SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Penundaan pembangunan Rumah Sakit di Balikpapan Timur kembali menjadi sorotan tajam dari anggota Komisi III DPRD Balikpapan, Muhammad Raja Siraj. Ia menilai keterlambatan realisasi proyek vital ini sangat merugikan masyarakat di wilayah tersebut yang hingga kini belum memiliki fasilitas layanan kesehatan yang representatif.
Menurut Raja, kebutuhan akan rumah sakit di Balikpapan Timur sudah sangat mendesak. Warga di kawasan itu harus melakukan perjalanan jauh menuju wilayah kota lainnya hanya untuk mendapatkan pelayanan medis dasar hingga lanjutan. “Ini bukan persoalan sepele. Masyarakat di sana terus mengalami kesulitan setiap kali membutuhkan akses kesehatan. Ini sudah terlalu lama dibiarkan,” ujarnya, Senin (5/5/2025).
Ia menuturkan, hingga saat ini belum ada kejelasan dari Pemerintah Kota Balikpapan terkait alasan pasti mengapa proyek rumah sakit tersebut belum berjalan. Komisi III DPRD pun berencana memanggil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk meminta penjelasan resmi atas keterlambatan tersebut.
“Kami ingin mengetahui apa yang menjadi penghambat. Apakah masalahnya pada perencanaan, teknis di lapangan, atau kendala anggaran. Jika tidak ada hambatan berarti, proyek ini seharusnya sudah berjalan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Raja menekankan bahwa Komisi III berkomitmen penuh untuk mengawal percepatan pembangunan rumah sakit di Balikpapan Timur. Menurutnya, fasilitas kesehatan merupakan hak dasar warga yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah. “Masyarakat Balikpapan Timur tidak seharusnya terus-menerus dirugikan karena ketidaktegasan pemerintah dalam merealisasikan proyek ini.
Apalagi jumlah penduduk terus bertambah, yang berarti kebutuhan layanan kesehatan juga meningkat,” ucapnya. DPRD mendorong agar pemerintah kota segera menyampaikan kepastian terkait jadwal pembangunan rumah sakit dan segera menyelesaikan semua proses administrasi maupun teknis yang masih tertunda.
Ia mengingatkan agar proyek tersebut tidak kembali terhenti seperti yang sudah beberapa kali terjadi sebelumnya. “Kami tidak ingin proyek ini hanya menjadi wacana tahunan. Pemerintah harus segera ambil tindakan nyata agar masyarakat tidak terus menunggu dalam ketidakpastian,” tandasnya.
(ADV/DPRD Balikpapan/JM)