SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Isu rencana pemotongan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi tenaga kesehatan pada tahun 2026 menjadi perhatian serius dari DPRD Kota Balikpapan.

Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Gasali, menegaskan pihaknya tidak ingin kebijakan efisiensi anggaran justru berdampak pada pegawai, khususnya mereka yang berperan langsung dalam pelayanan publik seperti tenaga kesehatan.

“Artinya kami akan mendorong agar pegawai tidak dirugikan. Kalau dipotong tentu dirugikan. Kami berharap, khususnya di DPRD, agar PNS ini tidak sampai terkena dampak negatif. Kalau pun ada pemotongan, mungkin bisa dilakukan di segmen lain,” ujar Gasali di Gedung DPRD Balikpapan, Rabu (29/10/2025).

Gasali menilai tenaga kesehatan merupakan garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, kesejahteraan mereka harus menjadi prioritas. Menurutnya, jika tunjangan mereka dikurangi, hal itu bisa menurunkan motivasi dan berimbas pada kualitas pelayanan yang diberikan kepada warga. Ia pun mengingatkan agar pemerintah daerah bijak dalam menata ulang anggaran.

“Ya itu yang kami harapkan, agar pemotongan tidak ke ranah tenaga kesehatan. Kalau pun ada, mungkin bisa diambil dari kegiatan seremonial atau pos-pos anggaran lain yang tidak berdampak langsung pada masyarakat,” lanjutnya.

Lebih jauh, Gasali menjelaskan bahwa sektor kesehatan dan pendidikan memiliki porsi anggaran yang sudah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Pendidikan memiliki alokasi minimal 20 persen dari APBD, sedangkan kesehatan juga memiliki ketentuan tersendiri sesuai Undang-Undang Kesehatan. Dengan adanya aturan tersebut, Gasali optimistis dua sektor vital itu tidak akan terdampak secara signifikan.

Ia menegaskan program-program pelayanan publik tetap harus berjalan sebagaimana mestinya. “Program pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan. Kalaupun ada pengurangan, itu hanya pada kegiatan seremonial, bukan pada layanan inti,” tegasnya.

(ADV/DPRD Balikpapan)