swararepublika swararepublika swararepublika Berita hari ini

Pemerintahan

share with Whatsapp
share with Telegram

SWARAREPUBLIKA.com - PPU - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur (Kab. PPU Kaltim), Bijak Ilhamdani memberi tanggapan terhadap Kecamatan Sepaku, meskipun sudah menjadi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

'Saat ini kami sedang konsen untuk mempersiapkan kebutuhan masyarakat Kecamatan Sepaku, khususnya dalam penunjang eksistensi masyarakat," kata Bijak Ilhamdani kepada Awak media ini di ruang kerjanya. Selasa (21/3/2023).

Ia pun mengungkapkan kondisi jalan usaha tani serta jalan lingkungan untuk menjadi atensi. Karena kedua jenis jalan tersebut merupakan kebutuhan terutama bagi para petani dan para pekebun.

"Masyarakat Sepaku pada umumnya didominasi oleh para petani serta para pekebun. Sementara akses jalan mereka yang rusak sehingga menjadi kendala bagi mereka dalam hal mengangkut hasil tani ataupun kebun mereka," jelasnya. "Meskipun Kecamatan Sepaku menjadi Ibu Kota Negara, namun kondisinya masih tahap membangun jalan besar serta infrastruktur lainnya," ungkapnya.

Bijak Ilhamdani menambahkan meskipun saat ini Sudah menjadi IKN namun proyek-proyek yang dikerjakan masih jalan besar serta infrastruktur lainnya. Sementara untuk pembangunan lainnya masih belum menyentuh sama sekali hingga kebutuhan yang menunjang masyarakat Sepaku itu sendiri.

"Pemasalahan untuk saat ini yaitu masih banyak jalan-jalan Tani serta jalan lingkungan yang belum diakses atau belum menunjang pemaksimalan dala. mengangkut hasil panen merek untuk menjadi pedoman atau konsep kita ke depannya " bebernya.

"Agar memaksimalkan kerja, maka pemerintah daerah mendorong kerja UPT PU di Kecamatan Sepaku," lanjutnya. Selain itu. Bijak Ilhamdani menyarankan, tidak hanya urusan jalan tani maupun jalan lingkungan yang harus diperhatikan juga pemenuhan bahan bakar kendaraan.

"Tidak hanya memperhatikan jalan tani saja namun kebutuhan. bahan bakar juga sangat penting karena untuk kebutuhan kendaraan atau sebagai alat penunjang pertanian maupun perkebunan masyarakat," ucapnya.

"Nanti kami akan diskusika. dengan pemerintah daerah. apakah sudah pemaksimalan UPT PU sehingga kami bisa berharap menjadi garapan UPT PUsehingga prosesnya tidak terlalu panjang ke PU itu sendiri," pungkasnya.

(ADV)

share with Whatsapp
share with Telegram

SWARAREPUBLIKA.com, PPU - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Syahrudin M Noor menggelar Serap Aspirasi (Reses) rakyat dengan masa persidangan II Tahun 2023, di kediamanya, Kecamatan Waru, PPU pada Selasa (21/03/2023) malam.  

Dalam kegiatan Reses tersebut dihadiri oleh Kapolsek Waru AKP Muklas, Danramil Waru Kapten Iman Syafi’i, Kepala Desa Sesulu Rahman dan Lurah Waru Zul Fahmi warga undangan. Syahrudin M Noor menuturkan keluhan dan aspirasi warga mengenai penanggulangan banjir yang merupakan prioritas aduan dan diusulkan warga, ditambah dengan Infrastuktur jalan usaha tani dan juga mengenai penerangan jalan umum (PJU).

"Keluhan warga tadi yang jadi prioritas kami yaitu penanggulangan banjir serta infrastruktur jalan," ujar Syahrudin M Noor kepada Awak media ini usai giat reses. "Ada juga usulan warga mengenai pelatihan untuk peningkatan kualitas (Life Skill) Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengdukung Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara," lanjutnya.

Dia juga menambahkan keluhan warga soal sampah yang ada di Pasar Waru dan tempat pelelangan ikan (TPI) serta program rumah layak huni. Semua keluhan dan Aspirasi warga tersebut akan ditampung dan akan ditindak lanjuti. Sementara, Kepala Desa Sesulu Rahman kembali mengusulkan renovasi dermaga sesulu, pasalnya sejak wilayah itu masih bagian dari Kabupaten Paser hingga Kabupaten PPU yang saat ini usianya sudah 21 tahun belum tersentuh pembangunan kembali.

“Mudah-mudahan ini bisa direalisasikan melewat pokir. Serta jalan pondok sungkai yang mana jalan itu dari zaman Belanda sudah ada ada sampai hari ini belum tidak tersentuh pembangunan. Adapun kami di pemerintah desa tidak bisa mengalokasikan anggaran dikarenakan panjangnya jalan itu kurang lebih sekitar 6 kilometer," ujar Rahman.

 

"Mudah-mudahan semua bisa direalisasikan karena di situ banyak  petani-petani memakai akses jalan itu,” lanjutnya. Ketua DPRD PPU Syahrudin M Noor menambahkan bahwa usulan warga tadi yang paling krusial terkait masalah banjir.

Pasalnya, permasalahan banjir memang berulang kali masyarakat menyampaikan kepada DPRD. DPRD bersama Pemerintah Daerah PPU telah menggangarkan untuk tahun 2023 ini terkait permasalahan banjir tersebut.

"Semoga di tahun ini anggarannya sudah ada. Bersama TNI kita akan melakukan normalisasi sungai sesulu karena sungai itu sudah dangkal. Kita juga akan buat kanal-kanal supaya tidak lagi menjadi langganan banjir setiap tahunnya,” imbuh Syahrudin.

"Untuk Pasar Waru yang ada di Desa Sesulu perlu diselesaikan agar pasar tersebut bisa segera digunakan masyarakat yang menjadi kewenangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (KUKM Perindag) PPU. Bahkan sampai saat ini belum bisa fungsikan, tanahnya sudah ada dibebaskan pemerintah tetapi karena yang terbangun di sana masih lapak basah maka masih jadi kendala.

Maka perlu juga dibangun lapak kering agar pasar itu bisa difungsikan. Pasar yang ada saat ini sudah tidak layak dan sudah terlewat penuh bahkan banyak pedagang yang berjualan di pinggir jalan raya, selain itu sampah juga menjadi permasalahan,” ujarnya.

(ADV)

Page 143 of 157