SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, menyoroti lambatnya serapan anggaran di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjelang akhir tahun anggaran 2025.
Ia menilai, kinerja belanja pemerintah daerah belum menunjukkan capaian ideal yang seharusnya sudah berada di kisaran 70 hingga 80 persen pada bulan Oktober. “Kalau sampai Oktober serapannya masih rendah, tentu harus segera menjadi perhatian. Kami ingin tahu kendalanya di mana dan apa langkah perbaikannya,” ujar Alwi usai memimpin rapat koordinasi bersama ketua fraksi dan ketua komisi DPRD Balikpapan, Senin (27/10/2025).
Alwi menjelaskan, rapat tersebut digelar untuk mengevaluasi pelaksanaan program di masing-masing OPD sekaligus memperkuat peran pengawasan dewan. Ia menegaskan, seluruh komisi di DPRD harus aktif mengawasi pelaksanaan kegiatan, tidak hanya mengandalkan laporan tertulis dari dinas.
“Anggota dewan tidak cukup duduk di kantor dan membaca laporan. Mereka harus turun langsung ke lapangan untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai target,” tegasnya.
Menurut Alwi, rendahnya serapan anggaran berpotensi menghambat penyelesaian proyek pembangunan di sisa waktu dua bulan terakhir tahun anggaran. Jika kondisi tersebut dibiarkan, ia khawatir target pembangunan yang telah ditetapkan tidak tercapai. “Kalau serapan baru 30–40 persen, saya pesimis bisa selesai di akhir tahun. Kalau tidak tuntas, tentu akan berdampak pada sanksi administratif bagi OPD terkait,” ujarnya.
Selain menyoroti OPD, Alwi juga menegaskan perlunya ketegasan terhadap rekanan atau kontraktor pelaksana proyek yang gagal memenuhi komitmen waktu pengerjaan. Ia mendorong pemerintah kota untuk memberikan sanksi tegas, bahkan memasukkan perusahaan yang lalai ke daftar hitam.
“Kalau ada perusahaan tidak sanggup menuntaskan pekerjaan, ya harus diblacklist. Tidak bisa ditoleransi,” tegas Alwi.
Ia berharap seluruh kegiatan pembangunan yang telah dianggarkan dapat selesai tepat waktu agar manfaatnya bisa segera dirasakan masyarakat. DPRD, kata Alwi, akan terus mengawal agar serapan anggaran berjalan maksimal dan sesuai sasaran.
(ADV/DPRD Balikpapan)