SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawasan dan pengawalan anggaran daerah, Komisi II DPRD Kabupaten Tanah Bumbu melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kota Balikpapan pada Kamis, 15 Mei 2025.
Rombongan legislatif dari Kalimantan Selatan ini disambut hangat oleh perwakilan Sekretariat DPRD Balikpapan, yang diwakili oleh Staf Humas dan Protokol, Leni. Kunjungan tersebut difokuskan pada pertukaran informasi dan pengalaman dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025. Topik ini menjadi perhatian penting seiring adanya instruksi dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang mendorong efisiensi penggunaan anggaran di seluruh tingkatan pemerintahan.
“Kami menyambut baik kunjungan ini dan berharap seluruh informasi yang dibutuhkan dapat kami sampaikan secara maksimal, agar bisa menjadi masukan dalam pelaksanaan tugas-tugas legislatif di Tanah Bumbu,” tutur Leni dalam sambutannya.
Anggota Komisi II DPRD Tanah Bumbu, Abdul Rahim, menyatakan bahwa kunjungan ini menjadi langkah strategis untuk memahami implementasi kebijakan efisiensi anggaran di tingkat daerah. Ia ingin mengetahui bagaimana proses pergeseran anggaran dilakukan di Balikpapan, dan apakah penerapannya selaras dengan kebijakan di daerah mereka.
“Kami ingin memastikan bahwa pelaksanaan efisiensi anggaran sesuai arahan Presiden dapat berjalan serempak. Karena itu, informasi dari DPRD Balikpapan sangat kami butuhkan sebagai pembanding,” ujar Abdul Rahim.
Melalui dialog yang berlangsung, pihak DPRD Tanah Bumbu mengapresiasi keterbukaan informasi yang disampaikan oleh Sekretariat DPRD Balikpapan. Abdul Rahim mengungkapkan bahwa pihaknya memperoleh gambaran yang cukup komprehensif mengenai mekanisme pengawasan dan kebijakan efisiensi anggaran di kota ini.
“Alhamdulillah, informasi yang kami peroleh cukup jelas, dan ternyata langkah-langkah efisiensi yang diterapkan di Balikpapan sejalan dengan yang kami lakukan di Tanah Bumbu,” katanya.
Ia juga menegaskan pentingnya koordinasi lintas daerah dalam menjalankan tugas legislasi, terutama dalam menyelaraskan kebijakan anggaran dengan arahan pemerintah pusat. Pertemuan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antar DPRD serta mendorong pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel.
(ADV/DPRD Balikpapan/JM)