SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax dan Pertamax Turbo yang terjadi dalam beberapa hari terakhir di Kota Balikpapan menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat.
Kondisi ini mendapat perhatian serius dari DPRD Kota Balikpapan, khususnya Komisi II yang membidangi urusan ekonomi dan distribusi kebutuhan masyarakat. Anggota Komisi II DPRD Balikpapan, Subari, menyampaikan bahwa pihaknya segera mengambil langkah konkret dengan memanggil manajemen Pertamina Patra Niaga untuk dimintai penjelasan.
Langkah ini dianggap perlu guna merespons keresahan warga dan mencegah situasi yang berlarut-larut. “Kelangkaan BBM ini tidak bisa dianggap remeh. Kami dari Komisi II akan segera berkoordinasi dan memanggil pihak Pertamina Patra Niaga untuk menjelaskan mengapa distribusi Pertamax dan Pertamax Turbo mengalami gangguan,” tegas Subari saat ditemui pada Senin (19/5/2025).
Ia menilai, sebagai jenis BBM non-subsidi yang seharusnya tersedia di hampir seluruh SPBU, keberadaan Pertamax dan Pertamax Turbo semestinya tidak mengalami kelangkaan. Terlebih lagi, Balikpapan merupakan salah satu kota yang memiliki kilang minyak, sehingga ketersediaan BBM di wilayah ini seharusnya lebih stabil dibandingkan daerah lain. “Ini sangat mengherankan.
Masyarakat banyak yang mengeluh karena sulit mendapatkan BBM jenis Pertamax, padahal ini bukan BBM bersubsidi. Balikpapan bahkan dikenal sebagai kota penghasil dan pengolah minyak. Kenapa bisa langka? Ini yang akan kami telusuri,” lanjutnya. Subari menambahkan bahwa kondisi ini telah berdampak langsung pada aktivitas warga, terutama sektor transportasi dan logistik yang sangat bergantung pada kelancaran distribusi BBM.
“Produktivitas masyarakat terganggu. Kami tidak ingin masalah ini dibiarkan berlarut. Komisi II akan bergerak cepat, dan kami sudah berencana mengadakan rapat internal untuk segera menjadwalkan pemanggilan pihak Pertamina,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya transparansi dari pihak terkait, agar masyarakat tidak menjadi korban atas permasalahan yang seharusnya bisa diantisipasi lebih awal. “Kami ingin mendengar langsung dari Pertamina apa penyebab utama kelangkaan ini. Jangan sampai ada kesan pembiaran, karena dampaknya sudah mulai dirasakan masyarakat luas,” pungkasnya.
(ADV/DPRD Balikpapan/JM)