SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Anggota Komisi IV DPRD Kota Balikpapan dari Partai NasDem, Siska Anggreni, menilai bahwa penanganan stunting di kota ini belum berjalan optimal. Menurutnya, akar persoalan bukan pada minimnya program, melainkan lemahnya sistem pendataan yang belum terintegrasi dengan baik di tingkat lapangan.

Siska menegaskan, kebijakan yang efektif hanya dapat disusun jika pemerintah memiliki data yang akurat dan mutakhir. “Selama ini kita belum tahu pasti berapa angka stunting di Balikpapan karena datanya belum lengkap. Kalau datanya tidak akurat, kita tidak tahu dari mana harus memulai perbaikan,” ujarnya, Senin (20/10/2025).

Ia menilai pendataan yang dilakukan saat ini masih parsial dan belum berbasis teknologi. Padahal, menurutnya, validitas data menjadi kunci agar program intervensi gizi maupun bantuan sosial dapat tepat sasaran.

Siska menyarankan agar proses pendataan dimulai dari level terendah melalui kader posyandu yang paling memahami kondisi warga di lingkungannya. “Pendataan itu seharusnya dimulai dari bawah, karena kader posyandu yang paling tahu kondisi warganya. Kalau datanya sudah benar, kita bisa tahu wilayah mana yang paling butuh penanganan,” tegasnya.

Dalam kunjungan kerjanya ke Kota Bogor dan Jakarta, Siska mengaku menemukan sistem pendataan sosial yang jauh lebih maju. Pemerintah daerah di sana telah mengembangkan basis data digital yang terhubung langsung dengan command center, berisi informasi rinci mulai dari keluarga miskin, janda, hingga kasus stunting lengkap dengan foto, alamat, dan nomor kontak.

“Di Bogor, data sosial itu lengkap sekali. Bahkan bisa dilihat dokumentasi dan lokasinya langsung. Dari situ, mereka bisa menentukan langkah penanganan yang lebih cepat dan tepat,” jelasnya. Karena itu, Siska mendorong Pemerintah Kota Balikpapan untuk membangun aplikasi data sosial terpadu yang dapat diakses lintas instansi.

Ia menyebut, sistem semacam ini memang membutuhkan investasi besar, bahkan bisa mencapai Rp10 miliar seperti di Jakarta, namun manfaatnya jauh lebih besar untuk memastikan kebijakan benar-benar tepat sasaran. “Kalau datanya kuat, maka kebijakan pun pasti lebih tepat,” pungkasnya.

(ADV/DPRD Balikpapan)