SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan — Program jaminan kesehatan gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah dipastikan tidak akan terganggu meskipun pemerintah daerah melakukan penyesuaian anggaran di sektor kesehatan. Kepastian ini disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Gasali, yang menegaskan bahwa layanan BPJS gratis tetap menjadi prioritas utama dalam kebijakan pembangunan daerah.

Menurut Gasali, pemangkasan anggaran yang dilakukan pemerintah lebih menyasar kegiatan fisik dan program non-prioritas, sementara program jaminan kesehatan tetap dipertahankan sebagaimana telah tertuang dalam RPJMD Kota Balikpapan.

Ia memastikan bahwa kebijakan efisiensi tidak menyentuh layanan yang bersifat langsung menunjang kebutuhan dasar masyarakat. “Program BPJS gratis tetap berjalan, tidak terdampak pemangkasan, yang dipangkas itu lebih ke program pembangunan fisik,” ujar Gasali saat ditemui di Gedung DPRD Balikpapan, Senin (1/12/2025).

Gasali memaparkan bahwa alokasi pembiayaan untuk program tersebut pada tahun mendatang masih berada di angka sekitar Rp95 miliar. Anggaran ini belum mengalami kenaikan meski jumlah peserta terus bertambah. Ia menegaskan perlunya akurasi data agar bantuan iuran yang disubsidi pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang memenuhi syarat.

“Anggarannya kurang lebih Rp95 miliar. Tidak ada kenaikan, masih tetap. Justru kami mendorong Dinas Sosial untuk memperbarui data agar anggaran ini benar-benar tepat sasaran diperuntukkan kepada mereka yang berhak,” katanya.

Komisi IV, lanjutnya, meminta Dinas Sosial mempercepat proses verifikasi dan sinkronisasi data dengan pemerintah pusat. Pemutakhiran data dianggap sangat penting untuk memastikan tidak ada warga yang berhak namun tidak masuk dalam daftar penerima manfaat. “Saat ini Dinas Sosial masih melakukan proses update data sebagai laporan mereka ke pusat,” jelas Gasali.

Ia menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir terhadap keberlanjutan layanan BPJS gratis, karena pemerintah daerah telah menempatkan program tersebut sebagai kebutuhan dasar yang harus dijaga. DPRD dan Pemerintah Kota Balikpapan juga disebutnya terus memperkuat koordinasi agar layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu tetap terjamin.

(ADV/DPRD Balikpapan)