SAMARINDA, SWARAREPUBLIKA.com —Anggota DPRD Kaltim Salehuddin juga buka suara terkait adanya sejumlah konflik terkait Proyek Pemasangan proyek pipa gas Senipah-Balikpapan yang dikerjakan oleh oleh PT. Perusahaan Gas Negara (PGN) Solution dengan sub kontraktor PT. Citra Panji Manunggal.

Hal ini tak terlepas dari sejumlah permasalahan dari pemasangan pipa gas ini yang mengakibatkan bocornya pipa PDAM dan putusnya kabel fiber optik yang dapat membahayakan masyarakat sekitar Menurutnya, dalam hal ini sebaiknya pemerintah daerah maupun DPRD hadir di lapangan, guna mengetahui secara langsung persoalan yang terjadi di lapangan. "Selama ini tidak ada proses pendampingan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov), DPRD, maupun PUPR," ujarnya kepada awak media, Jum'at (20/10/2023).

Menurutnya perlu ada keterangan yang jelas terkait mekanisme Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) pada proyek pemasangan pipa gas tersebut. Pasalnya, tidak sepenuhnya masyarakat pesisir Kukar mengetahui. Sehingga, masyarakat pesisir Kukar berhak dan wajib menyampaikan kekhawatirannya terkait proyek tersebut.

"Pendampingan dan peninjauan di lapangan oleh Pemprov harus dilakukan. Karena kalau bicara soal konflik pemasangan pipa gas itu ternyata betul-betul di pekarangan rumah. Diduga bahwa itu tidak sesuai dengan AMDAL yang disampaikan," jelasnya.

Meski demikian, ia sampaikan masyarakat pesisir Kukar pada prinsipnya menyetujuji serta mendukung adanya proyek tersebut.Namun dengan catatan sesuai dengan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL) yang diterbitkan Desember 2020. "Pada intinya mereka (masyarakat) mengikuti mekanisme itu.

Namun, ada beberapa fakta di lapangan ternyata proses pemasangan pipa gas tersebut memang tidak sesuai," bebernya. Dirinya juga berharap agar konflik yang terjadi tidak sampai melebar hingga menimbulkan korban masyarakat. Ia juga berharap agar pemerintah dapat mencari alternatif terbaik sebagai solusi atas permasalahan ini.

Oleh karena itu /, terlepas dari siapa yang benar dan siapa yang salah, Pemprov bersama DPRD wajib turun ke lapangan untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di lokasi. "Untuk itu harus ada Pemprov baik PUPR dan Komisi III DPRD untuk duduk bersama agar menemukan titik terang," tutupnya.(ADV/DPRD Kaltim)