SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Suasana di depan Kantor DPRD Kota Balikpapan pada Jumat (14/11/2025) kembali memanas saat para buruh PT Changwon JO RDMP menggelar aksi menyuarakan tuntutan mereka.
Di tengah sorotan publik tersebut, Anggota Komisi II DPRD Balikpapan, Japar Sidik, menegaskan bahwa lembaganya tidak akan tinggal diam dalam mengawal hak-hak para pekerja yang merasa dirugikan. Kehadiran Japar di tengah massa menjadi bentuk keseriusan DPRD dalam mencari solusi konkret atas berlarut-larutnya persoalan ketenagakerjaan tersebut.
Japar menegaskan bahwa DPRD merupakan rumah bagi masyarakat ketika menghadapi persoalan yang tidak bisa diselesaikan sendiri. Ia menekankan bahwa tugas dewan bukan hanya membahas regulasi, tetapi juga memastikan hak-hak warga terpenuhi. “Sebagai ruang rujukan bagi masyarakat, kami wajib memperjuangkan setiap persoalan yang menyangkut kehidupan mereka,” ujarnya di hadapan para buruh.
Ia kemudian mengungkapkan bahwa permasalahan antara buruh dan manajemen PT Changwon sebenarnya telah dibahas dalam pertemuan sebelumnya pada September lalu. Pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan yang dianggap mampu meredakan konflik.
Namun, menurut Japar, seluruh poin kesepakatan itu justru diabaikan oleh perusahaan. Kondisi ini membuat buruh semakin kecewa dan memicu kembali gelombang protes. Tidak hanya para pekerja yang merasa dirugikan, tetapi juga lembaga pemerintah yang selama ini memediasi turut merasa tidak dihargai. “Kesepakatan sudah dibuat, tapi tidak ada satu pun yang dijalankan. Ini bukan hanya mengecewakan buruh, tetapi juga semua pihak yang terlibat dalam mediasi,” tegasnya.
Meski demikian, Japar menekankan bahwa proses penyelesaian belum berakhir. Ia menyampaikan bahwa DPRD siap memfasilitasi mediasi ulang, namun keputusan final harus melibatkan pimpinan dewan dan instansi terkait agar hasilnya mengikat. Ia meminta agar seluruh pihak tetap rasional dan memberi ruang bagi proses resmi yang harus ditempuh. “Hari ini kami hadir untuk mendengarkan dan memediasi dulu. Keputusan final akan diambil saat seluruh pimpinan hadir,” jelasnya.
Japar pun mendorong agar pertemuan lanjutan digelar dengan menghadirkan semua pihak agar tidak ada ruang bagi kesalahpahaman. Ia meyakini setiap persoalan pasti memiliki jalan keluar selama semua pihak terbuka dan memenuhi komitmen yang telah disepakati. Melalui mediasi ulang yang akan dijadwalkan DPRD, ia berharap tercipta solusi yang adil dan bisa dijalankan bersama.
“Kami punya amanah dari masyarakat, dan amanah itu adalah memperjuangkan mereka. DPRD tidak akan membiarkan masalah ini berlarut,” pungkasnya.
(ADV/DPRD Balikpapan)