa sidang II tahun 2024-2025 di daerah pemilihannya, Balikpapan Timur, tepatnya di Kelurahan Manggar pada Sabtu, 26 April 2024.

Acara tersebut berlangsung di kediaman Rumah pribadi Gasali jalan PJHI Perum Batakan CGS RT 58.

Kegiatan reses ini dihadiri oleh berbagai unsur pemerintahan dan masyarakat. Hadir di antaranya perwakilan Camat Balikpapan Timur melalui Kasi Pemerintahan, Lurah Manggar, Bhabinkamtibmas, Babinsa, Ketua LPM, seluruh ketua RT se-Kelurahan Manggar, serta masyarakat sekitar yang antusias mengikuti jalannya kegiatan.

Dalam kesempatan tersebut, Gasali menyampaikan bahwa kegiatan reses ini merupakan momen penting untuk mendengarkan langsung aspirasi masyarakat. Ia menjelaskan bahwa terdapat sembilan pertanyaan dan usulan yang disampaikan oleh warga, yang sebagian besar berkaitan dengan permasalahan infrastruktur jalan, perbaikan drainase, peningkatan mutu pendidikan, hingga pengembangan sumber daya manusia (SDM).

“Kita menyadari bahwa Balikpapan Timur masih membutuhkan perhatian serius dari Pemerintah Kota. Melalui reses ini, kita dapat menyerap langsung aspirasi dari para tokoh masyarakat, RT, maupun warga setempat," ujar Gasali.

Menurut Gasali, berbagai aspirasi yang dihimpun dalam reses akan menjadi referensi untuk diusulkan ke Pemerintah Kota Balikpapan. Ia menegaskan, tugas utama anggota dewan dari dapil masing-masing adalah memperjuangkan aspirasi masyarakat agar dapat direalisasikan dalam program pembangunan daerah.

"Reses ini bukan sekadar kegiatan seremonial. Apa yang menjadi masukan masyarakat akan kami perjuangkan agar masuk dalam perencanaan pembangunan kota," tegasnya.

Salah satu usulan penting yang mengemuka dalam reses tersebut adalah peningkatan SDM. Gasali mengapresiasi perhatian warga terhadap isu ini, mengingat pengembangan SDM sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Kota Balikpapan. “Peningkatan kualitas SDM merupakan bagian dari program prioritas pemerintah. Namun, agar program-program tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya, perlu adanya kolaborasi aktif antara pemerintah dan masyarakat. Informasi tentang berbagai program perlu disosialisasikan dengan baik sampai ke tingkat bawah,” jelasnya.

Dalam bidang pendidikan, Gasali juga mengungkapkan berbagai kemajuan yang telah dicapai Pemerintah Kota Balikpapan dalam dua tahun terakhir. Ia menyebutkan bahwa dua gedung sekolah baru, yakni SMP Negeri 27 dan SMP Negeri 28 di Balikpapan Timur, telah selesai dibangun dan akan mulai digunakan tahun ini.

Tak hanya itu, pembangunan sekolah dasar baru, SD Negeri 022 di Kelurahan Manggar, juga tengah berjalan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat setempat. Penambahan fasilitas pendidikan ini, menurut Gasali, menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan pelayanan di bidang pendidikan.

Gasali pun menambahkan bahwa pihaknya telah berencana untuk mengusulkan pembangunan sekolah menengah atas (SMA) baru di Balikpapan Timur, tepatnya di kawasan dekat Stadion Batakan. Ia menyampaikan bahwa koordinasi telah dilakukan dengan Dinas Pendidikan dan BPKAD terkait status lahan.

“Jika lahan tersebut sudah resmi menjadi aset Pemerintah Kota Balikpapan, kami akan melanjutkan koordinasi lebih lanjut agar lahan tersebut dapat dihibahkan kepada Pemerintah Provinsi. Harapannya, SMA baru bisa segera dibangun untuk mengakomodasi kebutuhan pendidikan warga di Balikpapan Timur,” imbuhnya.

Selain itu, dalam bidang infrastruktur, warga juga menyampaikan keluhan terkait kondisi jalan yang mengalami kerusakan parah, khususnya dari depan Gapura PJHI hingga Perumahan CGS. Menanggapi hal tersebut, Gasali memastikan bahwa perbaikan jalan di lokasi tersebut telah masuk dalam rencana dan akan direalisasikan tahun ini.

“Perbaikan jalan dari depan Gapura PJHI hingga ke Perumahan CGS insyaallah akan direalisasikan tahun ini. Ini menjadi bukti bahwa usulan masyarakat benar-benar kami tindak lanjuti,” kata Gasali, disambut antusias oleh warga yang hadir.

Melalui reses ini, Gasali berharap seluruh aspirasi yang dihimpun dapat diterjemahkan ke dalam program nyata yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, sehingga pembangunan di Balikpapan Timur semakin merata dan berkelanjutan.

(ADV/DPRD Balikpapan/JM)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Anggota Komisi I DPRD Kota Balikpapan, Iwan Wahyudi, menggelar kegiatan Reses Masa Sidang II Tahun 2024/2025 di RT 08 Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, pada Sabtu (26/4/2025).

Dalam kesempatan itu, Iwan menegaskan bahwa reses merupakan momentum penting untuk mendengar secara langsung keluhan dan kebutuhan masyarakat. Ia mengatakan, kegiatan ini menjadi jembatan antara warga dengan pemerintah melalui aspirasi yang disampaikan.

"Reses ini adalah momen untuk menyerap keluhan dan harapan masyarakat, sehingga kami bisa memperjuangkannya melalui jalur resmi di pemerintahan," ujar Iwan di hadapan warga.

Untuk menampung dan menindaklanjuti berbagai aspirasi yang muncul, Iwan Wahyudi turut menghadirkan perwakilan dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, seperti Lurah Karang Joang, Dinas Perhubungan (Dishub) Balikpapan, dan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Balikpapan. Dengan kehadiran mereka, berbagai persoalan dapat langsung direspons di tempat.

Dalam sesi dialog yang berlangsung penuh antusias, warga menyampaikan sejumlah persoalan mendesak. Di antaranya, kebutuhan akan sosialisasi terkait prosedur layanan Unit Gawat Darurat (UGD) dalam program BPJS Kesehatan, permintaan pemasangan pipa air bersih oleh Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB), serta usulan perbaikan jalan melalui pengaspalan hotmix.

Selain itu, warga juga mengangkat isu penting lainnya, seperti perizinan membuka tanah negara (IMTN), kebutuhan penerangan jalan umum (PJU), pemasangan cermin cembung di titik rawan kecelakaan, serta harapan agar pemerintah membangun unit sekolah baru tingkat SMA dan SMK di wilayah Karang Joang.

Menanggapi aspirasi tersebut, Iwan Wahyudi menyatakan seluruh masukan akan menjadi prioritas untuk diperjuangkan. Ia berjanji akan membawa persoalan-persoalan itu ke forum resmi DPRD maupun melakukan koordinasi dengan instansi terkait. "Setiap aspirasi yang disampaikan hari ini akan kami tindak lanjuti demi mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik di Balikpapan," tegasnya.

Iwan juga menyampaikan apresiasinya atas antusiasme warga yang hadir. Ia berharap partisipasi aktif masyarakat terus terjaga untuk membangun daerah lebih maju dan sejahtera. 

(ADV/DPRD Balikpapan/JM)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Sufyan Jupri, melaksanakan kegiatan Reses Masa Sidang II Tahun 2024/2025 pada Jumat (25/4/2025) di kediamannya yang terletak di Jalan Gunung Binjai, Kecamatan Balikpapan Timur.

Kegiatan ini bertujuan sebagai sarana untuk mendengarkan langsung aspirasi dari warga sekitar. Dalam kesempatan tersebut, Sufyan Jupri menegaskan pentingnya reses sebagai wadah untuk menampung berbagai keluhan dan harapan masyarakat.

Menurutnya, reses merupakan kesempatan strategis bagi anggota dewan untuk mendengar aspirasi yang mungkin selama ini belum mendapat perhatian. “Reses ini menjadi sarana penting bagi kami untuk turun langsung ke masyarakat, mendengar berbagai aspirasi, masukan, serta keluhan mereka terkait kebutuhan yang belum terakomodasi,” ujarnya.

Sejumlah permasalahan mencuat dalam pertemuan tersebut, antara lain mengenai kebutuhan air bersih yang dikelola oleh Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB), proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), serta permohonan bantuan dana untuk pembangunan mushola.

Selain itu, kelangkaan dan distribusi tabung gas elpiji 3 kilogram serta perbaikan infrastruktur jalan di kawasan Gunung Binjai juga menjadi topik utama yang dibahas. Menyikapi hal tersebut, Sufyan Jupri menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan setiap aspirasi yang disampaikan warga.

Ia berjanji untuk mengawal semua usulan tersebut, agar dapat segera direalisasikan sesuai dengan prioritas yang ada. “Saya akan memperjuangkan semua usulan ini agar bisa direalisasikan dengan melibatkan koordinasi dengan instansi terkait,” tambahnya.

Kegiatan reses ini disambut antusias oleh warga yang merasa memiliki kesempatan untuk menyampaikan langsung permasalahan yang mereka hadapi di lingkungan masing-masing. Sufyan berkomitmen untuk terus menjadi jembatan aspirasi rakyat, memastikan setiap masalah yang dihadapi masyarakat tidak hanya didengar, tetapi juga diperjuangkan untuk mendapatkan solusi yang nyata.

(ADV/DPRD Balikpapan/JM)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan – Anggota Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Vera Yulianti, melaksanakan kegiatan reses Masa Sidang II Tahun 2024/2025 di Kecamatan Balikpapan Tengah pada Jumat (25/4/2025).

Reses ini digelar di Lingkungan RT 05 Kelurahan Karang Rejo dan dihadiri oleh Camat Balikpapan Tengah Agung Budi Wibowo, Lurah Sumber Rejo Paing, serta perwakilan dari Lurah Karang Rejo. Acara tersebut turut dihadiri para ketua RT, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan warga setempat.

Dalam sambutannya, Camat Agung Budi Wibowo menekankan pentingnya kegiatan reses sebagai sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai permasalahan langsung kepada wakil rakyat. "Ini momentum untuk menyampaikan keluhan kepada Ibu Vera. Apa pun persoalan, seperti kelangkaan gas, jalan rusak, paret yang belum dicor, atau kondisi posyandu, sampaikan saja," ujarnya.

Warga pun memanfaatkan kesempatan ini untuk mengungkapkan berbagai aspirasi. Beberapa keluhan yang disampaikan antara lain permintaan pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) di dua titik, perbaikan jalan lingkungan, perbaikan saluran drainase, tempat pembuangan sampah, serta kebutuhan air bersih. Menanggapi aspirasi tersebut, Vera Yulianti menyampaikan komitmennya untuk mengawal seluruh usulan warga.

"Semua permasalahan sudah saya catat dan akan saya input dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Saya akan berkoordinasi dengan OPD terkait agar bisa ditindaklanjuti," tegas Vera.

Camat Agung juga menambahkan agar kelurahan segera membuat surat resmi kepada Dinas Perhubungan Kota Balikpapan terkait kebutuhan penerangan jalan, dengan melampirkan dokumentasi serta titik lokasi rawan kecelakaan. Ia meminta agar surat tersebut dapat dikirim secepatnya untuk mempercepat proses pengajuan.

Terkait masalah air bersih, Camat mengungkapkan bahwa beberapa usulan pemasangan pipa induk dan pipa booster telah terealisasi di tahun 2024, meskipun sambungan rumah (SR) masih menunggu antrean sekitar 12.000 pelanggan. Dalam sesi dialog, Saimah, warga RT 64, mengeluhkan kondisi paret yang sempit sehingga menyebabkan banjir saat hujan.

Ia meminta agar pelebaran paret dapat segera direalisasikan. Menutup reses, Vera Yulianti menyampaikan apresiasinya atas partisipasi warga. Ia berjanji akan memperjuangkan semua aspirasi yang disampaikan demi mewujudkan pembangunan yang lebih baik bagi masyarakat Balikpapan Tengah.

(ADV/DPRD Balikpapan/JM)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, menghadiri Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-XXIX Tahun 2025 yang digelar di Balikpapan Sport and Convention Center (BSCC) Dome, Jumat (25/4/2025).

Kegiatan ini sekaligus menjadi ajang penyerahan penghargaan kepada para kepala daerah yang dinilai berhasil dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upacara yang dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bima Arya, ini turut dihadiri sejumlah tokoh penting, seperti Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud, Wakil Gubernur Seno Aji, dan Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud.

Acara berlangsung khidmat dengan mengangkat tema Sinergi Pusat dan Daerah Membangun Nusantara Menuju Indonesia Emas 2045. Dalam kesempatan tersebut, Alwi Al Qadri menyampaikan pentingnya momentum Hari Otda sebagai pengingat bahwa otonomi bukan hanya soal desentralisasi, tetapi tentang komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Hari Otonomi Daerah bukan sekadar seremoni tahunan, tetapi refleksi atas semangat kita untuk memperkuat sinergi antarpemerintah demi kemajuan bersama,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa DPRD Balikpapan akan terus mendorong penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan warga.

Wamendagri Bima Arya dalam sambutannya juga menekankan pentingnya evaluasi kinerja daerah secara menyeluruh dan berkeadilan. Ia mengapresiasi Pemerintah Provinsi Kaltim dan Kota Balikpapan sebagai tuan rumah peringatan tersebut, sembari memberikan penghargaan kepada daerah-daerah yang dinilai sukses dalam pengelolaan pemerintahan.

“Dalam 29 tahun perjalanan Otonomi Daerah, kita telah menyaksikan lahirnya pemimpin-pemimpin hebat dari berbagai pelosok negeri. Ini adalah bukti bahwa otonomi memberi ruang bagi daerah untuk berkembang dan berinovasi,” ujar Bima.

Namun demikian, ia juga mengingatkan bahwa tidak semua daerah mengalami kemajuan yang merata. “Masih ada ketimpangan fiskal, masih ada daerah yang belum mampu mengoptimalkan potensi APBD-nya. Karena itu, pengawasan dan pembinaan dari pusat sangat penting,” tambahnya.

Bima Arya juga menggarisbawahi perlunya memperkuat sektor ekonomi kreatif dan kemudahan perizinan sebagai bagian dari strategi meningkatkan daya saing daerah. “Ini saatnya kita bersinergi. Pusat dan daerah bukan dua entitas yang terpisah, tetapi bagian dari satu sistem yang harus bergerak seiring untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045,” tutupnya.

(ADV/DPRD Balikpapan/JM)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Dalam rangkaian kegiatan reses masa sidang II Tahun 2024/2025, Anggota DPRD Kota Balikpapan Japar Sidik menggelar pertemuan bersama warga RT 14, Kelurahan Muara Rapak, Jalan Inpres III Gang Anggrek II, pada Jumat (25/4/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Japar mengajak warga untuk aktif berkontribusi dalam mewujudkan ketahanan pangan mandiri di tingkat rumah tangga. Di hadapan sejumlah Ketua RT dan perwakilan masyarakat, Japar menyampaikan pentingnya memanfaatkan lahan pekarangan sebagai solusi menghadapi ketidakpastian ekonomi global, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan pangan sehari-hari.

“Ketahanan pangan bukan semata tanggung jawab pemerintah. Kita sebagai warga juga bisa berperan. Pekarangan rumah bisa dijadikan lahan produktif untuk menanam kebutuhan dasar seperti cabai, tomat, dan sayuran,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa metode sederhana seperti menanam dengan pot atau polybag sudah cukup membantu meringankan beban rumah tangga, apalagi saat harga bahan pokok melonjak. “Bayangkan kalau setiap rumah tanam 10 sampai 20 pot cabai. Kalau semua warga melakukannya, efeknya luar biasa. Saat harga cabai naik, masyarakat tidak perlu panik karena punya stok sendiri di rumah,” tambahnya.

Japar juga mengungkapkan rencananya menjadikan Muara Rapak sebagai percontohan program ketahanan pangan berbasis pekarangan. Ia meminta para Ketua RT untuk segera menyusun proposal bantuan yang akan ia kawal langsung ke Pemkot Balikpapan.

“Proposal yang masuk akan kami perjuangkan lewat anggaran perubahan. Kami di DPRD siap memfasilitasi dan mendorong program ini agar bisa berjalan optimal,” tegasnya. Di akhir pertemuan, Japar mengingatkan pentingnya kolaborasi dan kesadaran kolektif warga.

“Jika setiap rumah tangga mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri, maka tidak hanya menghemat pengeluaran tapi juga menyehatkan. Ini langkah kecil dengan dampak besar,” pungkasnya.

(ADV/DPRD Balikpapan/JM)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Warga di kawasan Sepinggan Raya mengeluhkan bau menyengat yang terus-menerus muncul dari Bendungan Pengendali Banjir (Bendali) di wilayah mereka. Masalah ini disampaikan langsung dalam kegiatan reses anggota DPRD Balikpapan dari Fraksi Golkar, H. Yusri, yang menerima aduan dari delapan Rukun Tetangga (RT), yakni RT 16 hingga RT 21.

Yusri menjelaskan, sumber bau berasal dari limbah pasar yang dialirkan ke Bendali tanpa sistem penyaringan. Aliran air yang membawa kotoran dari Pasar Sepinggan tersebut menumpuk dan mengendap, sehingga menimbulkan aroma tak sedap yang mencemari lingkungan sekitar.

“Warga mengeluh karena bau ini sudah berlangsung cukup lama. Air dari pasar masuk langsung ke Bendali tanpa proses penyaringan. Ketika air naik, baru dibuang ke sungai besar, dan ini yang memicu timbulnya bau menyengat,” jelas Yusri, Kamis (24/4/2025).

Tak hanya menimbulkan ketidaknyamanan, kondisi tersebut juga dikhawatirkan bisa berdampak buruk terhadap kesehatan masyarakat. Warga merasa resah karena kualitas udara di sekitar mereka menurun, terlebih di saat cuaca panas.

Yusri menambahkan bahwa sirkulasi air di Bendali pun sangat buruk. Tidak adanya penyaringan di pintu masuk menyebabkan limbah menumpuk, dan air pun tak mengalir dengan baik. “Seharusnya ada sistem penyaringan sejak awal. Tanpa itu, air kotor hanya tertahan dan menjadi sumber bau,” tegasnya.

Sebagai solusi, warga mendesak pemerintah agar segera melakukan pengerukan sedimen, memperbaiki aliran air, serta menyedot air secara berkala. Tak kalah penting, mereka menginginkan adanya penyaringan permanen di saluran dari pasar ke Bendali.

Yusri menyebut, keluhan warga telah didengar langsung oleh perwakilan Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang hadir dalam reses. Ia pun mendorong Dinas PU untuk segera menindaklanjuti hal ini bersama Pemerintah Kota Balikpapan. “Ini menyangkut kenyamanan dan kesehatan warga. Tidak boleh lagi ditunda,” pungkasnya.

(ADV/DPRD Balikpapan/JM)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Sekretaris Komisi I DPRD Kota Balikpapan, Muhammad Najib, melaksanakan kegiatan Reses Masa Sidang II Tahun 2024/2025 di halaman Masjid Miftahul Janah, RT 17, Kelurahan Karang Joang, Balikpapan Utara, pada Kamis (24/4/2025).

Dalam reses ini, ia menyerap berbagai aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan kebutuhan infrastruktur, pendidikan, hingga persoalan lahan. Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan dari Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB), Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang (DPPR), serta jajaran Kecamatan Balikpapan Utara.

Najib menegaskan bahwa forum reses menjadi ruang strategis untuk mendengarkan langsung suara masyarakat yang selama ini belum tersampaikan secara formal. "Melalui reses ini, masyarakat memiliki kesempatan menyuarakan permasalahan yang mereka hadapi. Ini penting agar bisa diintegrasikan dalam rencana pembangunan kota," ujar Najib.

Sejumlah persoalan yang diangkat warga antara lain keluhan soal sistem drainase yang buruk, proses perekrutan pegawai PTMB, kebutuhan pelebaran jalan, serta pemasangan air bersih dari PDAM. Selain itu, warga juga mengeluhkan lahan milik mereka yang dipinjam untuk pembangunan jalan tol namun belum dikembalikan oleh pihak terkait.

Masalah zona hijau yang menyulitkan pemecahan sertifikat tanah pun menjadi sorotan. Tak hanya itu, warga juga meminta dukungan untuk mempermudah akses pemuda ke dunia kerja di perusahaan sekitar Jalan PDAM. Permohonan bantuan pendidikan bagi sekolah binaan Mariati Cempaka 2 serta peningkatan sarana dan prasarana SD di wilayah itu turut mengemuka.

Menanggapi hal tersebut, Najib menyampaikan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh aspirasi yang masuk. “Kami tengah melakukan inventarisasi. Silakan lengkapi dokumen pendukung, terutama terkait lahan yang belum dibebaskan karena itu menjadi kewenangan provinsi.

Insya Allah, akan kami kawal hingga ke Pemprov,” tegasnya. Melalui reses ini, Najib menunjukkan peran aktifnya sebagai wakil rakyat yang tak hanya mendengar, tetapi juga siap memperjuangkan kebutuhan warganya secara konkret.

(ADV/DPRD Balikpapan/JM)

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Sekretaris Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Ari Sanda, menunjukkan komitmennya dalam menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses Masa Sidang II Tahun 2024/2025 yang digelar di Daerah Pemilihan Balikpapan Barat pada Kamis (24/4/2025).

Dalam pertemuan yang berlangsung penuh antusiasme tersebut, masyarakat menyampaikan sejumlah persoalan krusial yang selama ini mereka hadapi. Salah satu isu paling mendesak yang mencuat adalah sulitnya akses air bersih, khususnya di kawasan Marga Sari.

Warga mengeluhkan bahwa suplai air bersih kerap terganggu dan tidak merata, sehingga mereka kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. “Air bersih adalah kebutuhan utama, tapi kami masih sering mengalami kekurangan. Kami sangat berharap pemerintah segera memberikan solusi konkret,” ujar seorang warga yang hadir dalam forum tersebut.

Selain permasalahan air, warga juga menyoroti berbagai persoalan lainnya, di antaranya sulitnya memperoleh lapangan kerja, kelangkaan gas LPG bersubsidi, serta kurangnya penerangan jalan umum di sejumlah lingkungan pemukiman. Keluhan-keluhan ini disampaikan dengan harapan bisa segera mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dan para wakil rakyat.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Ari Sanda menegaskan keseriusannya untuk menindaklanjuti seluruh masukan warga. Ia mengatakan bahwa isu-isu yang disampaikan merupakan kebutuhan dasar yang tidak boleh diabaikan, karena menyangkut kesejahteraan masyarakat secara langsung. “Semua yang disampaikan masyarakat akan kami rekap dan bawa ke rapat pembahasan di DPRD. Terutama soal air bersih dan distribusi gas bersubsidi, ini akan menjadi prioritas saya untuk didorong ke dinas terkait agar ada langkah konkret secepatnya,” tegas Ari.

Ia juga mengimbau agar masyarakat tetap aktif menyampaikan masukan dan keluhan melalui jalur formal. Menurutnya, partisipasi warga sangat penting agar proses pembangunan bisa berjalan secara adil dan merata. “Kami di DPRD hadir bukan sekadar mendengar, tapi juga memperjuangkan apa yang menjadi suara rakyat. Sinergi antara masyarakat dan wakil rakyat adalah kunci utama dalam menyelesaikan persoalan-persoalan daerah,” pungkas Ari.

(ADV/DPRD Balikpapan/JM)