DPRD Balikpapan

Balikpapan, Swararepublika.com - Terkait Kunjungan Kerja (Kunker) yang dilakukan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo ke Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), tepatnya kota Samarinda dan Kota Balikpapan, Selasa 24 Agustus 2021 kemarin, mendapatkan apresiasi dari berbagai kalangan, salah satunya Wakil Ketua DPRD kota Balikpapan H. Sabaruddin Panrecalle, S.S.

Kunker Joko Widodo ke Kaltim kali ini, untuk meninjau langsung pelaksanaan Vaksinasi di Kota Samarinda dan Kota Balikpapan, sekaligus meresmikan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda Seksi I dan Seksi V yang sudah bisa beroperasi sepenuhnya.

Seperti yang dikatakan Sabaruddin usai menyambut kedatangan Presiden RI melalu Virtual di ruang Rapat Gabungan DPRD kota Balikpapan, dan juga dihadiri Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh, Wakil Ketua DPRD Subari dan Budiono serta Anggota DPRD kota Balikpapan.

Sabaruddin mengatakan kedatangan Presiden Joko Widodo ke Kaltim untuk meninjau pelaksanaan Vaksinasi Pelajar di kota Samarinda dan Pelaksanaan Vaksinasi di Kota Balikpapan, serta Memantau sejauh mana penurunan wabah Covid - 19 di Prov Kaltim.

"Kunker Presiden ke Kaltim untuk meninjau vaksinasi serta Memantau sejauh mana penurunan wabah Covid 19 di Kaltim"katanya.

"Gubernur Kaltim pun sudah menyampaikan dan melaporkan kepada Presiden, terkait situasi dan kondisi wabah Covid yang ada di Kota Balikpapan dan 10 Kabupaten lainya di lingkungan Provinsi Kalimantan Timur"urainya.

"Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pun menyampaikan hal serupa terkait situasi dan kondisi Covid 19 di Indonesia, kususnya yang terjadi di Kaltim"lanjutnya.

Politisi Partai Gerindra ini juga menyampaikan bahwa dalam kunjungannya Presiden memberikan pesan Kita Harus senantiasa menggunakan masker, karena untuk mencegah lajunya penyebaran Covid -19, kelemahannya salah satunya menggunakan masker.

"Presiden berpesan untuk menekan lajunya penyebaran Covid 19, kita harus menggunakan masker, karena salah satu kelemahan wabah ini adalah masker, hal ini pun sudah disampaikan oleh Menteri yang lainnya"tutur Sabaruddin.

Bukan hanya meninjau pelaksanaan Vaksinasi di kota Samarinda dan Balikpapan, kunker Presiden Joko Widodo ke Kaltim juga untuk meresmikan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda untuk tahapan Seksi I dan Seksi V, yang dilakukan di pintu Tol KM-13 kota Balikpapan "Mudah - mudahan dengan diresmikannya Jalan Tol Balikpapan-Samarinda dapat mempermudah akses jalan masyarakat untuk melakukan lintas daerah"pungkasnya.

Wartawan : Agus T

Balikpapan Swararepublika.com - Wacana akan dilakukan peningkatan status Rumah Sakit Sayang Ibu dikawasan, Jln Letjend Soeprapto, Baru Ilir, Balikpapan Barat (Balbar) menjadi Tipe C disambut baik Wakil Ketua DPRD Balikpapan Budiono.

Budiono yang terpilih dari Dapil Balikpapan Barat mengatakan nantinya ketika status RS Sayang Ibu menjadi tipe C pastinya fasilitas kesehatan disana akan bertambah.

"Dengan adanya peningkatan status RS Sayang Ibu menjadi RS Umum Daerah Tipe C akan memberikan pelayanan kedokteran spesialis terbatas," ujarnya.

Adapun pelayanan kedokteran spesialis terbatas, yaitu pelayanan penyakit dalam, pelayanan bedah, pelayanan kesehatan anak dan pelayanan kebidanan dan kandungan.

"Rumah sakit tipe C biasanya didirikan di setiap Kota/Kabupaten atau Regency Hospital yang menampung pelayanan rujukan dari puskesmas,” kata Budiono kepada awak media ini, Kamis (19/8/2021).

Diketahui perubahan status RS Sayang Ibu di Kelurahan Baru Ilir, sebelumnya telah disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kota (DKK) Balikpapan dr Andi Sri Juliarty yang mengatakan besaran anggaran untuk merealisasikan RS Umum Daerah di Balikpapan Barat sebesar 160 miliar dan akan dikerjakan secara Multi Years Ia menjelaskan, untuk tahun 2022, pihaknya berencana menganggarkan terlebih dahulu sekitar Rp50 miliar sebagai tahapan awal pembangunan RSUD ini.

“Yang tadinya rumah sakit khusus bersalin ini kita ubah statusnya menjadi RSUD, sehingga dapat melayani semua penyakit tidak terbatas pada pelayanan ibu dan anak,” katanya.

Ia menuturkan, rencananya RSUD ini akan berstandar tipe C dengan kapasitas sekitar 100-an tempat tidur. RSUD ini rencananya akan dilengkapi fasilitas ruang isolasi penyakit menular infeksi seperti Covid-19 dan HIV.

“Sehingga kita tidak perlu lagi setiap saat melakukan konversi ruangan seperti kondisi yang terjadi saat ini. Pembangunan RSUD ini merupakan program prioritas yang diajukan Dinas Kesehatan Kota bersamaan dengan rencana pemberian BPJS Kesehatan gratis kepada masyarakat,” pungkasnya.

Balikpapan, Swararepublika.com - Mahalnya biaya pemeriksaan Polymerase Chain Reaction dikota Balikpapan mendapatkan respon dari salah satu anggota Komisi IV DPRD Balikpapan Parlindungan Sihotang, Kamis (19/8/2021).

Parlin menilai, mahalnya biaya pemeriksaan PCR tentu juga menjadi dilema. Dimana di satu sisi PCR menjadi salah satu syarat untuk melakukan aktivitas masyarakat disaat ingin bepergian.

Namun di sisi lain kondisinya saat ini pandemi. Jika menyoroti dari sisi pandemi, seharusnya ini menjadi program pemerintah dalam upaya memerangi penyebaran covid-19.

"PCR kan memang syarat yang dikeluarkan pemerintah bagi warga masyarakat yang memang mobilitasnya tinggi dari satu daerah ke daerah lain," ucapnya.

"Seharusnya..PCR ini diberikan secara gratis oleh pemerintah atau paling tidak diberikan subsidi," tambahnya. Jika melihat sisi lain, skrg pemerintah sudah mulai menurunkan biaya pemeriksaan PCR menjadi sebesar 500 rb.

Tentunya ini kabar baik, dan mudah-mudahan biaya PCR bisa ditekan lagi agar bisa lebih murah. Karena PCR ini menjadi salah satu persyaratan mutlak bagi masyarakat yang ingin bepergian keluar daerah.

"Sebenarnya menurunkan tarif PCR ini sedikit terlambat, buktinya dengan biaya PCR yang saat ini hanya 500 ribu saja, buktinya bisa," ucapnya.

"Artinya disini keuntungan dari tarif sebesar 800 ribu sungguh sangat besar sekali," sambungnya. Parlin meminta agar dilakukan pertimbangan kembali, sehingga dapat dilakukan revisi kembali penyesuaian tarif PCR. Mudah-mudahan tarifnya bisa turun lagi dan bisa lebih murah.

"Saya berharap bisa direvisi kembali penyesuaian tarifnya, semoga bisa lebih murah," pungkasnya.

Balikpapan, Swararepublika.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Balikpapan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kembali membahas Kebijakan Umum Anggaran - Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Balikpapan Tahun 2022.

Dari hasil rapat pembahasan KUA-PPAS yang dipimpin langsung ketua DPRD Kota Balikpapan Abdulloh, S.Sos, diperkirakan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Balikpapan tahun 2022 akan meningkat mencapai Rp 850 miliar, jauh lebih tinggi dibandingkan target PAD 2021 yang berkisar di angka Rp 652 miliar.

Saat ditemui Awak Media disela-sela rapat Abdulloh mengatakan walau angka tersebut belum final masih naik turun atau fluktuatif, namun dirinya optimis bahwa capaian angka tersebut dapat terealisasi. "Ini belum final, masih naik turun, namun potensi kenaikan target PAD tersebut bisa tercapai"kata Abdulloh di Gedung Parkir lantai 8, Selasa (03/08/2021).

Abdulloh menuturkan masih banyak potensi pajak yang perlu digali dan dioptimalkan di berbagai sektor untuk memaksimalkan peningkatan PAD kota Balikpapan, salah satunya perluasan pembangunan kilang minyak RDMP Pertamina.

“Iya kan jangkauan kita masih banyak di berbagai sektor, wajib pajak kita masih banyak. Kami tidak asal menaikkan,” tuturnya.

"Salah satu sektor yakni perluasan pembangunan kilang minyak RDMP Pertamina, RDMP masih tahap membangun, wajib pajak baru masih banyak, semua sektor wajib pajak bisa,"pungkasnya.

Wartawan : AG

Balikpapan, Swararepublika.com - Pemberian Bantuan Sosial (Bansos) tunai dari Kementrian Sosial (Kemensos) bagi warga kota Balikpapan yang kurang mampu, dan terdampak akibat kebijakan Pemerintah menerapkan PPKM, telah berjalan.

Ditempatkan di aula Kecamatan Balikpapan Utara, Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan Amin Hidayat meninjau proses pembagian Bansos yang dilaksanakan oleh Kelurahan Muara Rapak,Jumat (30/7/2021).

Amin Hidayat mengatakan ini adalah pembagian tahap akhir untuk wilayah Balikpapan Utara, dikarenakan tidak memiliki aula Lurah Muara Rapak menempatkan di aula Kecamatan Balikpapan Utara " Ini pembagian terakhir untuk wilayah Balikpapan Utara, pembagian bantuan ini dilakukan disini karena Kelurahan tersebut tidak memiliki aula untuk pembagian bantuan ini," ujar Amin Hidayat.

Dalam melakukan peninjauan, Amin Hidayat mengingat pentingnya penerapan protokol kesehatan. Ia juga menyarankan agar lokasi penyaluran bantuan yang berada di Aula Kecamatan di buka saja jendelanya agar pertukaran udara lancar.

Amin menilai Penerima bantuan ini masih belum tepat sasaran, meskipun sistem yang diterapkan dari pemerintah pusat sudah bagus tetapi masih terlihat penerima bantuan mengendarai kendaraan roda empat dan memakai perhiasan berlebih.

" Sistem sudah bagus tetapi realisasinya masih ada penerima yang belum tepat sasaran, harusnya ada kerjasama dari pemerintah pusat dengan daerah terkait verifikasi data penerima," ungkapnya.

Amin sangat menyayangkan, kejadian ini bisa terjadi, seharusnya ada koordinasi antara pemerintah dengan pemerintah daerah terkait DTKS ini, sehingga tidak terjadi copy paste data, yang mengakibatkan data yang muncul masih data lama.

" Seharusnya di data ulang, agar tidak copy paste, atau ketidak jelian petugas di lapangan sehingga muncul data yang lama, ini menjadi persoalan dan selalu terjadi berulang," pungkasnya.

Wartawan : AG

Balikpapan, Swararepublika.com - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang).

RDP yang digelar di Ballroom Hotel Grand Senyiur ini, dipimpin langsung Alwi Al Qadri ketua Komisi III DPRD Balikpapan, dan di ikuti seluruh anggota Komisi III DPRD Balikpapan.

Saat ditemui Awak media usai memimpin RDP Alwi mengatakan RDP kali ini, kami menanyakan terkait anggaran yang sudah di pagu oleh Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). “Nah, tadi kami tanyakan.

Anggaran setiap OPD yang sudah di pagu bisakah ditambah, ternyata memang tidak bisa, tapi kalau mau dipindahkan, silahkan yang mana dianggap skala prioritas,” kata Alwi, Rabu (28/7/2021).

Alwi mengatakan pagu yang sudah ditetapkan untuk masing-masing OPD tidak bisa diganti, kecuali mendapat usulan dari wali kota. misalkan, anggaran jalan Dinas PU kemudian mau dipindahkan untuk drainase, apabila kegiatan itu sesuai dengan visi dan misi wali kota.

“Ada beberapa visi misi wali kota yang tidak boleh dihapus atau dikurangi, karena itu adalah visi misi wali kota. Contoh, penanganan banjir, pembangunan rumah sakit di Balikpapan Barat termasuk jembatan Kariangau,” jelasnya.

Alwi menjelaskan mengenai pembahasan Musrenbang, Bappeda menganggarkan sekitar Rp 800 juta, namu setiap usulan Musrenbang yang masuk dari tingkat RT hingga tingkat kota tidak terealisasi.

“Musrenbang ini apakah seremonial saja, kelihatan mewah, anggaran besar namun hasilnya nol. Kasihan, tiap - tiap kelurahan itu berharap,”tuturnya. Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Balikpapan Agus Budi mengatakan, ada beberapa hal yang menjadi pembahasan dalam rapat tersebut.

Diantaranya persiapan Balikpapan jadi daerah penyangga Ibu kota Negara (KN) “Kegiatan Bappeda yang saya sampaikan tadi penekanannya adalah terkait dengan kajian kesiapan Balikpapan menjadi penyangga, beranda IKN,” ujarnya.

Kemudian menyangkut, perbaikkan dalam musyawarah perencanaan pengembangan  (musrembang) khususnya dalam menyerap aspirasi masyarakat karena dianggap belum efektif.  " Menurut Komisi III itu tidak efektif karena dari banyak usulan hanya sedikit yang diakomodir, bahwa yang namanya musrembang adalah forum tertinggi kita menyerap aspirasi masyarakat,” katanya.

Dijelaskannya akan dilakukan perbaikkan, agar setiap usulan dalam musrembang dapat terakomodir.

Karena banyak usulan dari masyarakat justru jalan terealisasi. “Kita memperbaiki proses musrembang yang ada di masing-masing kelurahan, mekanismenya, tadi ada usulan ditingkat kelurahan itu bisa dikawal sampai ditingkat kota,”paparnya.

Dia menambahkan, sesuai dengan visi dan misi Wali Kota maka tahun depan prioritas pembangunan yakni sektor pendidikan, kesehatan, air bersih, penanganan banjir, perusda dan ekonomi kreatif yang menjadi prioritas pembahasan khususnya dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2022  masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) “Visi misi sesuai dengan arahan Wali Kota itu yang kami tekankan di dalam proses pembahasan di masing masing komisi nanti prioritas wali kota itu tetap yang menjadi yang utama,” tutupnya.

Wartawan : AG

Balikpapan, Swararepublika.com - Pemerintah Kota Balikpapan akan mengalokasikan anggaran senilai 3,4 miliar untuk beasiswa bagi warga tidak mampu untuk menempuh jenjang pendidikan di Perguruan Tinggi. 

Hal tersebut di ungkapkan Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, M. Taqwa, kepada wartawan usai memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kota Balikpapan membahas rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA - PPAS) di Ballroom Hotel Grand Senyiur Balikpapan, Selasa, 27/7/2021.

"Kita baru saja membahas dana hibah dan beasiswa dengan bagian Kesra Sekdakot Balikpapan.

Beasiswa hanya akan di fokuskan kepada warga yang kurang mampu untuk menempuh jenjang pendidikan di perguruan tinggi", ujar Taqwa.  Taqwa mengatakan, anggaran untuk beasiswa senilai 3,4 miliar yang akan di alokasikan sekitar 644 slop beasiswa. 

"Beasiswa ini sebuah peluang bagi anak-anak kita yang akan menempuh pendidikan ke jenjang perguruan tinggi atau strata 1", ucapnya singkat. 

Wartawan : AG 

Balikpapan, Swararepublika.com - Komisi IV DPRD Kota Balikpapan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Kesehatan Kota membahas skala prioritas program dalam rancangan Kebijakan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA - PPAS) tahun 2022 di Ballroom Hotel Grand Senyiur Balikpapan, Selasa, 27/7/2021.

Dalam RDP ini, Komisi IV mempertanyakan program skala prioritas dari Dinas Kesehatan Kota Balikpapan dalam KUA - PPAS dengan anggaran senilai 330 miliar.    "Dalam KUA - PPAS ada beberapa item yang memang menjadi perhatian kita.

Terutama untuk progres dana insentif bagi tenaga medis (Nakes) yang sudah berjuang hingga saat ini, menjadi garda terdepan dalam penanganan Covid-19.

Alhamdulillah sampai bulan Juli 2021 dari dana 8 miliar dari pusat sudah on progres", kata Ketua Komisi IV M. Taqwa saat ditemui wartawan usai memimpin RDP.  Untuk menyongsong di anggaran tahun 2022 mendatang, menurut Taqwa, sesuai dengan visi Wali Kota terpilih akan meningkatkan kwalitas kesehatan bagi masyarakat yang di dalamnya juga terdapat bantuan subsidi iuran BPJS Kesehatan bagi peserta kelas III. 

"Tadi kita sudah bahas juga dengan Dinas Kesehatan, bahwa anggaran untuk subsidi BPJS Kesehatan itu sebesar 59 miliar", terang Taqwa. 

Selain itu Taqwa mengatakan, untuk meningkatkan kwalitas kesehatan pemerintah kota juga akan membangun Rumah Sakit darurat di embarkasi haji Kecamatan Balikpapan Timur. 

"Semuanya masih berproses, sambil berjalan melakukan open rekruitment bagi tenaga medis. Itu semua untuk memenuhi janji Wali Kota terpilih terkait dengan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya allah akan terpenuhi di tahun 2022 mendatang", jelasnya.

"Rencana pemerintah juga akan membangun rumah sakit baru dan pembangunan Puskesmas di Kelurahan Lamaru di Balikpapan Timur", pungkasnya.

Wartawan : AG

Balikpapan, Swararepublika.com - Usai Melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan langsung menggelar rapat paripurna yang digelar di ruang rapat gabungan gedung DPRD Balikpapan, Rabu (28/07/2021).

Rapat paripurna yang dilaksanakan secara virtual tersebut mengagendakan membacakan Rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) yang secara langsung diketuai H. Aminuddin, SH.

Usai memimpin Rapat Paripurna, Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Budiono mengatakan bahwa ada 7 item rekomendasi yang telah diajukan oleh pansus perumda, salah satunya yang paling urgent adalah meminta kepada Pemerintah Kota untuk melaksanakan audit internal. Dari hasil audit tersebut nanti akan dilaporkan kepada Pemerintah Kota.

Untuk saat ini dilihat dari perkembangan Perumda Manuntung Sukses, dari hasil pantauan Hanya Jalan di tempat yang artinya tidak ada bisnis yang menghasilkan.

"Ada beberapa rekomendasi yang telah di bacakan pansus perumda, salah satunya terkait audit terhadap Perumda Manuntung Sukses, yang saat ini hanya jalan ditempat"kata Budiono. Kemudian , agenda kedua adalah membentuk panitia khusus untuk RPJMD kepala daerah terpilih periode 2021 - 2024.

Dimana dalam kesempatan ini Budiono juga menjelaskan, pihaknya akan memberikan waktu kepada pansus RPJMD agar berjalan sesuai dengan Visi Misi Walikota terpilih.

"Kita akan memberi kesempatan waktu pansus RPJMD, karena ini adalah salah satunya pembahas KUA PPAS yang mengacu pada RPJMD kepala daerah terpilih ," katanya.

"Kepala daerah yang baru, sejak dilantik 40 hari harus mengajukan RPJMD sesuai aturan yang diberikan , karena kepala daerah yang baru pastinya mempunyai visi - misi yang dituangkan pada RPJMD."pungkasnya.

Wartawan : AG

Balikpapan, Swararepublika.com - Upaya menekan peningkatan penyebaran Covid-19 di Indonesia, pemerintah kembali memperpanjang masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat level 4 hingga tanggal 2 Agustus 2021 mendatang.  Hal tersebut disampaikan Presiden RI Joko Widodo di Istana Merdeka di Jakarta pada Minggu, 25/7/2021.

Kebijakan tersebut di putuskan setelah Presiden dan jajarannya mempertimbangkan sejumlah hal, baik dari aspek kesehatan, aspek ekonomi, hingga dinamika sosial.  Dengan pertimbangan dari tiga aspek tersebut, Presiden tetap melakukan penyesuaian terkait aktivitas dan mobilitas masyarakat.

Seperti tetap memberikan kelonggaran terhadap pasar rakyat yang menjual sembako untuk tetap buka dengan protokol kesehatan yang ketat, pasar rakyat yang menjual selain kebutuhan pokok bisa buka dengan kapasitas maksimal 50 persen sampai dengan pukul 15.00 dimana peraturan lebih lanjut dilakukan oleh pemerintah daerah. 

Kemudian pedagang kaki lima, toko kelontong, agen atau outlet voucher, pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, dan usaha yang sejenisnya di izinkan buka hingga pukul 21.00 yang pengaturan teknisnya diatur oleh pemerintah daerah. 

Selanjutnya, warung makan, pedagang kaki lima, lapak jalanan, dan sejenisnya yang memiliki tempat usaha diruang terbuka tetap di izinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat hingga pukul 20.00 dan maksimal waktu makan untuk setiap pengunjung 20 menit. 

Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD Kota Balikpapan Taufik Qul Rahman meminta pemerintah kota untuk mengkaji ulang penerapan PPKM yang dilakukan pemerintah pusat terkait dengan kelonggaran waktu bagi para pedagang, terutama bagi para pedagang kecil.

"Saya sebagai wakil rakyat di Kota Balikpapan setuju saja dengan perpanjangan PPKM Darurat level 4 yang dilakukan oleh pemerintah yang telah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo.

Namun pemerintah daerah juga harus mengkaji ulang terkait batas waktu berjualan bagi para pedagang, terutama yang mengais rezekinya di malam hari", ucapnya saat ditemui media ini Selasa, 27/7/2021.

Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengatakan, penerapan PPKM yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah pihaknya mengaku setuju.

Hanya saja, menurut Taufik, pemerintah daerah khususnya di Kota Balikpapan harus betul-betul memikirkan ekonomi masyarakat. Kendati telah diberikan bantuan sosial (Bansos).

"Saya memohon kepada Pemerintah Kota Balikpapan agar masyarakat yang mengais rezekinya di malam hari untuk diberikan kelonggaran waktu yang lebih.

Seperti penjual martabak, sate, dan penjual nasi goreng. Bagaimana pun mereka adalah warga kita yang harus diperhatikan kondisi ekonominya untuk menghidupi keluarganya", ujar Taufik. 

Taufik Qul Rahman yang akrab disapa Taufik Putra Kilat ini berharap kepada Pemerintah Kota Balikpapan untuk memikirkan nasib masyarakat, dengan memberikan kebijakan dalam perpanjangan PPKM Darurat level 4 terhadap kondisi ekonominya. 

"Jangan sampai perpanjangan PPKM hingga awal bulan Agustus mendatang menyengsarakan masyarakat, saya selaku wakil rakyat juga harus memikirkan kehidupan mereka.

Karena selama ini selama penerapan PPKM berjalan sudah banyak warga yang mengeluhkan ekonominya semakin menurun terutama pedagang kecil", tandas Taufik. 

Balikpapan, Swararepublika.com - Permasalahan Penanganan banjir di Kota Balikpapan masih tetap menjadi prioritas utama dalam program Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan kedepan. Hal tersebut menjadi agenda utama yang akan dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III DPRD Kota Balikpapan dengan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) di Ballroom Hotel Grand Senyiur Balikpapan, Selasa, 27/7/2021.

Dalam RDP tersebut Komisi III dengan DPU membahas sejumlah program kegiatan yang menjadi Rencana Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA - PPAS) untuk tahun 2022.

Wakil Ketua DPRD Balikpapan yang juga Koordinator Komisi III menjelaskan, dalam RDP tersebut pihaknya meminta penjelasan DPU terkait prioritas dari kegiatan seluruh kegiatan dalam anggaran tahun 2022 mendatang. 

"RDP hari ini kita membahasa KUA - PPAS dengan mitra Komisi III, kita meminta penjelasan dari DPU dari program kegiatan yang di usulkan sesuai dengan visi misi Wali Kota Balikpapan.

Percepatan penanganan banjir tetap menjadi prioritas utama di Kota Balikpapan", kata Sabaruddin Panrecalle usai memimpin RDP saat ditemui wartawan. 

Menurut Sabaruddin sapaan akrab Sabaruddin Panrecalle mengatakan, dari 6 kecamatan yang ada di wilayah Kota Balikpapan, hampir semua terdapat spot banjir. Sehingga dalam kegiatan dan program tersebut di upayakan berbanding lurus dengan visi misi Wali Kota. 

Dari sejumlah kegiatan yang telah di anggarkan dalam KUA - PPAS tersebut, kata Sabaruddin, jika terjadi refocusing maka kegiatan yang telah menjadi prioritas akan menjadi pembahasan selanjutnya.  Dalam RDP tersebut, Sabaruddin juga menyinggung terkait pembebasan lahan Stadion Batakan yang belum diselesaikan oleh pemerintah kota. 

"Komisi III sudah menyampaikan ke DPU supaya ada titik terang terhadap pembebasan lahan di Stadion. Kita harapkan persoalan itu juga segera dituntaskan", ujarnya Sabaruddin menyebut, terkait anggaran keseluruhan yang disampaikan oleh DPU dalam pembahasan KUA - PPAS ini yang nilainya sebesar Rp 330 Miliyar.

Pada hal menurutnya, dari nilai anggaran sebesar itu di dalamnya termasuk percepatan penanganan banjir dan pembebasan lahan."Nah, itu juga kita pertanyakan ke DPU tadi.

Kebijakan anggaran itu di pergunakan untuk apa", sebutnya.  sementara itu, Kepala DPU Andi Yusri Ramli menjelaskan, bahwa pihaknya dalam rancangan KUA - PPAS berencana mengalokasikan dana sebesar Rp 330 Miliyar.

Dan akan dipergunakan untuk penanganan banjir sebesar Rp 150 miliar. Anggaran tersebut akan menjadi salah satu prioritas yang dimasukkan dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan tahun 2022 mendatang. "Untuk Tahun 2022, kita dari Dinas Pekerjaan Umum fokus pada prioritas visi Wali Kota yakni menyelesaikan persoalan banjir," katanya.

Dalam upaya penanganan banjir, tambah Andi Yusri, dalam rancangan anggaran KUA - PPAS juga akan di arahkan kepada program peningkatan jalan untuk mengurai titik yang banjir. 

"Untuk tahun ini, kita sudah menyediakan anggaran sekitar Rp 35 miliar untuk pembebasan lahan di kawasan hulu DAS (Daerah Aliran Sungai) ampal dan ada sekitar lagi Rp 9 miliar untuk saluran primernya, itu masih dana awal. Kalau masih kurang nanti kita akan mengajukan dana tambahan lagi. Karena nanti untuk pembangunan fisiknya akan diserahkan kepada Badan Wilayah Sungai Samarinda", katanya. 

Pihaknya juga akan bekerjasama dengan OPD lainnya untuk meningkatkan program penghijauan di sekitar daerah sungai ampal dan membatasi kegiatan pengupasan lahan di beberapa lokasi.

"Kita juga akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menertibkan keberadaan pengembang. Kita akan upayakan pengembang-pengembang yang ada untuk merealisasikan pembangunan bozem di sekitar perumahan", terangnya

Balikpapan, Swararepublika.com - Komisi III DPRD Kota Balikpapan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) Bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Balikpapan terkait Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA - PPAS) tahun 2022 di Ballroom Hotel Grand Senyiur Balikpapan, Selasa, 27/7/2021.

Dalam pembahasan KUA - PPAS tersebut, Komisi III DPRD Balikpapan mengusulkan anggaran untuk Penerangan Jalan Umum (PJU) dan penambahan CCTV untuk lingkungan. 

Selain itu, Komisi III juga mengusulkan pembangunan Pelabuhan Dermaga di Kampung Baru, Balikpapan Barat yang saat ini masih dalam kondisi dengan fasilitas tradisional. 

Ketua Komisi III Alwi Alqadri menyampaikan, usulan anggaran PJU dan penambahan CCTV menjadi prioritas di lingkungan. Sebab, menurut Alwi, hal itu untuk memudahkan pemerintah dalam memonitor situasi yang ada di jalan maupun dilingkungan.

"Kita juga mengusulkan anggaran untuk pembangunan pelabuhan dermaga di Kampung Baru, untuk di jadikan dermaga modern.

Sebab, di wilayah itu merupakan salah satu ikon yang berhadapan langsung dengan calon Ibu Kota Negara nantinya yakni Kabupaten Penajam Paser Utara", kata Alwi ditemui wartawan usai RDP. 

Alwi meminta pembangunan dermaga itu untuk di jadikan skala prioritas, karena sering terjadi kecelakaan lantaran cara kerja yang digunakan masih tradisional.  

Menurut Alwi, usulan untuk pembangunan dermaga tersebut sebenarnya sudah di ajukan kepada pemerintah. Namun masih terbentur di masalah anggaran.

"Menurut informasi, untuk pembangunan dermaga itu dari detail engineering design (DED) sebesar 90 Milyar, dan pemerintah daerah masih belum bisa merealisasikan.

Karena terbentur masalah anggaran. Kadishub katanya akan mengupayakan untuk memfasilitasi ke pemerintah provinsi. Dan hingga sekarang di provinsi masih tahap menunggu, dikarenakan ini bukan anggaran sedikit," ujarnya.   

"Saya juga usulkan untuk coba dibikin bertahap supaya anggaran tidak memberatkan dengan melakukan dua termin anggaran atau coba dikecilkan menjadi 60 Milyar," sambung Alwi. 

Sementara itu, Kepala Dishub Kota Balikpapan Sudirman Djayaleksana mengatakan, ada beberapa prioritas untuk pembangunan 2022 yang diusulkan dalam rapat yakni pembangunan penerang jalan umum (PJU) maupun Dermaga Kampung Baru.

"Untuk Dermaga Kampung Baru sebenarnya sudah direncanakan sejak 2016 lalu. Bahkan telah ada feasibility study (FS) maupun detail engineering design (DED). Hanya saja belum terealisasi.", ujarnya. 

Menurut Sudirman, tertundanya pembangunan dermaga di Kampung Baru terkendala dari pembiayaan.  "Kita sudah masukkan kembali di RPJMD Wali Kota yang baru, mudah-mudahan bisa terelaisasi", ungkapnya. 

Sudirman mengatakan, pembangunan dermaga tersebut besar kemungkinan baru bisa terealisasi pada tahun anggaran 2024 mendatang. Karena masih akan di ajukan ke Pemerintah Provinsi Kaltim. 

“Kita coba formulakan, skenario lain untuk meminta bantuan ke Provinsi karena kewenangan laut itu sudah diambil alih provinsi sesuai dengan Undang-undang yang ada,” katanya