SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menerima kunjungan kerja dari rombongan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) pada Kamis (24/7/2025). Pertemuan tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus diskusi strategis antara dua wilayah yang berbatasan langsung dengan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Ketua Komisi III DPRD Balikpapan Yusri menyampaikan apresiasinya atas kunjungan dari Komisi II dan Komisi III DPRD Kukar. Ia menjelaskan bahwa pertemuan ini menjadi kesempatan penting untuk saling bertukar informasi dan pengalaman mengenai pengelolaan wilayah, khususnya sebagai daerah penyangga IKN.
"Alhamdulillah, hari ini kami dikunjungi oleh teman-teman DPRD Kukar, tepatnya dari Komisi II dan Komisi III. Kami berdiskusi santai, saling berbagi pengalaman tentang kondisi dan tantangan masing-masing daerah. Apalagi, baik Kukar maupun Balikpapan sama-sama berada di beranda IKN," ujar Ketua Komisi III DPRD Balikpapan.
Diskusi tidak membahas isu-isu teknis secara mendalam, mengingat fokus kunjungan lebih pada silaturahmi. Namun demikian, ada beberapa poin penting yang tetap menjadi perhatian bersama, terutama menyangkut sinkronisasi program pembangunan dan pembahasan APBD tahun anggaran 2025 dan 2026.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kukar, Junadi dari Fraksi Gerindra, menyoroti perlunya perhatian khusus dari pemerintah pusat terkait alokasi anggaran untuk wilayah penyangga IKN. Ia mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada tambahan dukungan anggaran yang signifikan untuk Kukar dan Balikpapan, padahal keduanya memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan IKN.
"Selama ini belum ada suplai dana tambahan dari pusat untuk Kukar dan Balikpapan. Padahal kita berada langsung di sekitar IKN. Di sisi lain, Dana Bagi Hasil (DBH) kita menurun karena produksi tambang juga berkurang," jelas Junadi.
Ia menambahkan, DPRD Kukar kini memfokuskan perhatian pada pengembangan kawasan industri di Marangkayu serta pembenahan infrastruktur di wilayah Samboja, termasuk pelabuhan. Meski Dana Alokasi Khusus (DAK) mengalami pemangkasan, proyek-proyek tetap berjalan dengan skala prioritas yang telah disesuaikan.
Kedua pihak sepakat untuk terus mempererat komunikasi dan koordinasi demi memperjuangkan kepentingan daerah masing-masing dalam mendukung pembangunan IKN secara berkelanjutan.
(ADV/DPRD Balikpapan)