SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan – Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, menegaskan bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2025 menunjukkan tren peningkatan yang cukup besar dibandingkan APBD murni.
Pernyataan ini ia sampaikan usai Rapat Paripurna DPRD Balikpapan dengan agenda Penyampaian Nota Penjelasan Wali Kota mengenai Rancangan Peraturan Daerah APBD Perubahan 2025, Selasa (19/8/2025). Menurut Alwi, perubahan ini mencerminkan adanya perbaikan proyeksi pendapatan daerah. “Tadi sudah disampaikan Nota Penjelasan Wali Kota yang diwakili oleh Wakil Wali Kota.
Secara umum, APBD murni 2025 yang semula Rp4,2 triliun naik menjadi Rp42,6 triliun dalam rancangan perubahan,” jelasnya. Selain itu, ia menyebutkan belanja daerah juga ikut meningkat sebesar 3,41 persen. Sementara itu, pembiayaan daerah yang pada APBD murni hanya Rp378 miliar, kini bertambah menjadi Rp492 miliar.
Alwi menekankan, lonjakan ini harus dibarengi dengan peningkatan kinerja perangkat daerah. “Kenaikan anggaran tentu harus diikuti dengan kerja keras, terutama dari Dispenda untuk memastikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercapai,” ujarnya.
Meski demikian, Alwi mengakui bahwa realisasi PAD pada tahun 2024 masih belum sesuai harapan. Namun, ia optimistis kondisi tersebut dapat diperbaiki di tahun berjalan. “Memang tahun lalu PAD kita tidak tercapai, tetapi dengan evaluasi dan langkah strategis yang sudah dibahas, kami yakin di akhir 2025 target bisa diraih. Karena sebesar apapun program pemerintah, akan sia-sia bila PAD tidak maksimal,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa DPRD siap memberikan dukungan penuh kepada Dinas Pendapatan Daerah agar mampu mencapai target yang ditetapkan. “Harapan kami, dengan kerja keras seluruh pihak, khususnya Dispenda, pendapatan daerah Balikpapan bisa meningkat signifikan.
DPRD akan terus mengawal dan memberi dukungan agar PAD tahun 2025 tercapai,” pungkas Alwi.
Dengan kenaikan APBD Perubahan 2025 ini, DPRD menilai ada peluang besar untuk mempercepat pembangunan kota. Namun, keberhasilan pelaksanaannya sangat ditentukan oleh konsistensi pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan dan menjaga belanja daerah tetap efektif serta tepat sasaran.
(ADV/DPRD Balikpapan)