SWARAREPUBLIKA.com, PPU - program pengawasan pembangunan di tahun 2023 menjadi program yang akan dimulai setidak nya pada akhir triwulan pertama tahun 2023 termasuk menggelar RDP termasuk juga dengan reses pada Maret ini. Perihal ini disampaikan oleh ketua DPRD Penajam Paser Utara (PPU) Syahrudin Noor, Kamis, (9/3/2023)

Begtu pula di penghujung Maret nanti, juga ada agenda penting lainnya. Yakni terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemkab PPU Tahun Anggaran 2022. “LKPJ, triwulan pertama itu sebaiknya segera dilakukan,” ujarnya.

Syahrudin menjelaskan, LKPJ tersebut mencakup semua laporan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selama satu tahun masa anggaran. Dalam hal ini, para legislator serta masyarakat dapat melihat langsung hasil kegiatan pemerintah daerah pada tahun lalu.

DPRD Penajam Paser Utara (PPU) khususnya Badan anggaran (BANGGAR) memiliki pertimbangan dalam memberikan pandangan program yang diusulkan pemkab PPU pada 2023 jika tepat sasaran.pastinyabakan dibahas bersama dengan Tim anggaran pemerintah daerah (TAPD).

Adapun menurutnya, TAPD juga memiliki peran untuk pengawasan. Dalam forum tertentu, harusnya kedua pihak berupaya meramu dan membahas penggunaan anggaran daerah untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya, demi kesejahteraan masyarakat. “Sebenarnya kalau fungsi Banggar, tidak hanya membahas anggaran.

Tetapi juga termasuk pengawasannya, implementasinya, dan itu semua melibatkan rekan-rekan di DPRD,” kata Syahrudin. Sekadar informasi, APBD PPU pada tahun anggaran 2023 mencapai sekitar Rp1,9 triliun. Ia berharap, semua program pemerintah tahun 2023 dapat berjalan lancar. ungkapnya

ADV