SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan — Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, angkat bicara terkait mencuatnya temuan beras oplosan yang belakangan menjadi sorotan publik secara nasional. Ia berharap peredaran beras yang tidak sesuai mutu dan takaran tersebut tidak sampai terjadi di wilayah Kota Balikpapan.
Hal itu disampaikannya menanggapi temuan Kementerian Pertanian (Kementan) yang mengungkap adanya ratusan merek beras premium dan medium yang diduga tidak sesuai dengan standar mutu. Hasil uji laboratorium terhadap sampel dari 10 provinsi menunjukkan adanya penyimpangan, sehingga Bareskrim Polri melakukan penyitaan terhadap lebih dari 200 ton beras dari berbagai merek yang dianggap melanggar ketentuan.
Menanggapi hal itu, Alwi menegaskan bahwa pihaknya akan mendorong instansi terkait, khususnya Dinas Perdagangan Kota Balikpapan, untuk segera mengambil langkah konkret guna mencegah potensi peredaran beras oplosan di daerah. Salah satu upaya yang akan ditempuh adalah dengan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah titik distribusi dan penjualan beras. “Kami akan segera berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan untuk melakukan sidak bersama Komisi II DPRD. Ini penting sebagai langkah antisipatif,” ujar Alwi usai memimpin rapat paripurna pada Kamis (24/7/2025).
Ia menilai pengecekan langsung ke lapangan sangat penting, mengingat hingga saat ini belum ada laporan resmi mengenai temuan beras oplosan di Balikpapan. Namun demikian, langkah pengawasan tetap harus diperkuat agar masyarakat tidak dirugikan oleh praktik nakal oknum distributor. “Jangan sampai isu ini hanya menjadi wacana belaka. Kita harus memastikan di lapangan, agar tahu kondisi sebenarnya,” tegasnya.
Lebih lanjut, Alwi mengecam keras praktik pengoplosan beras yang hanya menguntungkan pihak tertentu namun merugikan konsumen. Ia mencontohkan, beras kualitas medium yang dicap premium hanya untuk memperoleh keuntungan lebih besar jelas merupakan bentuk penipuan terhadap masyarakat.
“Kalau ini benar terjadi, tentu kami sangat menyesalkan. Beras medium yang diberi label premium demi harga tinggi, itu jelas merugikan rakyat. Saya sangat mengecam praktik seperti itu,” tegas politisi dari Partai Golkar tersebut.
Tak hanya itu, ia juga mengajak masyarakat untuk lebih waspada dan aktif melaporkan jika menemukan dugaan peredaran beras tak sesuai standar mutu dan takaran. Pelaporan bisa dilakukan kepada pihak berwajib maupun langsung ke DPRD agar bisa segera ditindaklanjuti.
“Kami butuh informasi dari masyarakat. Kalau menemukan beras yang diragukan mutunya, tolong laporkan, lengkap dengan merek dan lokasi penjualannya. Ini agar bisa kami tindak lanjuti bersama dinas terkait,” imbaunya.
(ADV/DPRD Balikpapan)