SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Suasana rapat dengar pendapat (RDP) antara DPRD Kota Balikpapan dan Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan yang digelar pada Selasa (20/5/2025), berlangsung dalam atmosfer panas dan penuh ketegangan. Agenda utama rapat tersebut adalah membahas kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax yang telah menimbulkan keresahan masyarakat dalam beberapa hari terakhir.

Rapat yang diharapkan menjadi ruang klarifikasi dan solusi itu justru berakhir ricuh setelah perwakilan Pertamina memilih walkout dari ruang rapat. Keputusan itu memicu kekecewaan mendalam dari para legislator, yang menilai Pertamina tidak serius menyikapi krisis distribusi BBM di Balikpapan. “Kami sangat menyayangkan ketidakhadiran General Manager Pertamina. Yang datang hanya perwakilan, dengan alasan ada kegiatan lain. Ini menunjukkan seolah-olah Pertamina enggan bertanggung jawab atas situasi yang terjadi,” kata Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, dengan nada tegas.

Alwi menyatakan bahwa masyarakat tidak menuntut hal yang muluk, melainkan hanya ingin kepastian akan ketersediaan BBM, baik untuk saat ini maupun ke depannya. Ia menilai wajar apabila warga mempertanyakan kelangkaan yang terjadi, mengingat Balikpapan dikenal sebagai "Kota Minyak". “Sangat ironis ketika kota ini justru mengalami krisis BBM.

Kami ingin Pertamina memberikan jaminan bahwa tidak ada lagi kelangkaan hari ini, dan mereka memiliki rencana jelas agar tidak terulang kembali,” ujarnya.

Kekecewaan semakin mendalam ketika pihak Pertamina tidak mampu memberikan data konkret mengenai kuota dan distribusi BBM untuk wilayah Balikpapan. Dalam rapat, jawaban yang disampaikan dinilai normatif dan tidak menyentuh akar persoalan. “Ketika ditanya soal kuota, jawabannya hanya, ‘kalau kurang, akan kami tambah’. Itu tidak bisa diterima. Kami butuh data resmi dan transparansi,” ungkap Alwi.

Kelangkaan Pertamax dilaporkan telah berlangsung hampir sepekan, dengan dampak yang paling terasa dalam tiga hari terakhir. Antrean kendaraan di sejumlah SPBU mengular hingga beberapa kilometer, sementara banyak warga yang kesulitan menjalankan aktivitas harian akibat kehabisan bahan bakar. “Sejak semalam kami pantau langsung di lapangan. Antrean kendaraan di beberapa SPBU mencapai tiga kilometer.

Pagi tadi kami menerima kiriman video dari warga—mobil dan motor mogok, ada yang hendak mengantar anak ke sekolah, ada pula yang dalam perjalanan menuju tempat kerja,” tuturnya. DPRD pun mendesak Pertamina untuk segera melakukan evaluasi internal dan menyampaikan laporan lengkap mengenai distribusi BBM di Balikpapan.

Alwi menegaskan, pihaknya akan terus mengawal isu ini hingga masyarakat kembali mendapatkan akses BBM secara normal.

(ADV/DPRD Balikpapan/JM)