SWARAREPUBLIKA.com - PPU - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur (Kab. PPU Kaltim), Bijak Ilhamdani memberi tanggapan terhadap Kecamatan Sepaku, meskipun sudah menjadi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
'Saat ini kami sedang konsen untuk mempersiapkan kebutuhan masyarakat Kecamatan Sepaku, khususnya dalam penunjang eksistensi masyarakat," kata Bijak Ilhamdani kepada Awak media ini di ruang kerjanya. Selasa (21/3/2023).
Ia pun mengungkapkan kondisi jalan usaha tani serta jalan lingkungan untuk menjadi atensi. Karena kedua jenis jalan tersebut merupakan kebutuhan terutama bagi para petani dan para pekebun.
"Masyarakat Sepaku pada umumnya didominasi oleh para petani serta para pekebun. Sementara akses jalan mereka yang rusak sehingga menjadi kendala bagi mereka dalam hal mengangkut hasil tani ataupun kebun mereka," jelasnya. "Meskipun Kecamatan Sepaku menjadi Ibu Kota Negara, namun kondisinya masih tahap membangun jalan besar serta infrastruktur lainnya," ungkapnya.
Bijak Ilhamdani menambahkan meskipun saat ini Sudah menjadi IKN namun proyek-proyek yang dikerjakan masih jalan besar serta infrastruktur lainnya. Sementara untuk pembangunan lainnya masih belum menyentuh sama sekali hingga kebutuhan yang menunjang masyarakat Sepaku itu sendiri.
"Pemasalahan untuk saat ini yaitu masih banyak jalan-jalan Tani serta jalan lingkungan yang belum diakses atau belum menunjang pemaksimalan dala. mengangkut hasil panen merek untuk menjadi pedoman atau konsep kita ke depannya " bebernya.
"Agar memaksimalkan kerja, maka pemerintah daerah mendorong kerja UPT PU di Kecamatan Sepaku," lanjutnya. Selain itu. Bijak Ilhamdani menyarankan, tidak hanya urusan jalan tani maupun jalan lingkungan yang harus diperhatikan juga pemenuhan bahan bakar kendaraan.
"Tidak hanya memperhatikan jalan tani saja namun kebutuhan. bahan bakar juga sangat penting karena untuk kebutuhan kendaraan atau sebagai alat penunjang pertanian maupun perkebunan masyarakat," ucapnya.
"Nanti kami akan diskusika. dengan pemerintah daerah. apakah sudah pemaksimalan UPT PU sehingga kami bisa berharap menjadi garapan UPT PUsehingga prosesnya tidak terlalu panjang ke PU itu sendiri," pungkasnya.
(ADV)