SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Ari Sanda, menegaskan bahwa pembangunan Rumah Sakit Balikpapan Timur bukan lagi sekadar rencana, melainkan kebutuhan mendesak yang harus segera diwujudkan. Ia menilai keberadaan fasilitas kesehatan di wilayah timur kota sangat krusial, mengingat pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

“Kalau melihat dari sisi finansial, memang kami di Kota Balikpapan mengalami pengurangan anggaran dari pusat. Sebelumnya kami sudah menyusun rencana pelebaran dan pembukaan jalan tembus, namun karena keterbatasan dana, beberapa program harus disusun ulang,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPRD Balikpapan, Selasa (28/10/2025).

Meski ruang gerak pembangunan menjadi terbatas, Ari menegaskan bahwa sektor pendidikan dan kesehatan tidak boleh dikorbankan. “Dua hal ini tetap menjadi prioritas utama. Kami akan terus mendorong agar pembangunan fasilitas publik, terutama rumah sakit, tetap berjalan,” tegasnya.

Menurutnya, pembangunan Rumah Sakit Balikpapan Timur adalah kebutuhan moral sekaligus kemanusiaan. Ia menyebut, jarak yang jauh dari wilayah timur menuju pusat kota menjadi kendala besar bagi warga dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. “Saya menyebutnya fardu ain, kewajiban yang harus dipenuhi. Masyarakat di Balikpapan Timur berhak mendapatkan akses kesehatan yang cepat dan layak,” kata Ari.

Politisi tersebut menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan pembangunan rumah sakit tersebut agar segera terealisasi. “Apapun mekanismenya, kami akan terus dorong agar rumah sakit di Balikpapan Timur benar-benar terbangun. Balikpapan Barat sudah punya, sekarang giliran wilayah timur,” ujarnya.

Ari juga menilai, dengan tingkat kepadatan penduduk yang semakin tinggi, kebutuhan akan rumah sakit tidak bisa ditunda lagi. “Tahun 2025 ini, Balikpapan Timur semakin padat. Rumah sakit adalah kebutuhan dasar untuk perlindungan dan keselamatan masyarakat. Harus segera dimulai, walau secara bertahap,” tegasnya.

Ia menargetkan pembangunan dapat dimulai paling lambat tahun 2026. “Kalau pun tahap awal baru bisa digelontorkan Rp10 miliar, yang penting sudah ada bentuk fisiknya. Sisanya bisa dilanjutkan di 2027 atau 2028. Kalau tidak dimulai sekarang, kapan lagi? Ini harga mati bagi saya,” pungkasnya. 

(ADV/DPRD Balikpapan)