SAMARINDA, SWARAREPUBLIKA.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Ekti Imamuel juga turut menyoroti adanya sejumlah kawasan desa tertinggal di Kaltim yang belum teraliri listrik. Oleh karena itu, hal ini perlu adanya langkah konkret dari pemerintah dalam memenuhi kebutuhan listrik tersebut.
Dalam memenuhi kebutuhan listrik khususnya di desa tertinggal yang ada di Kaltim. Dirinya mendorong agar adanya penambahan 10 ribu titik sambungan listrik yang terpusat pada kawasan desa tertinggal. Meski diakuinya, saat ini terdapat rencana Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang akan membangun 2 ribu sambungan listrik pada tahun 2024.Ia menilai hal tersebut, masih jauh dari memadai dan tidak dapat mencakup seluruh desa tertinggal di Kaltim.
"Rencana membangun 2 ribu sambungan listrik langsung pada tahun 2024 sudah ada, tetapi menurut saya, itu belum cukup," ujarnya. Untuk lanjut dia katakan, Pemerintah Provinsi Kaltim dianggap perlu untuk mempertimbangkan adanya penambahan sambungan listrik, dengan pertimbangan alokasi anggaran yang ada.
Sehingga dengan demikian, program yang ada dapat berjalan maksimal dalam upaya menuntaskan persoalan listrik di daerah tertinggal. "Program pemasangan listrik ini berpotensi memberikan dampak besar dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di desa-desa terpencil Kaltim," bebernya. Ia juga terangkan, kebutuhan listrik merupakan kebutuhan dasar dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu Pemprov harus memberikan perhatian lebih akan hal tersebut.
Walau demikian, dirinya juga turut memberikan apresiasi terhadap program Pemprov Kaltim yang terkait dengan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Ia menyebut ini merupakan progam positif dalam khusunya membantu masyarakat yang ada di desa tertinggal dalam memenuhi kebutuhan jaringan listrik.
Artinya paling tidak adanya program PLTS tersebut sejumlah daerah tertinggal dapat tercover jaringan listrik. "Dengan adanya program PLTS, beberapa daerah yang sulit dijangkau oleh PT PLN dapat tercover. Ini adalah langkah yang positif," tutupnya.
(ADV- DPRD Kaltim)