SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Upaya memperkuat pembangunan infrastruktur dasar di kawasan Balikpapan Selatan terus menjadi fokus perhatian Komisi III DPRD Kota Balikpapan. Anggota Komisi III DPRD Balikpapan, Laisa Hamisah, menegaskan bahwa persoalan utama di wilayah tersebut masih berkutat pada sistem drainase dan penerangan jalan umum (PJU) yang belum merata.
Menurut Laisa, drainase di sejumlah titik belum berfungsi optimal karena ketidakseimbangan ukuran saluran dari hulu hingga hilir. “Masalah utama di Balikpapan Selatan masih soal drainase. Ada bagian yang besar di hulunya, tapi menyempit di tengah dan hilir. Akibatnya air tidak mengalir lancar dan menimbulkan genangan, terutama di kawasan pasar dan jalan utama,” jelasnya, Senin (10/11/2025).
Ia menambahkan, kondisi ini menyebabkan beberapa kawasan menjadi langganan genangan setiap kali hujan deras. “Contohnya di sekitar pasar, air cepat tergenang. Memang sudah ada dua titik pekerjaan yang berjalan, tetapi perlu pemerataan agar seluruh jalur tersambung baik. Beberapa lokasi terkendala karena drainase berdekatan dengan rumah warga yang permanen,” ungkapnya.
Selain masalah saluran air, Laisa juga menyoroti perlunya peningkatan PJU di wilayah selatan. Ia menilai penerangan tidak hanya berdampak pada keindahan kota, tetapi juga menyangkut keamanan warga. “Kami memperjuangkan agar wilayah selatan mendapat tambahan PJU, terutama di area rawan kejahatan. Kota Terang bukan hanya slogan, tapi upaya nyata menjaga keselamatan masyarakat,” ujarnya.
Laisa menyebut, beberapa wilayah seperti Sepinggan Raya, Sepinggan Baru, dan Sepinggan Induk telah mendapatkan pemasangan lampu jalan baru. “Kami tidak fokus di satu RT saja, tapi dibagi merata. Alhamdulillah, tahun ini banyak terealisasi. Tahun depan kami tetap perjuangkan tambahan lewat aspirasi dewan,” katanya.
Ia juga mengusulkan pemasangan lampu di kawasan Jalan Mumpin Faisal hingga Manggar dan kilometer 8 arah Samarinda. “Daerah itu rawan karena minim penerangan dan sering dijadikan tempat nongkrong remaja. PJU di sana penting untuk mengurangi potensi kerawanan,” tambahnya.
Selain itu, Komisi III juga berkoordinasi dengan pemerintah kota dan provinsi untuk mendorong pengembangan jalan tembus di kawasan selatan. “Itu memang jalan provinsi, tapi sudah kami sampaikan agar diakomodasi. Minimal ada pemasangan patok atau lampu sementara di jalur yang gelap,” terangnya.
Laisa berharap pembangunan infrastruktur tidak hanya berpusat di tengah kota, tetapi juga merata hingga ke wilayah pinggiran. “Masyarakat di Balikpapan Selatan berhak menikmati fasilitas yang sama. Pembangunan harus adil dan menjangkau semua lapisan,” pungkasnya.
(ADV/DPRD Balikpapan)