SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan – Dalam upaya mempererat hubungan antara wakil rakyat dan konstituennya, Ketua Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Yusri, menggelar kegiatan Reses Masa Sidang II Tahun 2024/2025 di halaman rumahnya, Balikpapan Selatan, Rabu (23/4/2025).
Kegiatan ini dihadiri ratusan warga dari daerah pemilihan Balikpapan Selatan yang antusias menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi sehari-hari. Dalam sambutannya, Yusri menegaskan bahwa agenda reses bukan sekadar rutinitas politik, melainkan bagian dari kewajiban moral dan konstitusional anggota dewan untuk mendengar langsung suara masyarakat.
Ia menekankan bahwa seluruh masukan yang diterima akan ditindaklanjuti dengan serius, baik melalui jalur legislatif maupun koordinasi dengan pemerintah daerah. “Reses ini adalah wadah penting untuk menyerap aspirasi warga secara langsung. Apa yang disampaikan hari ini bukan hanya akan kami catat, tapi akan kami perjuangkan agar mendapatkan solusi konkret,” ucap Yusri.
Dalam forum dialog tersebut, warga menyuarakan tiga isu utama yang mendesak perhatian. Pertama, persoalan limbah dari waduk yang mencemari lingkungan sekitar dan mengganggu kenyamanan warga. Kedua, distribusi air bersih yang belum merata di sejumlah wilayah permukiman. Ketiga, kekhawatiran masyarakat terkait kondisi keamanan lingkungan yang dinilai masih rawan.
Menanggapi hal tersebut, Yusri tidak tinggal diam. Ia menggandeng sejumlah instansi terkait yang turut hadir dalam kegiatan ini, antara lain pihak kelurahan, Dinas Perhubungan, serta Perumda Tirta Manuntung Balikpapan. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan mampu menghasilkan solusi yang cepat dan tepat sasaran.
“Kami hadirkan langsung perwakilan OPD agar semua keluhan bisa langsung direspons dan tidak hanya menjadi catatan yang menumpuk. Harapan kita bersama, ini bisa menjadi awal dari perubahan nyata di lapangan,” tegasnya.
Melalui reses ini, Yusri ingin menunjukkan komitmennya dalam menjalankan fungsi pengawasan dan representasi rakyat secara optimal. Ia pun berjanji akan terus mengawal setiap persoalan yang disampaikan hingga ada tindak lanjut konkret dari pemerintah kota.
(ADV/DPRD Balikpapan/JM)