SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan, 28 November 2025 – DPRD Kota Balikpapan menegaskan perlunya pengawasan ketat terhadap proyek infrastruktur dan kepatuhan terhadap aturan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Hal ini disampaikan dalam Rapat Paripurna yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pendapatan dan Pengelolaan Daerah Tahun Anggaran 2026.

Rahmatia, juru bicara Fraksi Gerindra, dalam pandangan akhir fraksinya menyatakan bahwa pengawasan proyek infrastruktur, termasuk normalisasi dasar kecil dan pengelolaan fasilitas masyarakat, harus menjadi prioritas. “Setiap pembangunan harus diawasi secara ketat agar hasilnya tepat guna dan berdampak positif bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa penyusunan anggaran harus selaras dengan kualitas penyelenggaraan proyek. Fraksi Gerindra mendesak pemerintah kota untuk menerapkan transparansi penuh, disiplin penggunaan anggaran, serta kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

Hal ini diyakini penting agar setiap proyek pembangunan tidak menimbulkan kerugian atau ketidakefisienan. Rahmatia menambahkan, DPRD akan terus memantau implementasi proyek infrastruktur untuk memastikan setiap kegiatan sesuai rencana dan anggaran digunakan secara optimal. “Kita memiliki tanggung jawab menjaga efektivitas dan keamanan penyelenggaraan pembangunan daerah. Proyek infrastruktur harus mendukung kesejahteraan warga, bukan sekadar formalitas,” jelasnya.

Fraksi Gerindra juga menyerukan evaluasi berkala terhadap proyek-proyek strategis agar dapat segera dilakukan perbaikan jika ditemukan hambatan atau ketidaksesuaian. Pendekatan ini akan memperkuat akuntabilitas dan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap pemerintah kota.

Dengan fokus pada pengawasan, disiplin anggaran, dan transparansi, DPRD Kota Balikpapan berharap Raperda Pendapatan dan Pengelolaan Daerah 2026 menjadi landasan pembangunan infrastruktur yang aman, efektif, dan berdampak nyata bagi seluruh warga.

(ADV/DPRD Balikpapan)