Ketua DPRD Balikpapan Tekankan Transparansi dan Larangan Titipan dalam Penerimaan Siswa Baru

Ketua DPRD kota Balikpapan Alwi Al Qadri

SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan — Proses penerimaan murid baru untuk tahun ajaran 2025 menjadi sorotan serius Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri. Ia menekankan pentingnya penerapan sistem yang adil dan transparan dalam proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB), tanpa ada intervensi dari pihak mana pun yang dapat mencederai kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan.

Dalam keterangannya usai menghadiri Rapat Paripurna di Gedung Parkir Klandasan pada Senin (7/7/2025), Alwi mendukung penuh pernyataan Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud, yang sebelumnya menegaskan komitmennya terhadap pelaksanaan SPMB yang bersih dari praktik-praktik titipan atau kolusi.

“Saya sepakat dengan Pak Wali. Tidak boleh lagi ada praktik ‘titip menitip’, apalagi yang melibatkan pejabat atau oknum berkepentingan. Ini tidak sehat dan merusak keadilan dalam dunia pendidikan,” ujar Alwi.

Ia menyebut bahwa budaya titipan dalam penerimaan siswa harus segera diakhiri karena berpotensi melanggengkan ketidakadilan dan memperkuat mentalitas tidak jujur di kalangan masyarakat. Menurutnya, praktik tersebut menciptakan kesan bahwa akses ke sekolah negeri bisa diperoleh bukan karena prestasi, melainkan karena koneksi.

Alwi juga menyoroti pentingnya peran orang tua dalam mengedukasi anak-anak mereka untuk bersaing secara sehat. Ia mengimbau agar para orang tua menanamkan nilai kejujuran dan menghindari upaya-upaya tidak sah demi meloloskan anak ke sekolah favorit. “Masuk sekolah negeri seharusnya melalui jalur resmi, bukan melalui jalur belakang. Kalau ini dibiarkan, anak-anak akan berpikir bahwa kejujuran itu tidak penting,” ungkapnya.

Ia juga memperingatkan bahwa jika ditemukan oknum guru atau pihak lain yang terlibat dalam kecurangan, maka harus diberikan sanksi tegas agar menjadi efek jera. “Jika ada yang bermain, harus ditindak tegas. Kita tidak boleh membiarkan sistem ini dikotori,” tegas Alwi.

Alwi berharap ke depan tidak ada lagi kasus serupa dan SPMB di Balikpapan bisa menjadi contoh pelaksanaan seleksi pendidikan yang bersih, adil, dan benar-benar berorientasi pada kompetensi. “Mudah-mudahan ke depan sistem ini bisa benar-benar lepas dari intervensi. Anak-anak harus bersaing secara sehat, karena hanya dengan itu kualitas pendidikan kita bisa meningkat,” pungkasnya.

(ADV/DPRD Balikpapan)