SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Kelurahan Karang Jati sore itu ramai oleh warga yang antusias menghadiri Reses Masa Sidang I Tahun 2025/2026 bersama anggota Komisi IV DPRD Balikpapan, Nelly Turuallo.
Suasana berjalan hangat namun sarat keluhan. Warga menyampaikan berbagai persoalan, mulai dari dana ganti sewa korban kebakaran hingga pelayanan BPJS di rumah sakit yang masih membingungkan. Keluhan pertama datang dari Kamran, Ketua RT 04.
Ia menanyakan kejelasan dana ganti sewa bagi korban kebakaran Desember 2024 yang tak kunjung cair. “Kami sudah menyampaikan ke pak lurah dan kasi tatib, katanya karena kejadiannya di akhir tahun, jadi sulit terealisasi. Padahal warga kami juga butuh kepastian,” ucapnya, Jumat (24/10/2025).
Menanggapi hal itu, Lurah Karang Jati Dedy Prasetya Utama Idris S sos, menjelaskan bahwa proses pengajuan tersebut terhambat karena sudah melewati tahun anggaran. “Biasanya kegiatan pemerintah tutup di pertengahan Desember. Pengumpulan data dan pelaporan baru selesai Januari, sehingga tidak bisa dicover di tahun sebelumnya. Tapi kami bersama camat dan TAPD akan kembali berkoordinasi dengan BKAD,” jelasnya.
Nelly Turuallo menambahkan, pihaknya sudah mengkomunikasikan hal ini dengan BKAD dan mendorong agar ada revisi dalam regulasi bantuan sosial tanggap darurat (BSTT). “Kami akan kawal agar ke depan, warga yang terkena musibah di akhir tahun tetap mendapat haknya. Mudah-mudahan ada kabar baik dalam pembahasan anggaran berikutnya,” ujarnya optimistis.
Selain persoalan kebakaran, perwakilan Rumah Sakit IHC Panorama turut menjelaskan bahwa mereka telah mempekerjakan sekitar 40 persen tenaga kerja dari warga sekitar. “Kami berkomitmen memberi peluang kerja bagi masyarakat lokal, apalagi dengan meningkatnya jumlah pasien,” ujarnya.
Dialog kemudian berlanjut pada keluhan warga soal pelayanan BPJS. Ade, perwakilan dari BPJS Kesehatan, menjelaskan bahwa penentuan status gawat darurat dilakukan oleh dokter jaga di IGD berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018. “Jika kondisi pasien memenuhi salah satu dari lima kriteria kegawatdaruratan, maka otomatis dijamin BPJS,” katanya.
Namun warga seperti Dedy RT 24 menilai masih banyak ketimpangan di lapangan. “Kadang pasien BPJS harus menunggu lama, sementara pasien umum lebih cepat ditangani. Kami harap ada kejelasan agar masyarakat tidak takut berobat,” keluhnya.
Menutup kegiatan, Nelly menegaskan akan membawa semua aspirasi ke rapat komisi dan lintas instansi. “Kami ingin pelayanan kesehatan dan bantuan sosial di Balikpapan semakin manusiawi dan berpihak pada rakyat kecil,” tutupnya dengan tegas.
(ADV/DPRD Balikpapan)