SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyampaikan pandangan umum terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025 serta rencana pembangunan industri Kota Balikpapan untuk periode 2024-2044. Pandangan tersebut disampaikan oleh Halili Adinegara, mewakili Fraksi PKB yang juga terdiri dari Partai Hanura dan Demokrat.
“Kami menyampaikan apresiasi kepada Pjs Wali Kota Balikpapan atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan pandangan umum terhadap RAPBD dan rencana Peraturan Daerah tentang pembangunan industri,” ujar Halili, Senin (18/11/2024).
Ia juga memberikan apresiasi kepada jajaran pemerintah atas penyusunan nota keuangan yang komprehensif. Fraksi PKB menekankan pentingnya sinergi antara rencana pembangunan daerah dan nasional, terutama terkait keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Halili menyebut, “Penyusunan RAPBD harus mencermati dinamika pembangunan, termasuk dampaknya seperti pertumbuhan penduduk, pembukaan permukiman baru, meningkatnya kemacetan, dan risiko peningkatan kejahatan.” Dalam pandangannya, Fraksi PKB menyoroti pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Mereka mendukung kebijakan penggalian potensi pendapatan baru di luar sektor pajak serta mendorong penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). “Penggalian potensi pendapatan baru harus terus dilakukan untuk mendorong kemandirian daerah. Selain itu, BUMD perlu ditingkatkan efisiensi dan pelayanannya agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” jelas Halili.
Fraksi PKB juga menekankan pentingnya efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan belanja daerah untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Fokus lainnya adalah pelayanan publik di sektor vital seperti kesehatan, pendidikan, dan transportasi. “Kami berharap OPD lebih responsif dalam melayani masyarakat dan tidak mempersulit dengan birokrasi yang berbelit,” tambahnya.
Terkait perizinan usaha, Fraksi PKB meminta evaluasi terhadap sistem perizinan reklame dan usaha ritel besar untuk menciptakan sistem yang adil dan transparan. Selain itu, Halili mengingatkan agar program yang disetujui dalam APBD segera dilaksanakan tanpa pergeseran kegiatan yang tidak jelas. “Kami berharap seluruh OPD menjalankan program dengan transparansi, akuntabilitas, dan ketepatan sasaran demi kemajuan Kota Balikpapan,” tutup Halili.
Fraksi PKB menegaskan komitmennya untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan berkualitas demi kesejahteraan masyarakat.
(ADV/J)