SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan – Pemerintah Kota Balikpapan tengah merancang pembangunan sekolah terpadu yang mengintegrasikan jenjang pendidikan dari Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP), sebagai upaya merespons pertumbuhan penduduk yang semakin pesat, terutama menjelang beroperasinya Ibu Kota Nusantara (IKN).
Rencana pembangunan ini telah masuk dalam usulan prioritas dan akan dianggarkan melalui APBD 2026. “Alhamdulillah, sudah dibahas dan masuk dalam usulan. Kami berharap tahun depan bisa mulai proses pembangunan,” ujar seorang anggota DPRD Balikpapan.
Pemerintah daerah bersama legislatif telah membahas penganggaran proyek ini melalui APBD 2025 sebagai langkah awal, dan akan disahkan dalam APBD murni 2026 paling lambat September mendatang. Selain itu, perubahan APBD 2025 juga dijadwalkan disahkan pada Agustus ini. Konsep sekolah terpadu tersebut akan melibatkan sinergi antara pemerintah kota dan provinsi.
Pemkot akan menangani jenjang TK, SD, dan SMP, sementara jenjang SMA akan menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Rencana ini semakin realistis dengan adanya ketersediaan lahan seluas kurang lebih 6 hektare yang berlokasi di kawasan Gunung Samarinda, Balikpapan Utara. “Lahan yang kami miliki cukup strategis. Nantinya, dari lahan tersebut akan dibangun kompleks pendidikan terpadu yang bisa menjangkau wilayah-wilayah yang belum memiliki sekolah terdekat,” jelasnya.
Pembangunan sekolah terpadu diharapkan mampu mengurangi beban di sekolah-sekolah yang selama ini menjadi satu-satunya pilihan masyarakat sekitar. Dengan konsep ini, diharapkan distribusi siswa menjadi lebih merata. Selain dua titik utama di Balikpapan Utara dan Selatan, pemerintah juga sedang mengkaji kemungkinan pembangunan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di wilayah timur.
Total anggaran yang disiapkan untuk dua proyek utama tersebut diperkirakan mencapai Rp60 miliar, dengan status lahan yang telah dikuasai pemerintah dan dalam kondisi aman untuk dibangun. “Pembangunan akan dilakukan setelah melalui kajian mendalam, termasuk analisis lingkungan dan perencanaan teknis lainnya. Tidak mungkin kami membangun tanpa proses yang sesuai regulasi,” tegasnya.
Sebagai kota penyangga IKN, Balikpapan diprediksi akan mengalami lonjakan jumlah penduduk secara signifikan. Oleh karena itu, pembangunan fasilitas pendidikan menjadi bagian dari upaya antisipasi terhadap ledakan jumlah siswa di masa mendatang. Pemerintah daerah menyadari bahwa kesiapan infrastruktur pendidikan harus direncanakan sejak dini agar tidak kewalahan saat perpindahan ibu kota benar-benar berjalan.
(ADV/DPRD Balikpapan)