SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Warga Kota Balikpapan dalam beberapa hari terakhir mengeluhkan sulitnya mendapatkan beras premium di pasaran. Sejumlah toko ritel dan pedagang beras menyebut pasokan dari distributor sudah terhenti sejak awal pekan.
Situasi ini menjadi perhatian publik setelah terbongkarnya dugaan praktik curang sejumlah distributor yang menjual beras kualitas medium dengan label premium. Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Budiono, mengecam keras tindakan tersebut. Ia menilai praktik ini jelas merugikan masyarakat yang terpaksa membayar harga tinggi untuk kualitas yang tidak sesuai.
“Kalau memang premium, ya dijual sebagai premium. Kalau medium, ya dijual sebagai medium. Harganya kan beda,” ujarnya, Sabtu (9/8/2025).
Budiono menjelaskan, stok beras premium memang terbatas, tetapi pasokan beras medium di lapangan masih tersedia. Masalahnya, sebagian distributor diduga sengaja menahan penjualan beras medium dengan harga normal karena sebelumnya sudah memasarkannya sebagai premium demi meraup keuntungan lebih besar.
“Saya yakin distributor masih punya stok. Cuma beras medium itu dijual dengan harga premium. Artinya kan ada selisih harga yang mereka ambil,” tambahnya.
Satgas Pangan Kaltim juga telah menemukan bukti bahwa beberapa merek, seperti Bondi dan lainnya, yang seharusnya berstatus medium justru diedarkan dengan label premium. “Satgas pangan sudah menemukan ada beras medium yang dijual premium. Ini yang harus dibenahi,” tegas politisi PDIP ini.
Ia meminta distributor segera mengembalikan harga beras oplosan tersebut sesuai kualitasnya. Menurutnya, langkah ini penting untuk menjaga kepercayaan publik dan kestabilan harga. “Stok ada, tapi mereka takut kena sanksi. Kalau kenyataannya medium, ya kembalikan ke harga medium dan pakai merek medium,” katanya.
Budiono turut membandingkan kualitas beras premium Bulog dengan non-Bulog. Menurutnya, beras premium dari Bulog masih terjamin mutunya, sedangkan sebagian premium non-Bulog hanyalah beras medium yang dikemas ulang. “Kita akan tegas mengembalikan harga beras medium itu ke harga medium. Jangan ada lagi yang memanipulasi label,” pungkasnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum dan Satgas Pangan perlu memperketat pengawasan. Langkah ini diharapkan mampu memastikan masyarakat mendapatkan beras sesuai kualitas dan harga yang seharusnya, sekaligus mencegah praktik kecurangan di masa mendatang.
(ADV/DPRD Balikpapan)