Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) kota Balikpapan Thohari Aziz ikut menyaksikan Deklarasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi(WBK) yang digelar secara Virtual di ruang Rapat gabungan DPRD kota Balikpapan.

Deklarasi ini digelar oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK ) Wilayah Kaltim dan dilaksanakan di Auditorium Kantor BPK RI Perwakilan Kalimantan Timur (Kaltim),Selasa (25/08/2020)

Turut hadir dalam kegiatan ini, Kepala BPK RI Perwakilan wilayah Kaltim, Dadek Nandemar, Wakil Gubernur(Wagub) Kaltim Hadi Mulyadi, Wakil Walikota Samarinda Muhammad Barkati , Wakil Ketua DPRD Provinsi, Ketua Pengadilan Tinggi Agama, serta Organisasi Perangkat Daerah OPD Wilayah Kaltim dan Kota Samarinda dan StakeHolder di lingkup Kaltim.

Kegiatan yang dilangsungkan secara virtual ini juga diikuti Bupati/Walikota dan para Ketua DPRD/Inspektur Daerah kabupaten dan kota se kalimantan Timur, tidak terkecuali Wakil Ketua DPRD kota Balikpapan Thohari Aziz Dalam sambutanya Wagub Kaltim Hadi Mulyadi, mengatakan upaya dan kinerja jajaran BPK RI dalam mendampingi Provinsi Kalimantan Timur sangat baik dan menunjukkan dedikasi yang tinggi dalam mendukung pembangunan daerah yang bebas korupsi, transparan dan akuntabel.

"BPK RI wilayah Kaltim sudah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sangat luar biasa, memberikan masukan kepada kami , dalam rangka menjadikan Provinsi Kaltim yang berdaulat, bebas Korupsi , transparan dan akuntabel sebagai upaya menciptakan pemerintahan yang bersih," kata Hadi Mulyadi.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Thohari Aziz di tempat yang berbeda mengatakan, kegiatan yang dilaksanakan oleh BPK wilayah Kaltim, yakni Deklarasi Zona Integritas menuju WBK ini merupakan salah satu program dari pemerintah pusat sebagai bentuk revolusi mental.

Hal ini bertujuan untuk mendorong kembali kepada seluruh aparatur Pemerintah di daerah harus turut mewujudkan wilayah bebas korupsi mulai dari tingkat kepala daerah(eksekutif), Legislatif hingga petugas pelayanan publik, demi terciptanya Pemerintahan yang bersih bebas dari korupsi.

“Ini untuk mendorong kembali seluruh aparatur pemerintah dalam menjalankan Reformasi Birokrasi, salah satu reformasi birokrasi yakni harus mempunyai integritas yang kuat dari pejabat hingga staf di Pemerintahan,” jelas Thohari.

Menurut Thohari,untuk menciptakan Pemerintahan yang bersih dari korupsi harus memiliki mental yang kuat, untuk mencegah tidak terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di ruang lingkupnya masing-masing, sehingga dapat menerapkan pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi yang diiringi dengan kesungguhan dalam melaksanakan Repormasi Birokrasi.

“Ini mendorong kembali untuk mengingatkan bahwasanya korupsi itu sangat berbahaya. Sehingga semua harus punya integritas punya mental yang kuat untuk mencegah praktek KKN, baik itu eksekutif maupun Legislatif harus memiliki Integritas dan mental yang kuat” paparnya.

“demikian pula inspektorat harus rutin, ketat untuk melakukan pemeriksaan dan selalu mengingatkan, Upaya pencegahan saya pikir lebih bagus. Jadi perlu koordinasi dan supervisi sehingga tidak terjadi. Itu sangat penting,” pungkas wakil ketua DPRD Balikpapan.

(ags)