SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses rasionalisasi anggaran daerah. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap dana yang dialokasikan benar-benar digunakan secara optimal demi kepentingan masyarakat.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Balikpapan, Danang Eko Susanto, menyatakan bahwa pembahasan anggaran akan segera dilakukan setelah Wali Kota Rahmad Mas’ud kembali dari tugas luar daerah pada 28 Februari 2025. DPRD berkomitmen agar proses pembahasan tersebut berjalan sistematis dan cermat, sehingga program pembangunan tetap sejalan dengan kondisi keuangan daerah.

"Kami ingin memastikan bahwa setiap anggaran yang digunakan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, rasionalisasi harus dilakukan dengan cermat, transparan, dan berdasarkan kebutuhan prioritas," ujar Danang pada Rabu (26/2/2025).

Danang menjelaskan bahwa rasionalisasi ini merupakan bentuk penyesuaian terhadap kebijakan nasional yang dicanangkan pemerintah pusat. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diambil harus melewati kajian mendalam agar tidak mengorbankan program prioritas daerah yang telah direncanakan.

DPRD Balikpapan juga memastikan bahwa proses realokasi anggaran tidak akan menghambat proyek-proyek strategis, terutama yang berkaitan dengan infrastruktur, layanan kesehatan, dan sektor pendidikan. "Kami akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap alokasi anggaran.

Hal ini penting agar program yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat tetap dapat berjalan dengan baik," tambahnya. Selain menekankan transparansi, DPRD juga mengajak masyarakat untuk turut serta dalam mengawasi penggunaan anggaran daerah.

Menurut Danang, partisipasi publik menjadi faktor kunci dalam menjaga akuntabilitas sekaligus mencegah potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Ia menyebut bahwa masyarakat dapat berperan aktif melalui berbagai mekanisme, seperti diskusi publik dan forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang).

"Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran. Dengan adanya pengawasan dari berbagai pihak, kita bisa memastikan bahwa anggaran digunakan secara efektif untuk kemajuan Kota Balikpapan," pungkasnya.

(ADV/J)