SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Menjelang perayaan Natal, Tahun Baru, dan bulan Ramadan, Komisi II DPRD Kota Balikpapan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama PT Patra Niaga dan sejumlah agen LPG, Rabu (5/11/2025).
Pertemuan tersebut membahas kesiapan pasokan gas agar masyarakat tidak kembali mengalami kelangkaan seperti yang sempat terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Sekretaris Komisi II DPRD Balikpapan, Taufik Qul Rahman, menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk memastikan stabilitas distribusi LPG di tengah peningkatan konsumsi pada akhir tahun. “Karena kita tahu, Desember ada Natal, Januari Tahun Baru, dan Februari masuk Ramadan. Kami tidak ingin masyarakat kembali menghadapi kelangkaan LPG seperti dulu,” ujar Taufik.
Dalam pertemuan tersebut, PT Patra Niaga bersama 12 agen LPG memaparkan simulasi distribusi untuk menghadapi lonjakan kebutuhan masyarakat. Meski demikian, kata Taufik, pihak perusahaan belum dapat memberikan jaminan sepenuhnya bahwa pasokan akan aman. “Mereka tidak bisa menjamin 100 persen, tetapi sudah menyiapkan langkah-langkah antisipasi agar distribusi tetap berjalan lancar,” tambahnya.
Selain membahas kesiapan pasokan, rapat juga menyinggung munculnya wacana pembentukan agen baru LPG di Balikpapan. Namun, berdasarkan hasil rapat sebelumnya pada Februari 2025, Pertamina menegaskan tidak akan menambah jumlah agen karena kuota LPG telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. “Kalau ada agen baru, otomatis perlu kuota tambahan. Kalau kuota tidak naik, artinya harus mengurangi jatah agen lama, dan itu tentu tidak kita inginkan,” tegasnya.
Taufik juga meminta Dinas Perdagangan Kota Balikpapan agar lebih berhati-hati dalam memberikan rekomendasi terkait agen baru. “Kami minta dinas jangan sembarangan mengeluarkan rekomendasi. Pertimbangkan kondisi kota dan kebutuhan masyarakat agar agen lama tidak dirugikan,” katanya.
Ia menambahkan, usulan penambahan kuota LPG untuk Balikpapan sebenarnya telah diajukan sejak awal 2025, namun belum mendapat respons dari pemerintah pusat. “DPRD dan pemerintah kota sudah berupaya, bahkan menyurati pusat. Sekarang tinggal peran anggota DPR RI dari dapil Kalimantan Timur untuk ikut memperjuangkan penambahan kuota,” ungkapnya.
Taufik menilai penambahan kuota LPG menjadi kebutuhan mendesak seiring bertambahnya jumlah penduduk akibat berbagai proyek strategis nasional, termasuk proyek Refinery Development Master Plan (RDMP). “Balikpapan ini pintu gerbang Ibu Kota Negara. Penduduk terus bertambah, kebutuhan energi rumah tangga meningkat, jadi sudah sewajarnya kuota LPG ditambah,” tutupnya.
(ADV/DPRD Balikpapan)