SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Kemacetan lalu lintas yang semakin parah di Balikpapan menjadi perhatian serius DPRD Kota Balikpapan. Masalah ini memerlukan koordinasi yang lebih erat antara pemerintah kota, provinsi, dan pusat, terutama terkait dengan pengelolaan jalan-jalan utama yang kini mengalami kepadatan tinggi.

Beberapa ruas jalan yang menjadi titik kemacetan berada di bawah kewenangan pemerintah pusat, yang berarti proses pelebaran jalan harus melibatkan persetujuan dari berbagai instansi terkait.

Anggota Komisi III DPRD Balikpapan, Laisa Hamisa, mengungkapkan bahwa untuk mengatasi masalah ini, pemerintah kota perlu lebih proaktif dalam mengajukan proposal pelebaran jalan kepada pemerintah pusat. “Jika hanya mengandalkan anggaran daerah, proyek pelebaran jalan bisa terhambat karena keterbatasan dana,” katanya.

Hamisa menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor untuk memastikan proses ini berjalan lancar dan tidak tertunda. Menurutnya, beberapa ruas jalan yang mengalami kemacetan merupakan jalan yang berada di bawah kewenangan pusat dan provinsi.

Tanpa adanya kesepakatan dan koordinasi yang baik antara pemerintah kota dan pemerintah pusat, proyek pelebaran jalan bisa menghadapi kendala besar. “Jika tidak ada koordinasi yang baik, proyek pelebaran jalan bisa tertunda dan masyarakat yang akan dirugikan,” tambahnya.

DPRD Balikpapan juga meminta agar Pemkot Balikpapan segera menyusun kajian kebutuhan infrastruktur secara komprehensif dan mengajukannya kepada pemerintah pusat. Dengan kajian yang jelas, diharapkan alokasi anggaran negara bisa memprioritaskan proyek pelebaran jalan yang menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat Balikpapan.

Jika koordinasi antara pemerintah kota, provinsi, dan pusat tidak segera dilakukan, dikhawatirkan kemacetan lalu lintas di Balikpapan akan semakin parah. Hal ini tidak hanya berdampak pada kenyamanan masyarakat, tetapi juga dapat menghambat laju pertumbuhan ekonomi kota yang terus berkembang.

(ADV/J)