SWARAREPUBLIKA.com, Paser, – Dukungan PT PLN (Persero) terhadap pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara semakin nyata. Perusahaan kelistrikan ini tidak hanya fokus pada pembangunan jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Kuaro – GIS 4 IKN, tetapi juga menuntaskan proses ganti rugi lahan bagi warga yang terdampak.
Melalui musyawarah terbuka, PLN memastikan setiap hak masyarakat dihargai secara adil sesuai hasil penilaian tim independen, (17/9/2025)
Kegiatan tersebut dihadiri berbagai pihak, mulai dari jajaran PLN UPP KLT 1, Kejaksaan Negeri (Kejari) Paser, Badan Intelijen Daerah (Binda) Kaltim, unsur Muspika, aparat desa, hingga pemilik lahan. Kehadiran mereka mencerminkan semangat kolaborasi dalam memastikan pembangunan berjalan lancar tanpa mengabaikan kepentingan warga.
PLN menjelaskan bahwa ganti rugi mencakup tanah, bangunan, serta tanam tumbuh yang terdampak. Nilainya ditentukan berdasarkan kajian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) sehingga masyarakat memperoleh kepastian yang wajar dan transparan. Sosialisasi diawali dengan pemaparan mengenai rencana pembangunan jaringan transmisi, kemudian dilanjutkan dengan dialog bersama warga untuk mendengar masukan maupun klarifikasi.
Selain membahas ganti rugi, forum tersebut juga menjadi ajang konsultasi publik bagi masyarakat desa yang dilalui jalur SUTT, yakni Desa Bente, Desa Putang, Desa Mendik, Kelurahan Long Kali, dan Desa Jemparing.
Aspirasi masyarakat dicatat sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan pelaksanaan proyek. General Manager PLN UIP Kalimantan Bagian Timur, Basuki Widodo, menegaskan bahwa pendekatan transparansi dan musyawarah menjadi kunci keberhasilan.
“Kami memastikan seluruh proses pembangunan, termasuk ganti rugi lahan, dijalankan dengan prinsip keadilan dan keterbukaan. PLN berkomitmen menghadirkan infrastruktur kelistrikan yang andal untuk mendukung pembangunan IKN serta pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dukungan dari pemerintah, aparat, dan masyarakat sangat berarti bagi kelancaran proyek ini,” ujarnya.
Selama dua hari pelaksanaan, musyawarah berlangsung tertib dan kondusif. Proses ini memperlihatkan sinergi nyata antara PLN, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan warga terdampak. Dengan dukungan bersama, pembangunan jalur transmisi 150 kV Kuaro – GIS 4 IKN diharapkan selesai tepat waktu dan menjadi pilar penting dalam mewujudkan sistem kelistrikan IKN yang modern dan berkelanjutan.
(*)