SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan, - Dalam semangat Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia, PLN Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur (UIP KLT) mengambil langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi di wilayah Kalimantan, (25/7/2025)

Melalui implementasi Sistem Manajemen Keberlangsungan Bisnis (Business Continuity Management System/BCMS) berbasis ISO 22301:2019, PLN UIP KLT berkomitmen menjaga kelangsungan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di tengah berbagai tantangan dan risiko.

Langkah awal penerapan sistem ini ditandai dengan kegiatan benchmarking ke PLN Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Tengah (UIT JBT) di Bandung pada 10–11 Juli 2025. Kunjungan ini melibatkan tim dari bidang perencanaan serta biro K3L PLN UIP KLT untuk mempelajari secara langsung praktik implementasi BCMS yang telah sukses diterapkan UIT JBT hingga ke level pelaksana teknis.

"Kami ingin memastikan bahwa infrastruktur kelistrikan di Kalimantan bisa tetap dibangun dan beroperasi secara berkelanjutan, meskipun dalam kondisi tidak ideal. Penerapan BCMS menjadi fondasi utama dalam menghadapi berbagai potensi krisis," ujar Raja Muda Siregar, General Manager PLN UIP KLT.

Menurut Raja, benchmarking tersebut bukan hanya sekadar kegiatan studi banding, melainkan bagian penting dari transformasi manajemen risiko secara menyeluruh. "Kami belajar dari pengalaman UIT JBT agar bisa membangun sistem yang lebih tangguh dan responsif terhadap gangguan, sebagaimana bangsa ini yang terus berdiri tegak di tengah tantangan," jelasnya.

PLN UIP KLT memegang peran vital dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan untuk tiga provinsi: Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Selatan. Proyek yang ditangani meliputi pembangunan gardu induk, jaringan transmisi, hingga pembangkit listrik.

Dalam praktiknya, UIP KLT sering dihadapkan pada kondisi geografis menantang, keterbatasan akses, hingga potensi gangguan sosial dan bencana alam. Dengan mengadopsi ISO 22301:2019, PLN UIP KLT kini dapat secara sistematis memetakan proses-proses kritikal, menyusun strategi mitigasi risiko, dan memastikan kelangsungan proyek nasional di berbagai situasi.

Langkah ini juga sejalan dengan target PLN dalam memperkuat kinerja keberlanjutan dan komitmen terhadap prinsip ESG (Environmental, Social, and Governance).

(*)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan — Untuk meningkatkan kewaspadaan serta kemampuan menghadapi situasi darurat, PT PLN (Persero) melalui Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur (UIP KLT) bersama Unit Induk Distribusi Kalimantan Timur dan Utara (UID Kaltimra) melaksanakan simulasi penanganan krisis terpadu pada Selasa, 22 Juli 2025.

Kegiatan ini dipusatkan di area Gedung PLN HUB dan Kantor UIP KLT Balikpapan. Simulasi ini dirancang dengan berbagai skenario krisis ekstrem seperti kerusuhan massa, aksi terorisme, penyanderaan, ancaman bom, hingga kebakaran besar.

Tujuannya adalah menguji kesiapan tim tanggap darurat (Crisis Management Team/CMT) dalam merespons secara cepat dan terkoordinasi, sekaligus meninjau efektivitas prosedur mitigasi dan komunikasi krisis antarunit. PLN menggandeng sejumlah instansi eksternal dalam pelatihan ini, termasuk Brimob Polda Kalimantan Timur, Satuan Gegana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Balikpapan, serta tenaga medis dari rumah sakit setempat untuk memberikan simulasi yang realistis dan menyeluruh.

General Manager PLN UIP KLT, Raja Muda Siregar, menekankan pentingnya simulasi ini sebagai bagian dari membangun budaya siaga darurat di lingkungan PLN. “Latihan ini menjadi sarana untuk memperkuat koordinasi lintas sektor agar setiap lini mampu merespons krisis dengan sigap. Ini sangat vital untuk mendukung keandalan proyek kelistrikan nasional,” ungkapnya.

Fajar Putra, selaku Manager Sub Bidang K3L dan Keamanan PLN UIP KLT, menambahkan bahwa seluruh skenario disusun dengan pendekatan komprehensif agar protokol tanggap darurat bisa diuji secara maksimal. “Mulai dari deteksi awal hingga proses evakuasi dan komunikasi lintas unit, semuanya harus berjalan sesuai standar. Kecepatan dan ketepatan adalah kunci,” jelasnya.

Dukungan juga datang dari Kepolisian. Komandan Batalyon A Pelopor Sat Brimob Polda Kaltim, Kompol Iwan Pamuji, S.H., M.H., mengapresiasi inisiatif PLN. Menurutnya, simulasi terpadu seperti ini sangat penting untuk membangun ketahanan sektor sipil terhadap potensi ancaman non-konvensional. “Kegiatan ini menunjukkan bahwa PLN tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada kesiapsiagaan personel dalam menghadapi skenario ekstrem secara profesional dan terstruktur,” ujarnya.

Kegiatan ini merupakan bagian dari penerapan prinsip Health, Safety, Security and Environment (HSSE) yang menjadi prioritas utama PLN. Dengan simulasi rutin seperti ini, PLN terus memperkuat budaya kerja yang aman dan tangguh demi memastikan keandalan pasokan listrik nasional.

(*)

SWARAREPUBLIKA.com, Bontang – PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur (UIP KLT) bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bontang memperkuat sinergi dalam mendukung kelancaran pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di wilayah Bontang, (25/7/2025)

Kolaborasi ini diwujudkan melalui peninjauan langsung ke lokasi proyek Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Gardu Induk (GI) 150 kV Bontang Lestari, sebagai bagian dari proses percepatan perizinan dan verifikasi lapangan.

Tim gabungan PLN dan BPN Bontang melakukan verifikasi menyeluruh terhadap lokasi proyek SUTT 150 kV Inc 2 Phi yang menghubungkan PLTU Kaltim 2 dengan Bontang Lestari. Selain itu, pengecekan turut dilakukan pada area pembangunan GI 150 kV Bontang Lestari.

Kegiatan ini mencakup identifikasi batas-batas lahan dan pencocokan data pertanahan secara visual untuk mendukung penyusunan Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP), dokumen penting dalam rangkaian proses legal pembangunan infrastruktur tersebut. General Manager PLN UIP KLT, Raja Muda Siregar, menyampaikan bahwa langkah ini mencerminkan komitmen kuat PLN dalam menghadirkan infrastruktur energi yang andal dan berkelanjutan.

"Momentum Hari Kemerdekaan ini menjadi semangat bagi kami untuk mempercepat pembangunan sistem ketenagalistrikan nasional. Kolaborasi dengan BPN Bontang sangat kami hargai karena menjadi bagian penting dalam percepatan proyek strategis ini," ungkap Raja.

Dengan dibangunnya SUTT dan GI Bontang Lestari, sistem kelistrikan Kota Bontang dipastikan akan semakin kuat, terutama dalam mendukung kebutuhan energi bagi kawasan industri dan masyarakat. Proyek ini juga diharapkan menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi lokal dengan penyediaan pasokan listrik yang stabil dan merata.

(*)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan — PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur (UIP KLT) kembali menunjukkan performa gemilang dengan meraih penghargaan bergengsi sebagai salah satu pengelola proyek terbaik di tingkat regional, (18/7/2025)

Prestasi ini diperoleh dalam ajang Project Management Award Semester I Tahun 2025 yang digelar oleh Divisi Manajemen Konstruksi Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi (DIV MKS) di Medan. Pengakuan tersebut diberikan kepada PLN UIP KLT atas keberhasilannya dalam menyelesaikan proyek Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Talisayan Maloy secara optimal.

Proyek ini dinilai unggul dalam aspek kualitas, efisiensi anggaran, serta ketepatan waktu penyelesaian, menjadikannya layak menerima posisi kedua dalam kategori Pengelolaan Proyek Terbaik. Proyek SUTT 150 kV Talisayan–Maloy memiliki peran penting dalam meningkatkan keandalan sistem kelistrikan di wilayah Kalimantan Timur dan menjadi bagian dari pembangunan sistem interkoneksi Kalimantan Timur–Kalimantan Utara.

Dengan infrastruktur ini, PLN memperkuat langkah menuju pemerataan akses listrik di kawasan Borneo. Kesuksesan pelaksanaan proyek tak lepas dari sinergi yang kuat antara tim pelaksana, pengelola proyek, serta dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat sekitar. Tantangan berat seperti kondisi geografis yang sulit berhasil diatasi berkat penerapan manajemen proyek yang adaptif dan kolaboratif.

General Manager PLN UIP KLT, Raja Muda Siregar, menyampaikan rasa bangga atas capaian ini. “Penghargaan ini adalah bentuk apresiasi terhadap komitmen dan kerja keras seluruh tim kami. Lebih dari sekadar pencapaian internal, ini adalah wujud kontribusi nyata PLN dalam mendorong pembangunan infrastruktur energi yang berdampak langsung pada masyarakat,” ujar Raja.

Ia juga menekankan bahwa pencapaian ini akan menjadi pendorong semangat untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan proyek dan mendukung transformasi PLN sebagai perusahaan energi modern yang tangguh dan responsif terhadap dinamika kebutuhan pelanggan.

Keberhasilan ini memperkuat posisi PLN UIP KLT sebagai garda depan dalam pembangunan infrastruktur kelistrikan yang tidak hanya memenuhi standar teknis, tetapi juga menjadi motor penggerak kemajuan wilayah.

(*)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan — Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Timur menyita sebanyak 4 ton beras dari dua merek yang diduga tidak sesuai dengan mutu yang tertera pada label kemasan.

Penyitaan dilakukan dari gudang milik CV SD yang berlokasi di Balikpapan. Direktur Reskrimsus Polda Kaltim, Kombes Pol Bambang Yugo Pamungkas, menjelaskan bahwa penyidikan ini merupakan tindak lanjut dari inspeksi yang dilakukan oleh Satgas Pangan Kaltim.

Dalam pemeriksaan pada 23-24 Juli 2025 lalu, tim mengambil sampel dari 21 merek beras yang beredar di wilayah Samarinda dan Balikpapan untuk diuji di laboratorium. "Dari hasil uji sementara, dua merek yang kami amankan, yaitu Mawar Sejati dan Rambutan, tidak sesuai dengan mutu yang diklaim pada kemasannya," ungkap Bambang saat konferensi pers di Mapolda Kaltim, Jumat (25/7/2025).

Ia menjelaskan bahwa meski dalam kemasan tertulis sebagai beras premium, hasil uji menunjukkan beras merek Rambutan justru masuk kategori sub medium, sedangkan Mawar Sejati tergolong beras medium. Selain kualitas yang tak sesuai label, harga jual kedua produk ini juga melampaui batas yang ditetapkan Badan Pangan Nasional (Bapanas).

"Seharusnya beras premium dijual maksimal Rp15.400 per kilogram. Namun di pasaran, beras Rambutan dan Mawar Sejati dijual hingga Rp16.400/kg," jelas Bambang.

Penyidik telah memeriksa enam orang saksi, termasuk pemilik gudang dan distributor. Berdasarkan keterangan yang dihimpun, beras tersebut diketahui dipasok dari produsen di wilayah Sulawesi. “Pemeriksaan masih terus berkembang. Kami juga masih menunggu hasil laboratorium terhadap 19 merek lain.

Kami pastikan, beras ini aman dikonsumsi, hanya mutunya tidak sesuai yang diklaim, dan ini merugikan konsumen,” tegas Bambang.

Langkah ini menjadi komitmen Ditreskrimsus Polda Kaltim dalam menjaga keamanan pangan dan melindungi hak konsumen di Kalimantan Timur.

(*)

SWARAREPUBLIKA.com, Berau – Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur (UIP KLT) melalui Unit Pelaksana Proyek Kalimantan Bagian Timur 2 (UPP KLT 2) menunjukkan kepeduliannya terhadap keselamatan masyarakat melalui kegiatan edukatif di lingkungan sekolah dasar, (18/7/2025)

Bertempat di SD Muhammadiyah Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, PLN menggelar program edukasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Kamis (17/7). Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran siswa sejak dini mengenai pentingnya pemakaian listrik yang aman dan bertanggung jawab. Edukasi diberikan melalui metode pembelajaran interaktif.

Materi disampaikan secara menarik dengan bantuan visual, simulasi langsung, hingga permainan edukatif yang mengajak siswa memahami risiko bahaya listrik di lingkungan sekitar. Interaksi yang menyenangkan membuat siswa lebih mudah mencerna informasi penting tersebut.

Manager PLN UPP KLT 2, Jefry Sambara Palelleng, menekankan bahwa anak-anak merupakan generasi yang tumbuh dalam era teknologi, sehingga mereka perlu dibekali pemahaman sejak dini mengenai kelistrikan. “Kami ingin mereka menjadi agen perubahan dalam menjaga keselamatan di rumah dan sekolah,” tuturnya.

Kegiatan ini disambut antusias oleh pihak sekolah. Kepala SD Muhammadiyah Tanjung Redeb, Susianah, S.Pi., M.Pd., mengungkapkan bahwa program ini sangat relevan dengan kebutuhan anak-anak di era sekarang. “Materi yang dibawa PLN sangat bermanfaat dan tidak mereka dapatkan dalam pelajaran sehari-hari. Anak-anak jadi lebih sadar akan bahaya listrik di sekitar mereka,” katanya.

General Manager PLN UIP Kalbagtim, Raja Muda Siregar, juga menyampaikan bahwa inisiatif ini menjadi kontribusi nyata PLN dalam menyambut HUT RI ke-80. “Kami tidak hanya membangun jaringan listrik, tetapi juga membangun pemahaman. Sosialisasi seperti ini membawa dampak jangka panjang bagi keselamatan generasi penerus,” jelasnya.

PLN berkomitmen untuk terus melanjutkan program serupa di berbagai daerah. Dengan membekali generasi muda pengetahuan tentang listrik secara benar, PLN berharap dapat menciptakan masyarakat yang lebih waspada dan bertanggung jawab dalam menggunakan energi listrik.

(*)

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan — Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Balikpapan menunjukkan komitmennya dalam membina karakter dan kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dengan turut serta dalam kegiatan Perkemahan Satya Darma Bhakti Pemasyarakatan.

Acara ini secara resmi dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kalimantan Timur. Mengusung tema “Tangguh dalam Cobaan, Tumbuh dalam Pembinaan,” kegiatan ini menjadi sarana penting dalam proses rehabilitasi sosial, khususnya melalui pendekatan kepramukaan yang mengedepankan nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab, dan semangat kebersamaan.

Lapas Balikpapan mengirimkan lima orang perwakilan WBP untuk ambil bagian dalam kegiatan perkemahan tersebut. Keterlibatan ini merupakan bagian dari strategi pembinaan yang berkelanjutan, dengan tujuan membentuk pribadi yang lebih tangguh dan siap beradaptasi ketika kembali ke tengah masyarakat.

Beragam kegiatan edukatif dan rekreatif dihadirkan dalam perkemahan ini, mulai dari pelatihan dasar kepramukaan, kerja sama tim, hingga diskusi pembinaan mental dan spiritual. Para peserta tampak antusias mengikuti setiap sesi yang dirancang untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan dan rasa percaya diri.

Acara pembukaan turut dihadiri oleh seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan se-Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Kehadiran para pimpinan ini menegaskan pentingnya sinergi antar lembaga dalam mendukung proses pembinaan berbasis kegiatan positif di lingkungan pemasyarakatan.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan para WBP termotivasi untuk menjalani masa pembinaan dengan semangat baru, serta mampu mengembangkan potensi diri secara maksimal sebagai bekal saat kembali menjalani kehidupan bermasyarakat.

(ADV)

SWARAREPUBLIKA.com, JAKARTA – Pemerintah Indonesia membuka kesempatan baru bagi warga negara asing (WNA) yang ingin mengembangkan keahlian melalui jalur pendidikan non formal. Mulai 15 Juli 2025, WNA bisa mengajukan Visa Tinggal Terbatas (Vitas) dengan indeks E30 untuk mengikuti kursus bahasa, pelatihan keterampilan, hingga pendidikan keprofesian di Indonesia.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi, Yuldi Yusman menjelaskan bahwa proses pengajuan visa dilakukan secara daring melalui laman evisa.imigrasi.go.id. Untuk permohonan visa ini, setiap WNA wajib memiliki penjamin, baik perseorangan maupun lembaga pendidikan non formal yang dituju. "Permohonan Visa Pendidikan Non Formal dilakukan secara daring dan harus disertai penjamin.

Ini bisa berupa individu atau institusi tempat pendidikan non formal yang akan diikuti," ujar Yuldi, Rabu (17/7/2025).

Visa E30 memberikan izin tinggal selama satu hingga dua tahun. Biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dikenakan untuk masa tinggal satu tahun sebesar Rp6 juta, dan Rp8,5 juta untuk masa tinggal dua tahun.

Persyaratan utama meliputi paspor dengan masa berlaku minimal enam bulan, pasfoto terbaru, serta bukti kepemilikan dana hidup minimal setara USD 2.000. Tak hanya untuk jalur non formal, Ditjen Imigrasi juga memperluas masa izin tinggal untuk visa pendidikan formal.

Visa pendidikan dasar-menengah (E30A) dan perguruan tinggi (E30B) kini dapat diberikan izin tinggal hingga empat tahun. Sebelumnya, masa tinggal maksimum hanya dua tahun. "Visa pendidikan formal kini tersedia dengan masa izin tinggal hingga empat tahun. Ini bagian dari upaya kami mendukung kemudahan akses pendidikan di Indonesia bagi pelajar asing," tambah Yuldi.

Biaya untuk visa pendidikan formal bervariasi, mulai dari Rp6 juta untuk satu tahun, Rp8,5 juta untuk dua tahun, dan Rp12 juta untuk empat tahun masa izin tinggal. Saat ini, Indonesia memiliki 3.115 perguruan tinggi, termasuk 125 perguruan tinggi negeri.

Beberapa di antaranya telah masuk dalam daftar 300 universitas terbaik dunia dan menarik minat pelajar asing, terutama di bidang ilmu budaya. Yuldi berharap kebijakan ini dapat memperluas akses pendidikan bagi WNA dan memperkuat daya saing Indonesia di kancah global.

“Kebijakan ini diharapkan menjadi pintu masuk bagi peningkatan kapasitas individu asing dan sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat pendidikan unggulan di kawasan,” pungkasnya.

(Sumber komunikasi publik Direktorat Jenderal Imigrasi)