DPRD Balikpapan Dorong Pemerintah Prioritaskan Pelebaran Jalan untuk Atasi Kemacetan

Anggota DPRD kota Balikpapan Laisa Hamisa

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan – Pesatnya pertumbuhan penduduk di Balikpapan akibat pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) membawa dampak signifikan terhadap infrastruktur, terutama di sektor transportasi. Salah satu permasalahan utama yang kini dihadapi kota ini adalah meningkatnya kemacetan di berbagai ruas jalan utama.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menilai pemerintah harus segera mengambil langkah konkret guna mengatasi permasalahan ini. Anggota Komisi III DPRD Balikpapan, Laisa Hamisa, menegaskan bahwa pelebaran jalan harus menjadi prioritas utama pemerintah kota agar arus lalu lintas lebih lancar dan nyaman bagi masyarakat.

Pelebaran Jalan sebagai Solusi Kemacetan Menurut Laisa, kondisi jalan saat ini sudah tidak lagi memadai untuk menampung jumlah kendaraan yang terus bertambah seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Ia menilai bahwa pelebaran jalan merupakan solusi mendesak yang harus segera direalisasikan oleh pemerintah kota.

"Dengan bertambahnya jumlah penduduk, sudah seharusnya pemerintah kota lebih serius memperhatikan infrastruktur jalan. Pelebaran jalan menjadi solusi penting agar lalu lintas lebih lancar," ujar Laisa, Kamis (30/1/2025).

Sebagai langkah awal, pemerintah telah berupaya membuka beberapa jalur alternatif guna mengurangi kepadatan lalu lintas. Sejumlah ruas jalan baru seperti Jalan TPA Manggar yang menghubungkan Km 8 Transad serta jalur dari Sepinggan menuju Jalan Faisal Mukmin telah dibangun untuk mengurangi beban lalu lintas di pusat kota.

Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi Meskipun demikian, Laisa menilai bahwa langkah tersebut masih belum cukup. Ia menegaskan bahwa selain membuka jalur alternatif, pelebaran jalan di titik-titik strategis juga harus segera dilakukan. Ia pun mengingatkan bahwa tanggung jawab dalam pembangunan dan perbaikan jalan tidak hanya berada di tangan pemerintah kota.

Beberapa ruas jalan masih berada dalam kewenangan pemerintah pusat maupun provinsi, sehingga koordinasi yang lebih intensif diperlukan agar proses pelebaran dapat segera terlaksana. "Pemerintah kota harus lebih proaktif dalam menyuarakan kebutuhan ini di tingkat pusat maupun provinsi agar pelebaran jalan bisa segera terealisasi," tegasnya.

Tanpa adanya perencanaan infrastruktur yang matang, kemacetan di Balikpapan dikhawatirkan akan semakin parah. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah kota, provinsi, dan pusat menjadi kunci dalam menciptakan sistem transportasi yang lebih baik serta mendukung perkembangan kota yang terus berlanjut.

(ADV/J)