SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Kebijakan penghapusan Jasa Pelayanan (JP) bagi tenaga kesehatan non-dokter di Kota Balikpapan menjadi perhatian serius DPRD setempat. Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Gasali, menilai langkah tersebut perlu ditinjau kembali agar tidak memunculkan ketimpangan di antara para tenaga medis.
Gasali mengungkapkan, informasi terkait penghapusan JP diterima langsung dari sejumlah tenaga kesehatan di lapangan. Berdasarkan keterangan yang ia peroleh, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) memang tidak mengalami pemotongan. Namun, insentif JP yang sebelumnya rutin diberikan kini sepenuhnya dihapus bagi tenaga kesehatan non-dokter. “Alhamdulillah, biar pemerataan. Itu adalah satu kebijakan dari teman-teman kesehatan,” ujar Gasali, Senin (10/11/2025).
Meski begitu, ia menilai evaluasi tetap perlu dilakukan agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan kesenjangan di internal tenaga medis. Menurutnya, keadilan dan pemerataan merupakan prinsip penting yang harus dijaga, terutama bagi tenaga kesehatan yang berperan langsung dalam memberikan pelayanan publik. “Yang jelas, kita coba lihat nanti kondisinya seperti apa. Tapi paling tidak pemerataan itu pasti berjalan,” ucapnya.
Menanggapi adanya perbedaan perlakuan, di mana dokter masih menerima JP sementara tenaga kesehatan lainnya tidak, Gasali menduga hal itu berkaitan dengan struktur profesi dan tanggung jawab masing-masing. “Mungkin ya, kalau dokter masih ada dan nakes tidak, karena mungkin ada profesi di sana kan,” tuturnya.
Kendati demikian, Gasali berharap Pemkot Balikpapan tetap memperhatikan kesejahteraan seluruh tenaga kesehatan tanpa membeda-bedakan jabatan atau profesi. Pemerataan, kata dia, menjadi kunci untuk menjaga semangat kerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. “Kalau nanti memungkinkan, kita akan komunikasikan lagi dengan OPD terkait agar bisa ditemukan solusi,” jelasnya.
Ia menegaskan, Komisi IV DPRD Balikpapan akan terus memantau perkembangan kebijakan tersebut dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah. “Kita tahu, keuangan daerah memang sedang berat. Tapi harus ada keseimbangan antara efisiensi anggaran dan penghargaan terhadap kerja keras tenaga kesehatan,” tegas Gasali.
Ia menutup dengan harapan agar setiap kebijakan yang menyangkut tenaga kesehatan disusun secara partisipatif. “Kalau bisa dilakukan pemerataan, ya harus diupayakan. Karena yang penting itu keadilan,” pungkasnya.
(ADV/DPRD Balikpapan)