SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan — Penguatan sektor pariwisata Kota Balikpapan mendapat dorongan signifikan melalui Focus Group Discussion (FGD) RIPPDA yang digelar pada Selasa (25/11/2025) di Hotel Grand Tiga Mustika. Forum ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari legislatif, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hingga pelaku usaha pariwisata, untuk membahas strategi pembangunan wisata yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Ketua Komisi II DPRD Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah, menekankan bahwa keterlibatan legislatif dalam FGD ini penting untuk memastikan setiap aspirasi pelaku industri wisata dapat terserap dalam kebijakan daerah. “Dialog terbuka ini memungkinkan kami memahami tantangan di lapangan dan memastikan strategi pembangunan wisata Kota Balikpapan berjalan efektif, inklusif, dan sesuai kebutuhan masyarakat,” jelas Fauzi.
Sekretaris Komisi II, Taufik Qul Rahman, menambahkan bahwa FGD ini memberi ruang bagi perwakilan OPD dan pelaku usaha untuk berbagi pengalaman, ide, dan rekomendasi terkait pengembangan destinasi wisata, peningkatan kualitas layanan, serta promosi industri kreatif. Dengan begitu, forum ini menjadi sarana penyamaan persepsi antar pemangku kepentingan.
Kepala Disporapar Balikpapan, Ratih Kusuma, menjelaskan bahwa FGD juga menjadi wadah untuk mengevaluasi implementasi RIPPDA dan menyesuaikannya dengan RUU Kepariwisataan di tingkat nasional. “Partisipasi aktif semua pihak sangat menentukan keberhasilan sektor pariwisata. Kami ingin setiap strategi yang diterapkan membawa dampak positif bagi ekonomi kreatif, lapangan kerja, dan pelestarian lingkungan,” ungkap Ratih.
Forum ini menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, legislatif, dan industri wisata agar pembangunan pariwisata lebih terintegrasi dan berdaya saing tinggi. Dengan keterlibatan OPD dan pemangku kepentingan secara aktif, Kota Balikpapan diharapkan mampu menciptakan destinasi wisata yang tidak hanya menarik secara kuantitas, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan dan kesejahteraan masyarakat.
Kegiatan FGD ini menjadi bukti nyata bahwa sinergi antar-pemangku kepentingan dapat menghasilkan strategi pembangunan wisata yang inovatif, modern, dan berkelanjutan.
(ADV/Disporapar)