SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Ketua Komisi I DPRD Kota Balikpapan, Danang Eko Susanto, mengingatkan pentingnya optimalisasi penggunaan tapping box atau alat perekam transaksi elektronik di sejumlah sektor usaha.
Ia menilai perangkat tersebut menjadi instrumen penting untuk meningkatkan transparansi pajak daerah, khususnya dari restoran dan tempat hiburan yang menjadi sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurut Danang, realisasi penggunaan tapping box hingga saat ini masih jauh dari harapan. Dari sekitar 2.000 pelaku usaha di Balikpapan, baru separuhnya yang terpasang alat tersebut. “Saya melihat banyak tapping box yang belum aktif. Dari sekitar 2.000 pelaku usaha, baru sekitar 1.000 yang sudah dipasangi. Artinya masih ada separuh potensi pajak yang belum termonitor,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPRD Balikpapan, Senin (20/10/2025).
Ia menilai ketimpangan tersebut dapat menimbulkan rasa tidak adil di kalangan pelaku usaha. “Ada pengusaha yang merasa iri karena tempatnya dipasang alat, sementara yang lain tidak. Ini perlu ditertibkan agar pengawasan pajak bisa berjalan adil dan merata,” tegas politisi Partai Gerindra itu.
Danang menekankan bahwa Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) harus mengambil langkah konkret untuk memperluas pemasangan tapping box dan memastikan seluruh perangkat yang telah terpasang berfungsi optimal. Ia menilai, dengan keterbatasan dana transfer dari pemerintah pusat, penguatan PAD merupakan langkah strategis agar program pembangunan daerah tetap berjalan.
“Kita tidak bisa terus bergantung pada dana bagi hasil. Kalau PAD kita kuat, pemerintah daerah bisa tetap menjalankan program prioritas tanpa menunggu bantuan dari pusat,” jelasnya.
Lebih lanjut, Danang mengapresiasi digitalisasi sistem perpajakan melalui tapping box sebagai inovasi penting dalam meningkatkan efisiensi pengawasan pajak. Namun, ia menegaskan bahwa keberhasilan sistem ini tetap bergantung pada konsistensi pengawasan lapangan. “Teknologi ini bagus, tapi kalau pengawasan lemah, hasilnya tetap tidak maksimal. Harus ada kerja sama antara Dispenda dan DPRD agar pengawasan berjalan efektif,” tambahnya.
Ia juga mendorong agar pemerintah memperkuat tata kelola pajak berbasis digital dan memastikan seluruh pelaku usaha mendapatkan perlakuan yang adil. “Kita ingin semua pengusaha punya kesempatan yang sama dan pemerintah memiliki data pajak yang akurat,” ujarnya.
Danang optimistis, jika seluruh tapping box aktif dan pengawasan berjalan efektif, maka PAD Balikpapan dapat meningkat signifikan. “Ini langkah nyata menuju kemandirian fiskal daerah dan memperkuat fondasi pembangunan kota,” tutupnya.
(ADV/DPRD Balikpapan)