SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Anggota Komisi III DPRD Balikpapan, Raja Siraj, menyampaikan kekecewaannya terhadap absennya sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang membahas persoalan banjir di Kota Balikpapan. Senin, (17/11/2025)

Forum yang digelar untuk merumuskan langkah konkret penanganan banjir tersebut kembali dihadiri hanya oleh para perwakilan dinas, bukan oleh pimpinan instansi yang seharusnya memberikan keputusan strategis.

Menurut Raja Siraj, Komisi III sudah beberapa kali menginisiasi forum diskusi serupa, namun situasinya berulang: para kepala dinas tidak hadir. Padahal, persoalan banjir merupakan isu krusial yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. “Kami sangat menyayangkan. Ini bukan kali pertama kami mengundang, tetapi kepala dinas kembali tidak hadir. Padahal yang kami bahas adalah masalah besar, yaitu bagaimana penanganan banjir ke depan untuk kepentingan warga Balikpapan,” tegas Raja Siraj.

Ia menekankan bahwa undangan tersebut bukan berasal dari individu, melainkan lembaga resmi DPRD, sehingga sudah seharusnya OPD memberikan perhatian dan penghormatan yang layak. Komisi III, kata dia, tidak bisa mendapatkan keputusan penting apabila yang datang hanya pejabat di level staf maupun perwakilan. “Keputusan strategis tentu berada di tangan kepala dinas. Tidak mungkin bawahan datang lalu bisa memutuskan langkah kebijakan. Kami merasa tidak dihargai karena ini bukan kejadian sekali, tetapi berulang,” ujarnya.

Beberapa dinas yang kembali tidak menghadiri undangan adalah Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup, serta instansi terkait lainnya yang tercantum dalam undangan resmi Komisi III. Namun, Raja Siraj mengaku tidak mendapatkan informasi jelas mengenai alasan ketidakhadiran pimpinan OPD tersebut. “Silakan dikonfirmasi langsung ke mereka. Kami saja tidak pernah menerima alasan yang pasti. Seharusnya, dengan waktu persiapan yang panjang, mereka bisa hadir untuk menghormati proses diskusi yang penting ini,” tambahnya.

Raja Siraj menegaskan bahwa FGD tersebut digelar untuk merumuskan arah kebijakan dalam menekan dan mengatasi persoalan banjir yang semakin kompleks di Balikpapan. Karena itu, kehadiran para kepala OPD menjadi kunci utama dalam penyusunan langkah tindak lanjut, pungkasnya 

(ADV/DPRD Balikpapan)