SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Harapan masyarakat untuk melihat wajah baru Pasar Inpres Balikpapan tampaknya belum akan terwujud dalam waktu dekat. Anggota DPRD Kota Balikpapan, Baharuddin Daeng Lala, mengungkapkan bahwa rencana pembangunan kembali pasar tradisional tersebut terpaksa harus ditunda karena keterbatasan anggaran daerah.

Menurut Baharuddin, hasil pembahasan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Dinas Perdagangan menunjukkan bahwa dana untuk proyek tersebut belum tersedia. “Kemarin saya sudah menanyakan langsung ke pihak Dinas Perdagangan. Katanya kemungkinan besar pembangunan Pasar Inpres belum bisa dilaksanakan karena anggarannya sudah habis,” jelasnya, Senin (10/11/2025).

Politisi asal Balikpapan Barat itu menambahkan, Dinas Perdagangan telah menyampaikan komitmennya untuk tetap memasukkan kembali rencana pembangunan pasar tersebut dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mendatang. “Wakil Kepala Dinas juga menyampaikan mudah-mudahan di tahun 2027 bisa kembali dianggarkan sehingga pembangunannya bisa direalisasikan,” ujarnya.

Ia menuturkan, situasi keterbatasan fiskal ini tidak hanya dialami Balikpapan, melainkan juga banyak daerah lain di Indonesia. Pemotongan dana dari pemerintah pusat menjadi faktor utama yang memengaruhi pelaksanaan proyek infrastruktur daerah. “Kami juga sudah ke Kementerian Dalam Negeri dan informasinya memang benar, bahwa anggaran kota kita dipotong sekitar satu triliun rupiah. Itu bukan pinjaman atau penundaan, tapi memang tidak diturunkan,” tegas Baharuddin.

Kondisi tersebut membuat DPRD memperkirakan pembangunan fisik pada 2026 tidak akan berjalan maksimal. Meski demikian, pemerintah kota tetap akan memprioritaskan sektor vital seperti kesehatan dan pendidikan. “Pemerintah tetap fokus pada hal-hal yang wajib seperti kesehatan dan pendidikan. Dua sektor itu harus terus berjalan,” tambahnya.

Selain itu, Baharuddin juga menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai, meski program tersebut masih memerlukan banyak perbaikan, tujuannya sangat baik untuk meningkatkan gizi anak-anak. “Walaupun masih banyak kekurangan dan protes, tapi pemerintah tidak tinggal diam. Setiap masukan pasti diperhatikan,” katanya.

Ia pun berharap agar pemerintah daerah dapat mencari solusi alternatif sehingga pembangunan Pasar Inpres tidak tertunda terlalu lama. “Kita semua maklum kondisi fiskal sedang berat. Tapi semoga di tahun 2027 nanti, rencana ini bisa terealisasi demi kepentingan masyarakat,” tutupnya.

(ADV/DPRD Balikpapan)