SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Budiono, melontarkan kritik tajam terhadap aktivitas ship to ship atau bongkar muat batu bara antar kapal di Teluk Balikpapan. Aktivitas ini dinilainya rawan menimbulkan pencemaran laut yang dapat menghancurkan ekosistem dan mengancam mata pencaharian nelayan.

Ia mendesak Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) untuk memperketat pengawasan. Budiono menegaskan, KSOP memegang peran kunci dalam mengatur jalur pelayaran sekaligus memastikan setiap kapal mematuhi aturan. “KSOP yang lebih paham mana yang melanggar, termasuk soal muatan. Harapannya, ceceran batu bara di Teluk Balikpapan bisa ditertibkan agar terumbu karang tetap hidup, ikan melimpah, dan nelayan sejahtera,” ujarnya, Senin (11/8/2025).

Ia mengingatkan bahaya muatan berlebih pada tongkang batu bara. “Kalau muatan berlebihan, saat kapal diterpa ombak, batu bara bisa tumpah ke laut. Tumpahan itu bisa mematikan terumbu karang,” tegasnya.

Kerusakan terumbu karang, lanjut Budiono, bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga ekonomi. “Jika terumbu karang mati, populasi ikan berkurang. Nelayan akan kesulitan mendapatkan tangkapan. Ini bukan hanya soal estetika laut, tapi soal perut dan kesejahteraan warga pesisir,” katanya.

DPRD, menurut Budiono, siap menjadi corong aspirasi nelayan. Ia menyebut keluhan terkait pencemaran Teluk Balikpapan telah banyak diungkapkan dan diliput media. “Kami akan menyuarakannya hingga ke tingkat provinsi dan pusat,” ujarnya.

Ia juga memberi apresiasi kepada para nelayan yang berani bersuara. “Kemarin nelayan sudah menyampaikan keluhannya, dan banyak media memberitakannya. Kami akan ikut memperjuangkannya,” tandasnya.

Budiono menekankan bahwa melindungi Teluk Balikpapan adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya satu instansi. “Kalau laut kita sehat, terumbu karang terjaga, ikan melimpah, maka otomatis nelayan akan sejahtera. Semua pihak harus bergerak,” pungkasnya.

(ADV/DPRD Balikpapan)